Dirjen Imigrasi Gandeng KPK Perkuat Pengawasan, Ingatkan Pentingnya Integritas

Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah strategis dalam memperkuat tata kelola internal dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kolaborasi ini diwujudkan melalui Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada 1 hingga 3 Juli. Sebanyak 272 peserta hadir, terdiri dari pimpinan tinggi pratama dan kepala unit pelaksana teknis keimigrasian dari seluruh Indonesia, menandai komitmen serius institusi dalam membangun zona integritas.

Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Nensi Natalia, menjadi pemateri utama dalam acara tersebut. Ia menekankan bahwa pencegahan adalah kunci utama dalam pengendalian gratifikasi di tubuh pemerintahan. Menurutnya, setiap pegawai harus secara aktif menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan serta berani melaporkan setiap bentuk gratifikasi yang diterima kepada pihak berwenang.

“Penguatan integritas bukan hanya soal mematuhi aturan, tapi membangun budaya malu dan berani menolak sejak dini. Ketika ada gratifikasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan, bukan mendiamkan,” tegas Nensi di hadapan para peserta.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Ditjen Imigrasi dalam membenahi tata kelola pelayanan publik. Fokus utama pembekalan adalah membangun kesadaran kolektif bahwa gratifikasi, sekecil apa pun, dapat merusak sendi-sendi profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Para peserta dibekali pemahaman mendalam tentang mekanisme pelaporan, identifikasi titik rawan gratifikasi di lapangan, serta simulasi penanganan kasus yang kerap terjadi di unit pelaksana teknis.

Kegiatan ini juga menjadi ajang refleksi bagi jajaran pimpinan untuk mengevaluasi kepatuhan internal masing-masing unit. Dengan menghadirkan langsung pakar dari KPK, Ditjen Imigrasi berharap nilai-nilai antikorupsi tidak hanya terserap di tingkat kebijakan, tetapi juga membumi hingga ke layanan paling depan. Hal ini selaras dengan arah reformasi birokrasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas di setiap lini.

Melalui sinergi ini, Ditjen Imigrasi menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bertumpu pada satuan internal, tetapi juga menggandeng lembaga eksternal yang kompeten. Ke depan, kerja sama serupa direncanakan akan diperluas dengan modul pelatihan yang lebih aplikatif, termasuk pendampingan teknis bagi unit yang dinilai memiliki risiko tinggi. Masyarakat pun diharapkan turut mengawasi, sehingga layanan keimigrasian semakin bersih dan profesional.