Pakar Politik AS dan Keamanan Siber Soroti Ancaman Kampanye Digital

JAKARTA — Menjelang puncak tahun politik 2024, dua sosok dari latar belakang berbeda—pemerhati politik Amerika Serikat dan praktisi keamanan siber—menyuarakan keprihatinan yang sama: kampanye digital Indonesia semakin rentan terhadap serangan siber dan disinformasi yang dapat menggerus integritas demokrasi. Didin Nasirudin, Managing Director Bening Communication yang juga mahasiswa Program Doktor Komunikasi Politik & Diplomasi Universitas SAHID, dan Mubasyier Fatah, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) sekaligus praktisi keamanan siber, dalam kesempatan terpisah pekan ini menekankan perlunya langkah antisipatif berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Peningkatan Serangan Siber di Masa Kampanye

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan lonjakan serangan siber terhadap infrastruktur digital penyelenggara pemilu dan partai politik. Selama periode Januari–Maret 2024 saja, tercatat lebih dari 290 juta anomali trafik yang diindikasikan sebagai upaya peretasan, naik 35% dibandingkan triwulan sebelumnya. Bentuk serangan tidak lagi sekadar deface situs, melainkan juga pencurian data pemilih, manipulasi konten kampanye, serta penyebaran deepfake yang memanfaatkan kecanggihan kecerdasan buatan.

1. 2014: Kasus peretasan situs KPU sebagai alarm awal kerentanan infrastruktur pemilu digital.
2. 2019: Masifnya hoaks berbasis media sosial menyebabkan polarisasi tajam, dengan lebih dari 60% isu politik mengandung disinformasi (Mafindo).
3. 2023–2024: Serangan menjadi lebih canggih; laporan BSSN menyebut peningkatan serangan ransomware yang menyasar partai politik dan tim sukses, sekaligus eksploitasi chatbot otonom untuk menyebarkan propaganda hitam secara terstruktur.

Refleksi dari Dinamika Politik Amerika Serikat

Didin Nasirudin, yang tengah mendalami doktoral komunikasi politik dan diplomasi, mengamati bahwa pola ancaman di Indonesia mulai menyerupai apa yang terjadi dalam siklus pemilu Amerika Serikat. “Di AS, kita sudah melihat bagaimana operasi siber terkoordinasi mampu mempengaruhi opini publik secara masif, seperti dalam pemilu 2016 dan 2020. Pola yang sama kini mulai direplikasi di Indonesia, dengan aktor-aktor non-negara yang menyusup melalui celah platform digital,” ujarnya.

Menurutnya, pelaku tidak hanya berorientasi mengubah hasil pemilu, melainkan juga melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri. “Disinformasi yang dipersonalisasi berbasis big data pemilih menjadi senjata baru yang jauh lebih berbahaya dari sekadar peretasan teknis,” tambah Didin. Ia menekankan pentingnya literasi politik digital yang dimulai dari grassroot agar masyarakat tidak mudah terpolarisasi oleh narasi buatan bot.

Urgensi Kolaborasi Multipihak dan Perlindungan Data

Di sisi lain, Mubasyier Fatah yang kesehariannya berkutat dengan forensik digital dan manajemen risiko siber mengingatkan bahwa celah terbesar justru terletak pada minimnya postur keamanan siber di tubuh partai politik dan tim kampanye. “Kami sering menemukan infrastruktur server timses yang tidak menerapkan segmentasi jaringan, tanpa enkripsi end-to-end, sehingga data strategis pemilih mudah dicuri,” ungkapnya. Ia merujuk pada survei internal ISNU yang menunjukkan hanya 12% dari 50 partai dan tim kampanye skala menengah telah mengadopsi standar keamanan ISO 27001 secara penuh.

Mubasyier mendesak agar pemerintah dan penyelenggara pemilu mempercepat pembentukan Cyber Election Task Force yang melibatkan BSSN, akademisi, praktisi, serta platform media sosial. “Koordinasi real-time dalam berbagi threat intelligence sangat krusial. Kita tidak bisa menunggu serangan besar terjadi baru bergerak,” tegasnya.

Peta Rekomendasi dan Proyeksi

Dari konvergensi pandangan kedua tokoh, tergambar setidaknya tiga rekomendasi utama:

• Audit keamanan menyeluruh terhadap sistem teknologi informasi penyelenggara pemilu, partai, dan tim kampanye.
• Pelatihan literasi digital dan verifikasi fakta untuk seluruh pemangku kepentingan, termasuk jurnalis dan komunitas lokal.
• Regulasi yang memaksa transparansi algoritma platform digital dalam merekomendasikan konten politik kepada pengguna.

Dengan tersisanya waktu beberapa bulan lagi menuju Pilkada Serentak 2024, kolaborasi seperti yang disuarakan Didin dan Mubasyier tidak bisa lagi ditunda. Kepercayaan publik terhadap demokrasi digital sedang diuji—dan hanya respons yang berbasis bukti serta inklusif yang mampu menjaga marwah pemilu.