Hendropriyono dan Mubasyier Fatah Bahas Sinergi Intelijen-Siber Hadapi Ancaman Nasional

JAKARTA — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara yang kini menjabat sebagai Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer, AM Hendropriyono, bersama praktisi keamanan siber yang juga Bendahara Umum Pimpinan Pusat Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Mubasyier Fatah, menyampaikan pandangan bersama tentang urgensi sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman multidimensi di era digital. Keduanya sepakat bahwa keamanan nasional tidak lagi cukup hanya dijaga melalui pendekatan militer dan intelijen konvensional, melainkan juga harus melibatkan kekuatan masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan ekosistem teknologi informasi.

Dalam sebuah diskusi tertutup yang digelar di Jakarta, Kamis (3/4/2025), Hendropriyono menekankan bahwa ancaman terhadap kedaulatan bangsa kini bergeser dari perang fisik menjadi perang informasi dan siber. "Kalau dulu musuh terlihat dari seragam dan senjatanya, sekarang musuh bisa hadir lewat gawai di tangan setiap warga negara. Karena itu, intelijen harus bertransformasi dan bermitra dengan para ahli siber seperti Mas Mubasyier," ujar guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu.

Kolaborasi Strategis: Intelijen, Siber, dan Ormas Keagamaan

Hendropriyono yang juga profesor emeritus Universitas Pertahanan Indonesia menyoroti peran ormas Islam seperti NU sebagai benteng pertahanan ideologis. Menurutnya, radikalisme dan disinformasi yang menyusup melalui ruang digital hanya bisa ditangkal dengan literasi yang masif dan modal sosial yang kuat. Di sinilah NU memiliki posisi strategis. "Jaringan NU hingga ke desa-desa adalah aset nasional. Kalau ini digerakkan dengan kesadaran siber, kita punya sistem peringatan dini sosial yang luar biasa," tambahnya.

Mubasyier Fatah, yang sehari-hari berkecimpung di dunia keamanan siber, mengamini pernyataan tersebut. Ia memaparkan data bahwa serangan siber terhadap lembaga strategis di Indonesia meningkat hingga 112 persen sepanjang 2024 dibanding tahun sebelumnya. Namun, serangan sosial berupa hoaks dan ujaran kebencian justru tumbuh lebih eksponensial dan seringkali luput dari radar. "Keamanan siber bukan hanya tentang firewall dan enkripsi, tapi juga tentang keamanan nalar publik. Di sinilah kekuatan NU: kita punya jutaan sarjana yang bisa menjadi agen literasi digital," ungkapnya.

Membangun “Cyber-Aware Society” ala NU

PP ISNU di bawah koordinasi bendahara umumnya tengah merancang program pelatihan keamanan digital bagi kader-kader NU di seluruh Indonesia. Mubasyier menyebut program ini sebagai ikhtiar membangun “cyber-aware society”, masyarakat yang tidak hanya melek teknologi tapi juga tangguh terhadap manipulasi informasi. "Kami sudah menyiapkan modul pelatihan sederhana yang bisa disampaikan langsung di pesantren-pesantren. Targetnya, dalam dua tahun ke depan, 50.000 kader NU menguasai dasar-dasar keamanan siber dan etika bermedia sosial," jelasnya.

Hendropriyono menyambut baik inisiatif itu dan menawarkan dukungan dari jejaring akademisi intelijen yang dipimpinnya. Ia berjanji akan mengerahkan para dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara untuk ikut menyusun kurikulum yang relevan. "Kolaborasi ini harus konkret, bukan sekadar seminar. Ancaman sudah di depan mata, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," tegasnya.

Ancaman Hibrida dan Perlunya Regulasi Adaptif

Diskusi juga menyoroti pentingnya regulasi yang dapat beradaptasi dengan kecepatan perubahan lanskap ancaman. Mubasyier Fatah menyinggung bahwa banyak regulasi siber di Indonesia masih bersifat reaktif. "Undang-undang kita seringkali tertinggal dua langkah di belakang para pelaku kejahatan siber. Perlu ada semacam sandbox regulasi yang memungkinkan aturan diperbarui dengan cepat tanpa harus menunggu siklus legislasi normal," kritiknya.

Sementara itu, Hendropriyono yang juga dikenal sebagai pakar strategi pertahanan asimetris menambahkan bahwa ancaman hibrida—kombinasi antara infiltrasi fisik, propaganda digital, dan sabotase ekonomi—memerlukan respons yang terpadu dari semua elemen bangsa. "Kita tidak bisa mengandalkan satu institusi saja. TNI, Polri, BIN, BSSN, ormas, kampus, semuanya harus terkoneksi dalam satu sistem deteksi dan respons. Ini yang saya sebut sebagai pertahanan semesta versi digital," paparnya.

Menariknya, kedua tokoh ini menolak pendekatan yang terlalu mengandalkan represi. Mereka lebih menekankan pada pencegahan melalui pendidikan dan pembudayaan nilai-nilai kebangsaan di ruang siber. "Menangkal hoaks bukan dengan membungkam, tapi dengan membanjiri ruang publik dengan narasi yang benar, yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang kredibel di komunitasnya," ujar Mubasyier.

Pertemuan kedua tokoh ini menjadi sinyal kuat bahwa pertahanan nasional kontemporer kian membutuhkan aliansi yang tidak biasa: sang jenderal intelijen dan sang pegiat siber dari organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sinergi semacam ini diharapkan mampu melahirkan peta jalan baru bagi keamanan bangsa yang lebih inklusif dan berlapis.