Dosen HI Unsri dan KemenHAM Bahas Resolusi 98 dalam Seminar

PALEMBANG — Isu pemenuhan hak asasi manusia kembali menjadi sorotan lewat kolaborasi akademisi dan pemerintah. I Kadek Andre Nuaba, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya (Unsri), bersama Yosef Sampurna Nggarang, Staf Khusus Bidang Pemenuhan Kementerian HAM yang juga tergabung dalam 98 Resolution Network, tampil dalam seminar nasional bertajuk “Memperkuat Diplomasi HAM: Implementasi Resolusi 98 di Indonesia” yang digelar di Palembang, Kamis (22/5).

Ajang Tukar Gagasan antara Kampus dan Pemerintah

Seminar yang diinisiasi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Unsri ini menghadirkan lintas pemangku kepentingan. Sebanyak 120 peserta dari kalangan mahasiswa, aktivis, dan aparatur sipil negara memadati auditorium. I Kadek Andre Nuaba, yang dikenal aktif meneliti hubungan multilateral dan rezim HAM global, memaparkan perspektif akademik tentang posisi Indonesia dalam arsitektur HAM internasional.

Sementara itu, Yosef Sampurna Nggarang menyampaikan arah kebijakan Kementerian HAM dalam menjabarkan Resolusi 98, yang berfokus pada pemulihan hak korban pelanggaran masa lalu dan penguatan mekanisme pemenuhan bagi kelompok rentan. “Kolaborasi dengan kampus seperti Unsri memperkaya proses perumusan kebijakan berbasis bukti,” ujar Yosef di sela diskusi panel.

Timeline: Dari Resolusi 98 ke Agenda Strategis

1. 2018 – PBB mengadopsi Resolusi 98 tentang hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat.
2. 2023 – 98 Resolution Network terbentuk, menyatukan pegiat HAM global dan birokrat negara-negara anggota PBB. Yosef Sampurna Nggarang menjadi salah satu representasi Indonesia.
3. Januari 2025 – Kementerian HAM merilis peta jalan pemenuhan, menargetkan 15 program prioritas hingga akhir tahun.
4. Mei 2025 – Unsri menjalin nota kesepahaman riset dengan Kementerian HAM, menjadikan kampus ini pusat kajian kebijakan HAM di Sumatera.

“Diplomasi HAM bukan hanya urusan jenewa, tapi juga berdialog dengan komunitas kampus. Di sinilah gagasan segar lahir,” kata I Kadek Andre Nuaba saat menyampaikan materi berjudul “Indonesia dan Multilateralisme HAM: Antara Komitmen dan Realitas”.

Data dan Sorotan

Berdasarkan laporan Kementerian HAM, sepanjang 2024 terdapat 3.742 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM, naik 8,2 persen dari tahun sebelumnya. Angka penyelesaian aduan mencapai 67 persen, sedangkan sisanya masih dalam proses mediasi maupun investigasi. Angka ini menjadi latar pentingnya sinergi antara akademisi dan lembaga negara untuk mempercepat pemenuhan hak warga.

Yosef Sampurna Nggarang menyebut bahwa perspektif hubungan internasional sangat diperlukan. “Kita butuh analisis struktural, bagaimana tekanan global mempengaruhi kebijakan domestik dan sebaliknya. Dosen seperti Pak Kadek membawa lensa itu ke dalam ruang kebijakan,” ujarnya.

Respons Peserta dan Arah Kolaborasi

Mahasiswa HI Unsri, Ayu Lestari, mengaku seminar memberi gambaran bahwa teori rezim internasional bisa langsung digunakan dalam konteks kerja kementerian. “Saya jadi paham bahwa Resolusi 98 bukan sekadar teks, tapi ada jaringan dan program nyata di lapangan,” katanya.

Ke depan, Unsri dan Kementerian HAM merencanakan riset bersama tentang efektivitas mekanisme pemenuhan HAM di wilayah konflik dan penyusunan modul ajar diplomasi HAM bagi mahasiswa. Diharapkan, kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana kampus dan pemerintah dapat bertemu di ruang yang produktif tanpa kehilangan independensi masing-masing.

Dengan menggandeng 98 Resolution Network, Yosef optimistis Indonesia bisa menjadi motor di kawasan Asia Tenggara dalam isu pemulihan hak korban. Adapun I Kadek Andre Nuaba menegaskan komitmen Unsri untuk terus membuka ruang diskursus kritis soal HAM di tengah dinamika global yang makin kompleks.