Bina Marga Minta Tambahan Anggaran, Pagu Indikatif Dipangkas Drastis

Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum terpaksa mengajukan permohonan tambahan anggaran setelah pagu indikatif untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 ditetapkan jauh di bawah kebutuhan yang telah disusun. Dari total usulan anggaran sebesar Rp 89,07 triliun, DJBM hanya memperoleh penetapan pagu indikatif sebesar Rp 29,24 triliun. Kondisi tersebut menciptakan defisit yang signifikan dan berpotensi mengganggu pelaksanaan berbagai program infrastruktur jalan nasional yang telah direncanakan secara matang.

Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar memaparkan bahwa usulan kebutuhan anggaran untuk tahun depan dirancang untuk mendukung dua pilar utama rencana kerja 2027. Pertama, alokasi untuk dukungan manajemen yang ditargetkan sebesar Rp 3,02 triliun. Kedua, program infrastruktur yang membutuhkan pendanaan jauh lebih besar, yakni senilai Rp 84,07 triliun. Kedua komponen ini dinilai esensial untuk menjaga momentum pembangunan jalan serta memastikan kualitas layanan infrastruktur tetap optimal di seluruh wilayah Indonesia.

"Berdasarkan Surat Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan, pagu indikatif yang disetujui untuk DJBM hanya sebesar Rp 29,24 triliun. Tentu saja angka ini belum mencukupi untuk menjalankan seluruh program yang telah kami agenda," demikian keterangan resmi Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar.

Turunnya pagu indikatif tersebut tercantum dalam Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.03/2026 dan B-385/D.9/PP.04.03/05/2026. Dalam surat tersebut, pemerintah secara resmi menetapkan besaran anggaran yang jauh dari ekspektasi DJBM. Media kami mencatat, selisih antara usulan dan pagu yang disetujui mencapai lebih dari Rp 59 triliun, sebuah angka yang sangat besar dan menunjukkan adanya kebijakan penghematan atau restrukturisasi prioritas belanja negara.

Menghadapi realitas anggaran tersebut, DJBM tidak punya pilihan selain mengajukan tambahan dana agar agenda pembangunan tidak mangkrak. Berbagai proyek strategis, mulai dari pembangunan jalan baru, pemeliharaan jaringan jalan existing, hingga peningkatan konektivitas di daerah-daerah tertinggal, berisiko terkena dampak pemangkasan ini. Laporan yang dihimpun Terdepan.id menunjukkan bahwa keberlanjutan investasi infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik, dan mobilitas masyarakat yang menjadi tulang punggung aktivitas nasional.

Dengan pertimbangan tersebut, DJBM berharap ada kelonggaran anggaran tambahan yang dapat disalurkan pada periode anggaran mendatang. Tanpa adanya tambahan alokasi, dipastikan sejumlah target pembangunan jalan nasional harus direm angkanya atau bahkan tertunda, sesuatu yang tentunya tidak diinginkan di tengah ambisi pemerintah untuk memperkuat konektivitas infrastruktur secara merata.