grace-winata
Gelombang penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menerpa sejumlah kawasan industri di Indonesia selama beberapa waktu terakhir ternyata menyimpan sisi lain yang jarang dibahas. Publik selama ini menaruh curiga pada lesunya permintaan pasar global atau derasnya barang impor. Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, justru mengungkapkan bahwa ada faktor struktural yang lebih dalam dan tidak terduga di balik fenomena tersebut. Temuan ini penting bagi siapa pun yang bergantung pada sektor manufaktur, karena menyangkut nasib jutaan pekerja dan arah kebijakan industri nasional ke depan.
Ibarat sebuah bangunan yang retak, masalahnya bukan hanya pada cat yang mengelupas akibat cuaca, melainkan pada fondasi yang perlahan tergerus. Menurut Said Iqbal, persoalan utama bukan semata-mata soal mahalnya upah atau sepinya pesanan, melainkan kombinasi dari tata kelola industri yang timpang, biaya produksi yang membengkak akibat inefisiensi energi, serta tekanan regulasi yang tidak seimbang antara pelaku usaha besar dan kecil.
Bukan Sekadar Upah dan Impor
Dalam berbagai kesempatan, narasi yang paling sering dilempar ke ruang publik adalah bahwa buruh menuntut kenaikan upah terlalu tinggi sehingga pabrik tidak sanggup bertahan. Said Iqbal membantah anggapan itu. Ia menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda: banyak pabrik yang menutup justru beroperasi di sektor padat karya dengan margin tipis, sementara kenaikan upah minimum berjalan bertahap dan terukur.
Yang lebih tidak terduga, menurutnya, adalah beban biaya logistik dan energi yang membengkak. Biaya logistik nasional masih menempati peringkat tinggi di kawasan ASEAN, yakni berkisar 14–24 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh di atas rata-rata negara tetangga. Kondisi ini membuat produk manufaktur Indonesia kalah bersaing bahkan sebelum sampai ke pasar ekspor. Ditambah lagi, tarif listrik untuk industri dan keandalan pasokan energi yang tidak merata menjadi duri dalam daging bagi kelangsungan operasional pabrik.
"Jangan selalu buruh dijadikan kambing hitam. Persoalannya jauh lebih rumit, mulai dari tata niaga impor yang tidak terkendali hingga mahalnya energi dan logistik yang membuat pabrik kita tidak punya ruang bernapas," tegas Said Iqbal dalam sebuah pernyataan.
Ia juga menyoroti praktik impor yang dinilainya kerap membanjiri pasar domestik tanpa kontrol memadai. Barang jadi dari luar negeri masuk dengan harga murah karena mendapat subsidi di negara asalnya, sementara produsen lokal harus menanggung biaya produksi tinggi. Akibatnya, permintaan terhadap produk dalam negeri tergerus, dan pabrik-pabrik terpaksa mengurangi kapasitas produksi hingga akhirnya menutup pintu.
Dampak Berantai pada Ekosistem Industri
Penutupan pabrik bukanlah peristiwa tunggal. Ia memicu efek domino yang merambat ke rantai pasok, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi pemasok komponen, hingga sektor jasa di sekitar kawasan industri. Ketika satu pabrik besar menghentikan operasi, ribuan pekerja kehilangan penghasilan, sementara ratusan pemasok kecil kehilangan pesanan. Inilah yang disebut sebagai disrupsi berantai dalam ekosistem industri.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa sepanjang tahun berjalan, puluhan ribu pekerja terdampak PHK di berbagai sektor, mulai dari tekstil, alas kaki, hingga elektronik. Angka ini belum termasuk pekerja yang dirumahkan tanpa upah penuh atau terkena pengurangan jam kerja. Fenomena ini menjadi alarm bahwa ketahanan sektor manufaktur nasional sedang diuji.
Said Iqbal mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh, bukan sekadar memberikan insentif jangka pendek. Ia mengusulkan perlindungan terhadap industri strategis, pengendalian impor yang lebih ketat, serta investasi besar-besaran pada infrastruktur energi dan logistik. Menurutnya, tanpa intervensi struktural, gelombang PHK akan terus berlanjut meski kondisi ekonomi global membaik.
Jalan Tengah yang Ditawarkan
Di tengah situasi sulit, serikat pekerja tidak hanya menuntut hak normatif. Said Iqbal menawarkan pendekatan kemitraan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Salah satu usulannya adalah skema kerja sama untuk meningkatkan produktivitas melalui pelatihan dan alih teknologi, sehingga pabrik dapat bertahan tanpa harus memangkas tenaga kerja secara masif.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan industri dalam negeri melalui kebijakan yang berpihak pada produk lokal, misalnya kewajiban penggunaan komponen dalam negeri pada proyek-proyek pemerintah dan percepatan hilirisasi sumber daya alam. Dengan begitu, nilai tambah dinikmati di dalam negeri dan lapangan kerja tercipta lebih luas.
Persoalan ini bukan hanya milik buruh atau pengusaha, melainkan milik seluruh bangsa. Gelombang penutupan pabrik dan PHK adalah cermin bahwa fondasi industri Indonesia perlu dibenahi dari akar. Tanpa langkah berani dan terkoordinasi, impian menjadi negara industri maju hanya akan menjadi wacana di atas kertas.
Pengungkapan Said Iqbal ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka PHK terdapat kisah keluarga yang kehilangan masa depan. Sudah saatnya kebijakan ekonomi tidak lagi dilihat sebagai angka statistik semata, melainkan sebagai upaya nyata menyelamatkan ekosistem industri dan kesejahteraan jutaan orang di dalamnya.
Comments (0)