Australia Peringatkan Warganya: Jangan Cari Uang di Bali Pakai Visa Turis

Jakarta – Pemerintah Australia melalui layanan informasi perjalanan resminya, SmartTraveller, mengeluarkan peringatan tegas bagi warga negaranya yang berencana mengunjungi Bali. Peringatan itu secara khusus menyoroti praktik mencari penghasilan di Pulau Dewata dengan hanya mengandalkan visa turis. Imbauan ini muncul seiring dengan langkah tegas Imigrasi Indonesia yang kian memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembuat konten digital dan pekerja jarak jauh (remote worker) yang beroperasi tanpa izin kerja yang sesuai.

Dalam pembaruan informasi yang dirilis pekan ini, SmartTraveller menekankan bahwa setiap warga Australia yang berencana membuat konten untuk tujuan komersial di Indonesia wajib memastikan telah memegang visa yang tepat. Layanan konsuler itu secara gamblang menyatakan bahwa wisatawan yang mengunggah konten—baik berupa video, foto, atau tulisan—yang mendatangkan pendapatan, bayaran, sponsor, atau keuntungan komersial lainnya, tidak diizinkan menggunakan visa turis (visa on arrival atau visa kunjungan biasa).

“Anda tidak boleh menggunakan visa turis untuk membuat konten yang menghasilkan uang, meskipun konten tersebut baru Anda publikasikan setelah meninggalkan Indonesia,” tulis SmartTraveller dalam laman resminya, dikutip Terdepan.id, Rabu (19/3/2025).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penilaian pelanggaran tidak hanya dilihat dari waktu unggahan konten, melainkan dari proses produksinya yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia. Dengan kata lain, jika seorang turis merekam, memotret, atau menulis materi konten saat berlibur di Bali lalu mengedit dan memonetisasinya di kemudian hari, ia tetap dianggap melanggar ketentuan imigrasi karena aktivitas produktif itu sudah dimulai tanpa visa kerja yang sah.

Langkah Australia mengeluarkan peringatan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, Imigrasi Indonesia di Bali gencar melakukan operasi pengawasan terhadap warga negara asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal. Para pelaku, yang sebagian besar adalah influencer, youtuber, hingga pekerja lepas digital, sering kali masuk menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan atau visa on arrival, padahal mereka aktif memproduksi konten berbayar atau bekerja untuk klien luar negeri selama berada di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri telah memperkuat dasar hukum pengawasan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya dapat dikenai sanksi administratif berupa deportasi hingga larangan masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran serius bahkan bisa berujung pada proses pidana.

SmartTraveller mendorong warganya untuk mengajukan jenis visa yang sesuai sebelum terbang ke Indonesia. Bagi kreator konten dan pekerja remote yang bermaksud tinggal dan bekerja secara legal, pemerintah Australia merekomendasikan visa tinggal terbatas (ITAS) atau visa yang dikeluarkan melalui sponsor perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Alternatif lain yang banyak diminati adalah visa digital nomad, yang sedang dalam tahap finalisasi regulasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.

Peringatan ini menambah panjang daftar aturan yang harus dicermati pelancong Australia, yang selama ini menjadi salah satu kelompok wisatawan mancanegara terbesar di Bali. Dengan kian terangnya batasan antara kegiatan wisata dan aktivitas mencari nafkah, diharapkan tidak ada lagi warga Australia yang mengalami masalah imigrasi hanya karena ketidaktahuan atau kelalaian memahami aturan visa. “Pastikan Anda berbicara dengan Kedutaan Besar atau Konsulat Indonesia terdekat sebelum bepergian jika Anda ragu dengan jenis visa yang dibutuhkan,” tulis SmartTraveller menutup peringatan itu.