DPRD Surabaya Optimistis Kampung Pancasila Bisa Atasi Masalah Sampah

Terdepan.id, Jakarta – Program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah Kota Surabaya dinilai memiliki potensi besar sebagai solusi persoalan sampah perkotaan, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi warga. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada kesiapan fasilitas penunjang, pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta terbukanya akses pasar bagi produk olahan sampah.

Empat Pilar Kampung Pancasila

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menjelaskan bahwa Kampung Pancasila yang kini diterapkan di 31 kelurahan memiliki empat pilar utama. Pilar tersebut mencakup pengelolaan lingkungan hidup, penguatan modal sosial, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan revitalisasi semangat gotong royong. Menurutnya, keempat aspek ini saling terkait dan menjadi landasan untuk membangun kemandirian warga dalam mengelola sampah dari sumbernya.

“Masyarakat sudah kami dorong untuk memilah sampah plastik, kertas, dan organik. Praktik baik ini sudah berjalan di banyak RW, tetapi sayangnya belum diimbangi dengan fasilitas penampungan yang memadai. Akibatnya, sampah yang sudah susah payah dipilah sering kali tercampur lagi saat pengangkutan,” ujar Bahtiyar kepada Terdepan.id, Selasa (8/10/2024).

Kendala pada Infrastruktur dan Rantai Nilai

Bahtiyar mengungkapkan, salah satu hambatan terbesar adalah minimnya rumah pilah atau dropbox yang representatif di tingkat RT/RW. Selain itu, tidak semua kelurahan memiliki bank sampah induk yang mampu menyerap dan mengolah sampah anorganik menjadi barang bernilai ekonomi. Kondisi ini membuat rantai pengelolaan sampah terputus di tengah jalan – warga hanya sampai pada tahap memilah, tanpa ada jaminan hasil pilahan akan diolah atau dijual ke pengepul dengan harga yang layak.

Ia menambahkan, pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan kader lingkungan sebenarnya sudah berjalan. Setiap minggu diadakan pelatihan pembuatan kompos, eco-enzyme, hingga kerajinan dari limbah plastik. Akan tetapi, tanpa fasilitas penampungan yang terstandardisasi dan rantai distribusi yang pasti, antusiasme warga dikhawatirkan akan menurun.

Mendorong Kolaborasi dan Akses Pasar

DPRD Surabaya mendorong Pemkot untuk segera menyediakan gudang sortir komunal di setiap kecamatan, serta menjalin kerja sama dengan industri daur ulang dan BUMD agar sampah terpilah memiliki nilai tawar yang kompetitif. “Kami ingin Kampung Pancasila tidak hanya bersih secara lingkungan, tetapi juga menghasilkan pendapatan tambahan bagi warga. Sampah plastik yang terkumpul bisa dijual ke pabrik daur ulang, sampah organik diolah menjadi pupuk yang bisa dipasarkan ke petani atau taman kota,” tegas Bahtiyar.

Selain itu, DPRD juga mengusulkan integrasi program Kampung Pancasila dengan platform digital untuk memudahkan pencatatan volume sampah dan transaksi jual-beli hasil olahan. Dengan demikian, transparansi dan efisiensi rantai nilai pengelolaan sampah dapat terpantau secara real-time.

Pendampingan Berkelanjutan Jadi Kunci

Bahtiyar menekankan, keberhasilan Kampung Pancasila sebagai solusi sampah tidak bisa hanya mengandalkan modal sosial, tetapi harus didukung kebijakan yang bersifat lintas sektoral. Ia berharap DPRD bersama Pemkot dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mesin pencacah plastik, komposter komunal, hingga kendaraan pengangkut sampah terpilah di setiap kelurahan.

“Program ini adalah investasi jangka panjang. Kalau berhasil, Surabaya bisa menjadi percontohan nasional pengelolaan sampah berbasis komunitas yang terintegrasi dengan ekonomi kerakyatan. Tapi syaratnya, semua elemen – pemerintah, swasta, dan warga – harus duduk bersama mencari solusi atas kendala yang ada,” pungkasnya.