Dua Pakar Ungkap PR Besar Infrastruktur dan Energi Nasional

JAKARTA — Dua tokoh pemikir strategis di bidang transportasi dan energi menyuarakan keprihatinan sekaligus menyampaikan rekomendasi tajam terkait masa depan pembangunan nasional. Dalam sebuah forum diskusi bertajuk "Arah Kebijakan Infrastruktur Indonesia 2025–2030" yang digelar di Jakarta, Djoko Setijowarno dan Pri Agung Rakhmanto tampil sebagai narasumber utama dan memberikan perspektif kritis dari dua sektor vital: transportasi dan energi.

Transportasi: Masih Banyak Pekerjaan Rumah

Djoko Setijowarno, akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), membuka sesi dengan menyoroti sejumlah persoalan struktural di sektor transportasi nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi selama satu dekade terakhir memang menunjukkan kemajuan signifikan, namun masih menyisakan ketimpangan yang memprihatinkan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

"Kita sudah membangun banyak jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Tapi pertanyaannya: apakah konektivitas antarwilayah benar-benar sudah terwujud? Data menunjukkan disparitas akses transportasi antara Jawa dengan Papua atau Nusa Tenggara masih sangat lebar," tegas Djoko Setijowarno di hadapan peserta forum.

"Transportasi publik perkotaan juga masih menjadi titik lemah. Kota-kota besar kita seperti Medan, Surabaya, Makassar, bahkan Jakarta sekalipun, belum memiliki sistem angkutan massal yang benar-benar terintegrasi secara paripurna. Ini bukan sekadar soal infrastruktur fisik, tapi juga tata kelola dan political will," ujar Djoko.

Dalam paparannya, Djoko mengidentifikasi tiga pekerjaan rumah utama sektor transportasi nasional:

• Integrasi antarmoda — banyak terminal, stasiun, dan pelabuhan dibangun tanpa konektivitas yang mulus satu sama lain, menyebabkan tingginya biaya logistik dan ketidaknyamanan pengguna
• Keselamatan jalan — angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih termasuk tertinggi di Asia Tenggara dengan kerugian ekonomi mencapai lebih dari Rp200 triliun per tahun
• Keberlanjutan pendanaan — banyak proyek transportasi menggantungkan diri pada APBN tanpa skema pembiayaan alternatif yang jelas, sehingga berisiko mangkrak saat terjadi tekanan fiskal

Djoko juga menekankan pentingnya pendekatan transit-oriented development (TOD) yang mengintegrasikan simpul transportasi dengan pusat aktivitas ekonomi dan permukiman. "Transportasi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk membuka akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Tanpa paradigma itu, kita hanya akan membangun infrastruktur yang sepi pemakai," pungkasnya.

Energi dan Tambang: Reformasi Tata Kelola Mendesak

Pri Agung Rakhmanto, Founder sekaligus Advisor ReforMiner Institute dan pengajar di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi (FTKE) Universitas Trisakti Jakarta, mengambil panggung berikutnya dengan topik yang tidak kalah krusial: tata kelola sektor energi dan mineral. Dengan pengalaman panjang mengamati industri migas dan pertambangan, Pri Agung menyoroti paradoks energi nasional — Indonesia kaya sumber daya alam tetapi masih bergantung pada impor BBM dan LPG.

"Ketergantungan kita pada impor minyak mentah dan BBM terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara lifting minyak nasional justru mengalami tren penurunan. Ini ironi yang harus segera diatasi," kata Pri Agung Rakhmanto. Ia menambahkan bahwa Indonesia perlu segera menyelesaikan revisi regulasi di sektor hulu migas untuk menarik kembali investasi yang selama ini kabur ke negara lain.

"Kita tidak bisa hanya bicara transisi energi tanpa menyelesaikan fundamental industri energi kita sendiri. Bagaimana mau transisi kalau minyak saja kita masih impor? Harus ada peta jalan yang jelas dan realistis — tidak sekadar ambisius tapi tidak terukur," tegas Pri Agung.

Dalam analisisnya, Pri Agung memaparkan lima hambatan utama yang membuat sektor energi nasional sulit berkembang:

1. Regulasi tumpang tindih — setidaknya terdapat lebih dari 120 peraturan yang saling berbenturan di sektor energi dan mineral, menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor
2. Kapasitas fiskal terbatas — insentif untuk eksplorasi dan pengembangan lapangan baru masih kalah menarik dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam
3. Rantai pasok belum efisien — disparitas harga BBM antarwilayah menunjukkan kegagalan distribusi dan tata niaga energi
4. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) lambat — target bauran EBT 23% pada 2025 nyaris mustahil tercapai, realisasi per akhir 2024 baru sekitar 13,2%
5. Ketergantungan pada komoditas mentah — Indonesia masih lebih banyak mengekspor bahan tambang mentah daripada mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi

Pri Agung juga menyinggung pentingnya reformasi di tubuh BUMN energi. "Pertamina dan PLN harus didorong menjadi korporasi yang benar-benar efisien dan kompetitif, bukan sekadar alat kebijakan pemerintah yang dibebani penugasan tanpa kompensasi yang jelas. Ini soal tata kelola yang profesional," ujarnya.

Sinergi Transportasi dan Energi: Titik Temu yang Terabaikan

Menariknya, dalam sesi diskusi panel, kedua pakar menemukan titik temu yang selama ini kurang mendapat perhatian: hubungan erat antara transportasi dan energi. Sektor transportasi merupakan konsumen energi terbesar kedua di Indonesia setelah industri, menyerap sekitar 38% dari total konsumsi energi nasional — dan hampir seluruhnya bersumber dari bahan bakar fosil.

Djoko Setijowarno menekankan bahwa transisi ke kendaraan listrik tidak bisa berjalan tanpa pasokan listrik yang bersih dan infrastruktur pengisian yang memadai. Sementara Pri Agung Rakhmanto menambahkan bahwa elektrifikasi transportasi akan menciptakan lonjakan permintaan listrik yang harus diantisipasi sejak dini.

"Ini lingkaran yang saling terkait. Transportasi hijau membutuhkan energi bersih, energi bersih butuh investasi, dan investasi butuh kepastian regulasi. Semuanya harus bergerak simultan — tidak bisa sendiri-sendiri seperti sekarang," simpul Djoko.

Forum yang dihadiri sekitar 300 peserta dari kalangan pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan media ini menghasilkan beberapa butir rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemangku kebijakan terkait. Di antaranya: percepatan revisi Undang-Undang Migas, insentif fiskal untuk transportasi publik rendah emisi, pembentukan otoritas transportasi metropolitan terpadu, serta moratorium ekspor mineral mentah yang lebih ketat disertai pembangunan fasilitas pengolahan dalam negeri.

Dengan hadirnya dua pemikir seperti Djoko Setijowarno dan Pri Agung Rakhmanto, forum ini menjadi pengingat bahwa kebijakan infrastruktur tidak bisa disusun secara sektoral dan parsial. Diperlukan visi besar yang mengintegrasikan transportasi, energi, tata ruang, dan lingkungan dalam satu napas pembangunan nasional yang berkelanjutan.