Ansar Ahmad: Profil dan Kinerja Gubernur Kepulauan Riau

Profil Singkat

Ansar Ahmad adalah Gubernur Kepulauan Riau yang mulai dikenal luas oleh kalangan investor dan pelaku bisnis karena pendekatannya yang pragmatis terhadap pembangunan ekonomi provinsi kepulauan strategis ini. Lahir di Batam pada 13 April 1967, Ansar memiliki latar belakang kuat di birokrasi dan politik lokal. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia menempuh pendidikan sarjana di bidang ekonomi yang kelak mewarnai setiap kebijakan fiskal dan investasi daerah yang ia canangkan. Kepemimpinannya ditandai oleh penguasaan detil terhadap potensi sektoral Kepulauan Riau: dari industri galangan kapal dan perdagangan bebas hingga pariwisata bahari.

Di bawah Ansar, APBD Kepulauan Riau 2025 diproyeksikan mencapai Rp4,1 triliun, dengan porsi belanja modal naik menjadi 32 persen—sinyal kuat orientasi pada infrastruktur dan pemulihan iklim usaha pasca-pandemi. Kenaikan ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi provinsi sebesar 5,8–6,2 persen pada 2026, yang ditopang oleh lonjakan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Zona Perdagangan Bebas (FTZ) Batam-Bintan-Karimun.

Karier dan Riwayat Jabatan

Ansar Ahmad memulai karier politiknya sebagai Bupati Bintan selama dua periode (2005–2010 dan 2010–2015). Di Bintan, ia mengawal transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam dan pariwisata, serta memperkenalkan model kemitraan publik-swasta untuk pembangunan pelabuhan dan kawasan industri ringan. Keberhasilan ini mengantarnya ke kursi Wakil Gubernur Kepulauan Riau mendampingi Nurdin Basirun pada 2016–2021.

Setelah melalui kontestasi Pilkada 2020, Ansar terpilih sebagai Gubernur definitif periode 2021–2024. Pada Pilkada serentak November 2024, ia kembali memenangkan kepercayaan publik dan dilantik untuk periode kedua (2025–2030), kali ini berpasangan dengan wakil gubernur berlatar belakang profesional swasta, memperkuat nuansa bisnis dalam pemerintahannya.

Riwayat jabatannya yang panjang di wilayah kepulauan memberikan Ansar pemahaman mendalam tentang kompleksitas logistik antarpulau, ketergantungan pada Singapura sebagai hub perdagangan, dan urgensi deregulasi perizinan usaha. Hal ini tercermin dalam pidato pelantikannya pada awal 2025:

"Kami akan memangkas hambatan perizinan hingga 30 persen dan menyatukan basis data perizinan FTZ dan KEK. Tidak boleh ada lagi investor yang menunggu enam bulan untuk memulai usahanya di Kepri."

Kinerja dan Program Unggulan

Kinerja Ansar Ahmad sebagai gubernur sangat lekat dengan kebijakan ekonomi pro-investasi. Berikut sejumlah program unggulan yang menjadi perhatian pelaku bisnis nasional dan internasional:

• Percepatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Berbasis Digital. Pada 2025, pemerintah provinsi bersama BP Batam meluncurkan sistem OSS 2.0 yang terintegrasi dengan FTZ. Waktu penerbitan izin prinsip dipangkas dari 14 hari menjadi maksimal tiga hari kerja. Hingga kuartal pertama 2026, tercatat 1.214 izin baru diterbitkan dengan total rencana investasi Rp11,8 triliun—naik 22 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.
• Pengembangan KEK dan FTZ sebagai Mesin Investasi. Ansar mendorong penetapan KEK baru di Tanjung Sauh (Batam) dan Kawal (Bintan) yang fokus pada industri kesehatan dan ekonomi digital. Insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan PPN untuk barang strategis di FTZ dipertahankan dan diperluas cakupannya. Realisasi investasi di KEK Kepri pada 2025 mencapai Rp23,7 triliun, dengan kontributor utama sektor manufaktur elektronik dan logistik.
• Proyek Infrastruktur Strategis untuk Konektivitas. Pemerintah provinsi mengamankan skema pendanaan KPBU (Kerja