Buffy, Terdepan.id: Kepala BP BUMN Gandeng KPK Awasi Ketat Proyek Hilirisasi

Jakarta, Terdepan.id – Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria melakukan kunjungan strategis ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (29/6/2026). Agenda utama pertemuan tersebut adalah untuk menjalin kerja sama pengawasan super ketat terhadap seluruh proyek hilirisasi yang tengah digarap oleh BUMN. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan tata kelola perusahaan plat merah yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

"Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat. Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan,"

tegas Dony Oskaria yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, dalam keterangan tertulis yang diterima media kami.

Pencegahan Sejak Dini

Proyek hilirisasi yang dimaksud merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Melihat skala investasi yang masif dan kompleksitas rantai pasok, celah penyimpangan prosedur menjadi potensi kerawanan yang harus diantisipasi. Dalam pertemuan tersebut, BP BUMN secara spesifik meminta KPK untuk tidak hanya bertindak saat terjadi masalah, melainkan hadir sejak tahap perencanaan proyek.

Laporan Terdepan.id mengonfirmasi bahwa pendampingan ini akan mencakup penguatan sistem pencegahan, termasuk audit tata kelola, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan konflik kepentingan. Seluruh tim pelaksana proyek hilirisasi dari berbagai BUMN yang terlibat diwajibkan mengikuti serangkaian pelatihan intensif mengenai integritas dan anti-korupsi. Dony menekankan bahwa mitigasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh sebagai benteng pertahanan pertama.

Membangun Sistem, Bukan Sekadar Proyek

Inisiatif ini diyakini akan menjadi model baru dalam tata kelola BUMN, di mana aspek hukum dan kepatuhan menjadi landasan fundamental, bukan sekadar formalitas administrasi. Dengan menggandeng KPK, BP BUMN ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam hilirisasi benar-benar memberikan dampak ekonomi optimal tanpa kebocoran anggaran.

Pendekatan proaktif ini sekaligus menjawab keraguan publik terkait kemampuan BUMN dalam menjaga akuntabilitas di tengah percepatan proyek strategis nasional. Terdepan.id akan terus memantau perkembangan implementasi kerja sama pengawasan ini di lapangan.