Guru Besar STIK: Lonjakan Kepercayaan Publik 82,4% Jadi Pelecut Polri Makin Melayani

Kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatatkan lonjakan signifikan pada tahun 2026. Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan oleh Litbang Kompas, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum itu kini berada di angka 82,4 persen, naik tajam dari 76,2 persen pada tahun sebelumnya. Guru Besar Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)–Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Albertus Wahyurudhanto, menyambut baik capaian ini dan menilainya sebagai cerminan sekaligus cambuk agar Polri terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

Makna di Balik Angka: Lebih dari Sekadar Statistik

Menurut Albertus, angka kepercayaan yang tinggi bukan hanya sekadar hasil survei, melainkan juga representasi harapan publik yang semakin besar. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini harus dimaknai sebagai cara masyarakat untuk melecut Polri agar terus membuktikan komitmennya melalui kinerja nyata.

“Angka-angka ini harus dimaknai, sebagai cara masyarakat juga untuk melecut Polri sehingga Polri semakin hari menunjukkan data dan fakta bahwa memang niat itu tidak hanya sekedar niat tetapi memang terimplementasi dengan hasil kinerja yang baik,” ujar Albertus dalam keterangannya kepada awak media, Senin (29/6/2026).

Lonjakan sebesar 6,2 poin persentase dalam setahun ini menjadi salah satu peningkatan tertinggi yang tercatat dalam sejarah kelembagaan Polri modern. Pencapaian tersebut dinilai tidak terlepas dari sejumlah transformasi internal yang dilakukan, seperti penguatan transparansi dalam penanganan perkara, peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Polres dan Polsek, serta pendekatan humanis dalam menjaga ketertiban masyarakat. Survei serupa dari lembaga kredibel lain juga menunjukkan tren positif terhadap citra Polri sepanjang kuartal kedua 2026.

Analis kebijakan publik dari Lembaga Studi Strategis Kepolisian, Dr. Ratna Dewi, mengatakan bahwa kenaikan kepercayaan di atas 80 persen merupakan “zona kepercayaan tinggi” yang jarang dicapai institusi penegak hukum di kawasan Asia Tenggara. “Ini menjadi modal sosial yang mahal. Tinggal bagaimana Polri menjaga momentum dan tidak menjadikannya sebagai zona nyaman,” ujarnya saat dihubungi Terdepan.id secara terpisah.

Dari Survei ke Pelayanan: PR yang Belum Usai

Albertus mengingatkan bahwa di balik angka positif tersebut, masih ada sekitar 17,6 persen publik yang belum sepenuhnya percaya. Ia menyebut segmen ini sebagai “ruang perbaikan” yang harus diisi dengan evaluasi menyeluruh pada sektor-sektor pelayanan yang masih dikeluhkan, seperti penanganan laporan lalu lintas, transparansi penyidikan, dan kecepatan respon di wilayah terpencil. “Data ini jangan hanya dipajang, tapi dibedah per aspek. Di mana titik lemahnya, di sana Polri harus hadir lebih kuat,” tambahnya.

Kenaikan kepercayaan ini juga dinilai akan berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum. Semakin tinggi legitimasi Polri di mata publik, semakin besar pula partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan memberikan informasi krusial bagi pengungkapan kasus. Laporan Terdepan.id dari sejumlah daerah menunjukkan bahwa program “Polisi RW” dan “Kampung Tangguh” turut menjadi motor pendongkrak kepercayaan, terutama di tingkat akar rumput.

Ke depan, sejumlah pakar menyarankan agar Polri melembagakan survei kepuasan publik sebagai alat ukur kinerja resmi, bukan sekadar proyek musiman. Dengan begitu, lonjakan 82,4 persen bukan hanya menjadi catatan historis, melainkan fondasi menuju era polisi yang sepenuhnya melayani dan dipercaya rakyat.