Hanoi — Vietnam Pertimbangkan PLTU Baru Akibat Perang AS-Iran

Pemerintah Vietnam dilaporkan tengah mempertimbangkan penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) secara signifikan untuk mengamankan pasokan energi nasional. Langkah ini diambil langsung sebagai respons terhadap dampak berkepanjangan dari perang antara Amerika Serikat dan Iran yang telah mengacak-acak pasar energi global sepanjang semester pertama 2026.

Krisis Energi di Tengah Konflik Geopolitik

Sejak konflik bersenjata terbuka AS-Iran pecah pada awal Januari 2026, Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan minyak dan gas terpenting dunia beroperasi dalam kapasitas terbatas. Harga liquefied natural gas (LNG) spot melonjak hingga menembus 22 dolar AS per MMBtu pada Maret 2026, naik hampir tiga kali lipat dari rata-rata historis. Vietnam, yang dalam lima tahun terakhir semakin bergantung pada LNG impor untuk transisi energi, langsung merasakan guncangan: kontrak jangka panjang tidak diperpanjang karena krisis, sementara anggaran subsidi BBM dan listrik terpacu melampaui batas aman fiskal.

Lonjakan Konsumsi Listrik Domestik

Di tengah mahalnya energi impor, permintaan listrik di dalam negeri justru mencatat rekor pertumbuhan. Data Vietnam Electricity (EVN) menunjukkan konsumsi listrik nasional naik 12,4% secara tahunan pada kuartal I-2026, didorong oleh ekspansi manufaktur, digitalisasi ekonomi, serta percepatan adopsi kendaraan listrik. Beban puncak pada musim kemarau yang akan datang diperkirakan mencapai 52 gigawatt, sementara kapasitas pembangkit yang tersedia maksimal hanya 47,8 GW. Pemadaman bergilir mulai melanda kawasan industri vital di Bac Ninh dan Hai Phong, mengancam rantai pasok ekspor elektronik dan tekstil.

Kronologi Keputusan Penambahan PLTU

1. 12 April 2026: EVN merilis laporan darurat yang menyebut defisit pasokan bisa mencapai 4.200 MW pada Juli jika tidak ada tambahan kapasitas cepat.
2. 3 Mei 2026: Kementerian Perencanaan dan Investasi merekomendasikan percepatan proyek PLTU batu bara domestik yang sebelumnya ditunda karena target net zero 2050.
3. 20 Juni 2026: Rapat kabinet di Hanoi menyepakati rencana pembangunan empat unit PLTU baru berkapasitas total 4.800 MW di Quang Ninh dan Thai Binh, dengan target operasi komersial bertahap mulai 2029.
4. 1 Juli 2026: Pemerintah mengumumkan revisi peta jalan transisi energi, dengan menaikkan batas emisi sementara dari sektor kelistrikan demi menjaga ketahanan energi nasional.

Respons dan Alasan Ekonomi

Keputusan “menyerah” pada batu bara ini mendapat tentangan dari organisasi lingkungan internasional yang menuduh Vietnam mengkhianati komitmen iklim. Namun, Menteri Energi Vietnam menegaskan bahwa biaya pembangkitan listrik dari PLTU batu bara lokal hanya berkisar 5,8 sen dolar AS per kWh, jauh lebih murah dibandingkan menggunakan LNG impor yang kini mendekati 18 sen per kWh. Selain itu, mengandalkan batu bara produksi dalam negeri turut mengurangi tekanan pada neraca perdagangan dan cadangan devisa. Pemerintah juga berjanji bahwa PLTU baru akan dilengkapi teknologi ultra-supercritical untuk menekan emisi per watt, meski langkah tersebut tetap tidak mengubah statusnya sebagai sumber karbon intensif.

Dengan fondasi ekonomi yang masih bergantung pada manufaktur, Vietnam tampaknya memilih prioritas menjaga stabilitas listrik dan inflasi ketimbang menjalankan target hijau secara kaku. Keputusan ini mencerminkan dilema negara berkembang di Asia Tenggara yang menjadi “korban” efek domino dari perang AS-Iran tanpa memiliki cukup penyangga energi bersih yang terjangkau.