DPRD Kobar Panggil PLN Terkait Pemadaman Bergilir

Ruang rapat Komisi C DPRD Kotawaringin Barat mendadak berubah menyerupai arena pertanyaan warga. Bukan membahas rancangan peraturan, melainkan mencari titik terang di balik gelapnya malam Pangkalan Bun. Jajaran Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Pangkalan Bun diundang untuk memberikan keterangan resmi, menanggapi keresahan publik yang kian meluap akibat pemadaman listrik bergilir yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung serius namun tetap menjaga etika, para wakil rakyat mencoba mengurai benang kusut yang membuat wilayah ini seolah kembali ke era sebelum listrik.

Ketua Komisi C membuka sesi dengan nada yang bisa dirasakan semua orang: kekecewaan yang mendalam. “Kami tidak ingin sekadar mendengar janji. Kami ingin penjelasan teknis, rencana konkret, dan kepastian kapan warga bisa kembali menikmati aliran listrik tanpa gangguan,” ujarnya, matanya menatap tajam ke arah manajer UP3 yang duduk di seberang meja. Para anggota dewan lainnya mengangguk, menuangkan pertanyaan-pertanyaan yang sejatinya telah berhari-hari menghantui benak konstituen mereka: mengapa pemadaman terjadi begitu sering, apakah ini sebatas kekurangan pasokan, atau ada kerusakan infrastruktur yang lebih parah?

Akar Masalah: Bukan Sekadar Kekurangan Pasokan

Manajer UP3 PLN Pangkalan Bun, yang hadir bersama tim teknis, menjelaskan bahwa pemadaman bergilir adalah langkah terakhir yang diambil untuk mencegah kerusakan total pada sistem kelistrikan. Analogi sederhananya, seperti mencegah mesin mobil overheat dengan mematikannya sementara. Beban puncak di Pangkalan Bun telah melampaui kapasitas pembangkit dan jaringan distribusi yang ada, terutama saat jam-jam sibuk. Pertumbuhan pelanggan baru, termasuk kawasan perumahan dan bisnis kecil, tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur secara memadai.

“Kami memahami bahwa pemadaman ini sangat mengganggu, bahkan menyakitkan. Tetapi jika kami memaksakan seluruh beban tersalur tanpa kendali, risikonya adalah pemadaman total yang bisa berlangsung berhari-hari karena kerusakan peralatan. Ini adalah pilihan sulit untuk melindungi sistem yang lebih besar,” ujar sang manajer, suaranya berusaha tetap tenang meski terdengar nada defensif.

Penjelasan itu tidak sepenuhnya meredakan ketegangan. Tim teknis menambahkan data bahwa salah satu unit pembangkit utama di wilayah Kalimantan sedang dalam masa pemeliharaan, sementara pasokan dari sistem interkoneksi belum mencapai level yang diharapkan. Faktor cuaca kering juga mengurangi debit air untuk PLTA, memperparah defisit energi. Dalam istilah yang lebih mudah dipahami: listrik seperti air sungai yang menyusut di musim kemarau, sementara kebutuhan masyarakat justru seperti tanaman yang semakin banyak dan haus.

Suara Warga dan Respons DPRD

Beberapa anggota Komisi C menyampaikan langsung keluhan warga yang mereka terima setiap hari. Seorang pedagang ayam potong misalnya, terpaksa membeli genset yang biaya operasionalnya menggerus laba. Sementara itu, seorang pemilik warnet menceritakan bagaimana pelanggannya kabur karena koneksi internet mati tiba-tiba. Dampak ekonominya nyata, dan akumulasinya bisa menekan pertumbuhan UMKM yang mulai bangkit pasca pandemi.

“Kami tidak bisa terus-menerus berdalih bahwa ini adalah force majeure. Harus ada perbaikan yang direncanakan dengan matang, proyeksi beban yang akurat, dan transparansi jadwal pemadaman yang lebih baik,” tegas seorang anggota dewan sambil menunjuk tabel jadwal pemadaman yang sering meleset dari kenyataan di lapangan. Komisi C menuntut agar PLN menyusun roadmap jangka pendek, menengah, dan panjang yang disampaikan secara terbuka kepada publik melalui mekanisme hearing berkala.

Menatap Masa Depan: Solusi dan Harapan

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan penting. PLN berjanji akan mempercepat penyelesaian penambahan kapasitas gardu induk dan memperbaiki sistem distribusi yang sudah menua. Dalam jangka pendek, akan diterapkan manajemen beban yang lebih canggih menggunakan sistem otomatisasi sehingga pemadaman bisa lebih presisi dan durasinya lebih singkat. Mereka juga akan menyediakan saluran pengaduan digital yang responsif terhadap komplain warga.

Namun, solusi paling fundamental tetaplah penambahan pasokan energi dari sumber baru, termasuk potensi pemanfaatan energi surya yang melimpah di Kalimantan Tengah. Analogi yang diberikan oleh anggota dewan cukup jenaka: “Kita ini tinggal di daerah khatulistiwa, sinar matahari gratis sepanjang tahun. Masa iya, listrik malah jadi barang langka?” Hal ini membuka diskusi tentang perlunya Kobar melirik pembangkit energi terbarukan berbasis komunitas, bukan hanya bergantung pada rantai pasok yang terpusat.

Di akhir sesi, Komisi C menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan awal dari pengawasan ketat terhadap kinerja PLN. Warga Pangkalan Bun, yang malam itu kembali bersiap dengan lilin dan senter, berharap bahwa rapat di gedung dewan bukanlah sekadar panggung politik, melainkan titik balik menuju pulihnya hak dasar mereka: penerangan yang andal dan berkeadilan.