Wamendagri Minta Daerah Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan di Perkotaan

Jakarta, TERDEPAN.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan di kawasan perkotaan harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah (Pemda). Langkah ini dinilai tidak hanya menjamin ketersediaan pangan bergizi bagi warga kota, tetapi juga menjadi kunci untuk memanfaatkan bonus demografi yang puncaknya akan terjadi dalam satu setengah dekade mendatang. Menurutnya, kota memiliki peran ganda sebagai pusat konsumsi terbesar sekaligus motor pembentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menentukan daya saing bangsa di masa depan.

Dalam berbagai kesempatan, Bima menyoroti bahwa Indonesia saat ini berada dalam periode emas bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Momentum ini diproyeksikan akan berlangsung hingga sekitar tahun 2038–2040. Jika tidak diimbangi dengan pemenuhan gizi yang memadai, terutama di perkotaan yang menjadi kantong-kantong angkatan kerja, maka potensi ini hanya akan menjadi beban demografis.

“Kota adalah pusat konsumsi dan pusat penggerak kualitas SDM. Jika warganya tidak mendapatkan akses pangan bergizi, maka kualitas hidup turun dan kita kehilangan kesempatan emas,” tegasnya dalam laporan TERDEPAN.id.

Kolaborasi Lintas Daerah sebagai Solusi

Bima Arya menekankan bahwa permasalahan ketahanan pangan di perkotaan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kota sendirian. Diperlukan sinergi yang kuat antara kota sebagai konsumen utama dan kabupaten sekitarnya sebagai pemasok bahan pangan segar. Model kolaborasi ini mencakup penguatan rantai pasok, pengembangan kawasan pertanian terintegrasi, hingga pemanfaatan teknologi pertanian perkotaan (urban farming) untuk lahan-lahan terbatas.

“Daerah-daerah harus saling terhubung. Kabupaten yang memiliki lahan pertanian harus berkoordinasi dengan kota untuk menjamin distribusi pangan yang stabil dan harga yang terjangkau,” ujar Wamendagri. Ia mencontohkan bahwa inovasi seperti penanaman hidroponik di gedung-gedung bertingkat atau pemanfaatan atap rumah untuk kebun sayur dapat mengurangi ketergantungan kota pada pasokan dari luar.

Mendorong Kebijakan Pangan Berbasis Data

Selain kolaborasi, Wamendagri juga mendorong Pemda untuk menyusun kebijakan ketahanan pangan berbasis data akurat. Pemetaan kebutuhan konsumsi, identifikasi kelompok rentan gizi, dan monitoring pasokan secara real-time menjadi langkah teknis yang mesti diakselerasi. Tanpa data yang kuat, intervensi program seperti pemberian bantuan pangan atau subsidi akan sulit tepat sasaran.

Ia menambahkan, penguatan ketahanan pangan perkotaan juga harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan, dimulai dari pengamanan gizi masyarakat di seluruh wilayah, tanpa terkecuali.

Dengan waktu bonus demografi yang semakin terbatas, langkah cepat dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan menjadi prasyarat agar penduduk usia produktif di perkotaan tumbuh menjadi tenaga kerja yang sehat, cerdas, dan kompetitif. Jika tidak, Indonesia berisiko kehilangan momentum terbesarnya untuk menjadi negara maju.