SE2026 Resmi Dimulai di Jawa Barat, 40 Ribu Petugas Diterjunkan Potret Aktivitas Usaha
Jawa Barat terus menunjukkan perannya sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Data terbaru memperlihatkan kontribusi provinsi ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai
Jawa Barat terus menunjukkan perannya sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Data terbaru memperlihatkan kontribusi provinsi ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai hampir 13 persen pada triwulan pertama 2026, menempatkannya di posisi ketiga tertinggi secara nasional. Pertumbuhan ekonominya pun mencatat laju 5,79 persen secara tahunan (y-on-y), sinyal kuat akan denyut aktivitas usaha yang masih cukup solid di tengah dinamika global.
Di atas landasan itulah Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) hadir sebagai instrumen vital untuk menangkap gambaran utuh tentang struktur, karakteristik, serta potensi dan tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha di Jawa Barat. Data sensus ini akan melengkapi pemerintah daerah dengan basis informasi yang tajam dan mutakhir, memungkinkan mereka merancang kebijakan serta program pembangunan yang lebih presisi tanpa perlu mengalokasikan anggaran dari APBD.
Pemerintah daerah akan memperoleh data yang lengkap tanpa harus mengeluarkan APBD, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sebagai penanda dimulainya fase krusial pendataan, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, secara resmi mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Jawa Barat pada Minggu, 21 Juni 2026. Pencanangan ini menegaskan komitmen BPS untuk menyediakan potret ekonomi yang menyeluruh di provinsi dengan populasi dan aktivitas ekonomi terbesar ketiga di Indonesia tersebut.
Lebih dari 40 ribu petugas sensus diterjunkan untuk melakukan pendataan dari pintu ke pintu (door to door) di seluruh 27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Mereka akan merekam secara lengkap setiap aktivitas usaha, mulai dari skala mikro hingga besar, termasuk menjangkau pelaku usaha dan keluarganya. Seluruh rangkaian pendataan ini dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, dengan harapan hasil yang terkumpul mampu menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang lebih adaptif dan berbasis data aktual. Liputan ini disampaikan oleh tim Terdepan.id.
Comments (0)