Bos Damri Curhat ke DPR, 416 Bus di Lokasi Terpencil Usianya Sepuh
Terdepan.id — Direktur Utama Perum Damri, Setia Milatia Moemi, mengungkapkan kondisi memprihatinkan dari layanan angkutan perintis di wilayah-wilayah terpencil Indonesia. Dalam sebuah kesempatan
Terdepan.id — Direktur Utama Perum Damri, Setia Milatia Moemi, mengungkapkan kondisi memprihatinkan dari layanan angkutan perintis di wilayah-wilayah terpencil Indonesia. Dalam sebuah kesempatan di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ia menyoroti masalah utama yang menggerogoti armada perintis, yaitu usia kendaraan yang sudah tidak lagi muda.
Berdasarkan data yang dipaparkan, saat ini terdapat 416 unit bus perintis yang telah beroperasi lebih dari tujuh tahun. Usia yang terbilang uzur untuk ukuran angkutan umum itu dinilai telah mendorong penurunan produktivitas sekaligus menimbulkan kekhawatiran serius akan aspek keselamatan penumpang.
"Armada bus yang usianya sepuh ini sebenarnya sudah mengkhawatirkan untuk keselamatan penumpang," ujar Setia.
Ia menjelaskan bahwa untuk mempertahankan operasional, Damri terpaksa melakukan sejumlah modifikasi pada bus-bus tua tersebut. Langkah ini dilakukan agar unit-unit yang sudah melewati batas ideal itu tetap dapat melayani masyarakat di pelosok dengan standar kenyamanan dan keamanan yang minimal.
Angkutan perintis memegang peran vital sebagai penghubung antarwilayah yang tidak dilayani oleh moda transportasi komersial. Sayangnya, kondisi riil di lapangan menunjukkan ketimpangan yang lebar antara kebutuhan mobilitas warga dengan kualitas armada yang tersedia. Dengan lebih dari 400 bus yang sudah menua, potensi risiko kecelakaan dan gangguan layanan menjadi isu yang mendesak untuk ditangani.
Setia menambahkan, Damri terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar mendapat dukungan penggantian armada. Harapannya, armada yang lebih layak dan modern dapat segera dikucurkan, terutama untuk rute-rute perintis yang minim akses dan berkarakter medan yang berat.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama DPR yang membahas kinerja serta tantangan perusahaan pelat merah di sektor perhubungan darat. Pihak legislatif pun diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk peremajaan moda transportasi publik di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.
Comments (0)