Bos Logistik Ungkap Syarat B50 Mampu Hemat Devisa Rp 170 Triliun

JAKARTA, TERDEPAN.ID — Implementasi biodiesel 50% (B50) diproyeksikan mampu menghemat devisa negara lebih dari Rp 170 triliun. Namun, angka fantastis ini tidak akan terwujud tanpa pemenuhan sejumlah prasyarat krusial di sektor logistik dan infrastruktur. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh petinggi perusahaan logistik pelat merah yang menggarap rantai pasok bahan bakar nabati nasional.

Dalam sebuah wawancara eksklusif, Direktur Utama PT PELINDO Energy Logistik, Arya Wijaya Kusuma, membeberkan peta jalan logistik yang harus disiapkan pemerintah jika ingin target penghematan devisa itu terealisasi penuh. Ia menegaskan bahwa formula B50 bukan sekadar mencampur lebih banyak minyak sawit ke dalam solar, melainkan sebuah transformasi total pada ekosistem distribusi energi nasional.

Uji Dapur: Tangki dan Pipa Harus 'Bersih Total'

Arya menjelaskan bahwa tantangan terbesar B50 bukan terletak pada produksi bahan bakunya, melainkan pada proses pencampuran (blending) dan distribusi. Pasalnya, Fatty Acid Methyl Esters (FAME) yang menjadi bahan inti B50 memiliki sifat pelarut (solvent) yang sangat tinggi. Artinya, seluruh endapan kotoran dan kerak yang menempel di tangki maupun pipa eksisting akan terkikis habis saat dialiri B50.

"Ini seperti mencuci pipa raksasa. Saat B50 mengalir, ia akan membersihkan semua residu solar bertahun-tahun. Jika tidak diantisipasi, endapan yang lepas justru akan menyumbat filter dan nozel di ujung rantai distribusi. Inilah PR terbesar kami," ujar Arya, Sabtu (11/7/2026).

Untuk mengatasi fenomena "efek pencucian" ini, diperlukan proses flushing atau pembilasan massal pada seluruh terminal bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Proses ini membutuhkan investasi tambahan untuk pemasangan filter berkekuatan tinggi serta sistem monitoring kualitas bahan bakar secara real-time.

Migrasi Sarana Penyimpanan: High Speed Diesel vs B50

Lebih lanjut, Arya membeberkan syarat kedua yang tak kalah vital, yaitu segregasi tangki penyimpanan. Selama ini, infrastruktur tangki BBM didominasi oleh spesifikasi untuk produk High Speed Diesel (HSD) atau Biosolar B35. Dengan kenaikan drastis persentase nabati dari 35% ke 50%, diperlukan integritas struktural tangki yang lebih ketat.

Kebutuhan untuk menjaga agar tangki tetap kering dan teraliri gas nitrogen (N2) bertujuan mencegah proses oksidasi yang bisa menurunkan kualitas biodiesel. Jika oksidasi terjadi, akan terbentuk getah yang merusak ruang bakar mesin diesel konsumen, papar Arya.

Revolusi Armada Laut: Kapal Harus Berlapis

Syarat ketiga yang menjadi sorotan utama adalah kesiapan moda transportasi, khususnya armada kapal tanker. CEO perusahaan logistik tersebut mengungkapkan bahwa kapal pengangkut BBM existing belum seluruhnya kompatibel (compatible) untuk muatan dengan persentase nabati setinggi itu.

"Lambung kapal harus dilapisi coating khusus berbasis epoxy phenolic atau zinc silicate. Ini bukan opsi, melainkan kebutuhan mutlak. Tanpa lapisan itu, FAME akan menggerogoti baja lambung kapal lebih cepat, menyebabkan korosi dan kontaminasi muatan," tegas Arya saat memaparkan standar operasional prosedur logistik energi bersih.

Kesiapan galangan kapal nasional untuk melakukan retrofit terhadap ratusan armada tanker menjadi batu ujian. Pihaknya memperkirakan diperlukan waktu setidaknya 12 hingga 18 bulan masa transisi untuk melapisi ulang dan mensertifikasi kapal-kapal tersebut agar siap mengangkut B50 dari titik produksi ke titik serah.

Hilirisasi Demi Kedaulatan Energi

Di balik kerumitan teknis tersebut, potensi keuntungan dari B50 terlalu besar untuk diabaikan. Arya menekankan bahwa penghematan devisa Rp 170 triliun bukanlah ilusi. Angka itu diperoleh dari selisih impor solar yang berhasil dipangkas secara signifikan. Saat ini, Indonesia masih mengimpor lebih dari 60% kebutuhan solar dalam bentuk minyak mentah dan produk jadi.

"Dengan meningkatkan konsumsi FAME dari kelapa sawit dalam negeri, kita tidak hanya menghemat uang negara, tetapi juga menciptakan ketahanan energi dan menekan defisit neraca perdagangan akibat impor minyak," bebernya.

Namun, Arya mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan narasi penghematan semata. Percepatan pemenuhan syarat logistik ini harus menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mendatang. Jika infrastruktur distribusi gagal beradaptasi, B50 hanya akan menjadi wacana di atas kertas tanpa dampak ekonomi riil.