DPR Dukung Penambahan PLBN di Kalimantan dan Papua: Wujud Kedaulatan dan Kesejahteraan

Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalimantan dan Papua mendapat dukungan penuh dari Komisi II DPR. Wakil Ketua Komisi II, Bahtra Banong, menegaskan bahwa pembangunan PLBN bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk menjaga kedaulatan sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dalam keterangan yang diterima Terdepan.id, Selasa (30/6/2026), Bahtra menyampaikan pandangannya mengenai urgensi tersebut.

“Urgensi pembangunan PLBN jauh melampaui aspek pertahanan dan keamanan. Memang, menjaga kedaulatan negara merupakan fungsi utama kawasan perbatasan. Namun dalam paradigma pembangunan Presiden Prabowo, menjaga perbatasan harus berjalan beriringan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana,” ujar Bahtra.

Wajah Depan Bangsa

Bahtra menekankan bahwa kawasan perbatasan adalah wajah depan Indonesia di mata negara tetangga. PLBN yang representatif tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara, tetapi juga membangun kebanggaan nasional. Selama ini, banyak titik perbatasan yang hanya dijaga pos-pos kecil dengan fasilitas minim. Dengan pembangunan baru, pemerintah ingin menghadirkan pusat pelayanan terpadu yang modern dan berwawasan lingkungan.

Lebih jauh, politikus Partai Gerindra itu menyebut bahwa PLBN akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Keberadaannya akan memicu tumbuhnya pasar tradisional, logistik lintas batas, serta peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Konsep pembangunan yang terintegrasi ini, kata Bahtra, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan perbatasan sebagai beranda pertumbuhan, bukan sekadar pagar negara.

Menurut data yang dihimpun Terdepan.id, penambahan PLBN di Kalimantan dan Papua diprioritaskan karena dua pulau besar itu memiliki daratan yang langsung bersinggungan dengan Malaysia dan Papua Nugini. Papua, khususnya, masih memiliki banyak celah perbatasan yang perlu diperkuat untuk mencegah aktivitas ilegal sekaligus membuka akses pembangunan yang lebih merata. Sementara di Kalimantan, PLBN baru akan mendukung konektivitas ibu kota baru Nusantara dengan kawasan perbatasan Serawak.

Wakil Ketua Komisi II itu juga menyinggung aspek sosial-budaya. Masyarakat di perbatasan kerap memiliki ikatan kekerabatan lintas negara, sehingga PLBN dapat berfungsi sebagai ruang diplomasi budaya yang memperkuat hubungan baik antarkedua belah pihak. Keamanan dan ketertiban tetap terjaga, namun tanpa menghilangkan karakter lokal yang menjadi identitas kawasan.

Dengan dukungan penuh dari DPR, diharapkan proses perencanaan dan pembangunan PLBN baru dapat segera dimulai. Komisi II, yang membidangi pemerintahan dalam negeri, berkomitmen untuk mengawal agar proyek ini tidak hanya rampung tepat waktu, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi warga perbatasan. “Ini tentang kedaulatan dan kesejahteraan yang berjalan beriringan,” tutup Bahtra.