RS Dilarang Tolak Pasien Darurat BPJS Nonaktif, Pembayaran Klaim Tak Pasti

Jakarta, Terdepan.id — Rumah sakit di seluruh Indonesia dihadapkan pada dilema serius: di satu sisi regulasi melarang penolakan pasien gawat darurat meskipun status kepesertaan BPJS Kesehatannya nonaktif, di lain sisi tidak ada mekanisme pembayaran klaim yang pasti untuk layanan tersebut. Ketentuan ini menempatkan fasilitas kesehatan dalam posisi terjepit — wajib menyelamatkan nyawa, namun terpaksa menanggung risiko finansial yang tak kecil.

Kronologi dan Dasar Hukum

Kasus terbaru mencuat ketika seorang pasien dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif datang ke unit gawat darurat sebuah rumah sakit swasta di Tangerang pada pekan lalu. Pasien mengalami serangan jantung dan harus segera ditangani. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, rumah sakit dilarang menolak pasien dalam kondisi darurat. Ketentuan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menegaskan kewajiban memberikan pelayanan gawat darurat tanpa memandang kemampuan finansial.

Namun, setelah pasien stabil, muncul persoalan: BPJS Kesehatan menyatakan klaim tidak dapat diproses karena status kepesertaan yang nonaktif. Pihak rumah sakit pun terpaksa menalangi biaya perawatan senilai Rp45 juta sambil menunggu kejelasan dari otoritas.

Beban Finansial Rumah Sakit

Fenomena ini bukanlah kejadian tunggal. Data internal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 12.000 kasus serupa yang berujung pada klaim tertunda, dengan nilai total mencapai Rp860 miliar. Angka ini melonjak 15% dibandingkan tahun sebelumnya, seiring meningkatnya jumlah peserta yang menunggak iuran.

“Kami berada dalam situasi paradoks. Di satu sisi kami harus mematuhi sumpah dokter dan regulasi yang melarang penolakan pasien darurat. Di sisi lain, ketika kami mengajukan klaim, BPJS Kesehatan justru menolak karena status peserta tidak aktif. Ini membuat arus kas rumah sakit terganggu,”
— dr. Andreas Simarmata, Direktur Utama RS Mitra Keluarga Tangerang (nama samaran untuk perlindungan narasumber)

Dokter Andreas menambahkan bahwa beban terberat dirasakan oleh rumah sakit swasta menengah yang memiliki cadangan dana terbatas. Beberapa bahkan terpaksa mengalihkan anggaran operasional untuk menutup biaya perawatan pasien nonaktif, yang berimbas pada penundaan pembelian alat kesehatan dan pembayaran insentif tenaga medis.

Perbandingan Kebijakan dan Realita

Solusi dan Harapan ke Depan

Menanggapi polemik ini, beberapa anggota Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk segera menerbitkan petunjuk teknis yang jelas. Usulan yang mengemuka antara lain:

• Dana talangan negara: Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk membayar klaim layanan gawat darurat peserta nonaktif, dengan mekanisme verifikasi ketat untuk mencegah moral hazard.
• Reaktivasi otomatis: Status kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diaktifkan kembali sementara selama masa perawatan darurat, dengan kewajiban peserta melunasi tunggakan dalam waktu tertentu pasca-pulih.
• Asuransi wajib rumah sakit: Mendorong skema asuransi komersial untuk menutup selisih biaya yang tidak dibayar akibat status nonaktif.
• Edukasi masif: BPJS Kesehatan wajib memperluas sosialisasi tentang pentingnya menjaga keaktifan iuran, termasuk melalui notifikasi digital dan integrasi dengan aplikasi kesehatan.

Pengamat kebijakan kesehatan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Budi Hartono, menilai bahwa kebuntuan ini mencerminkan belum matangnya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Pemerintah harus segera mengisi kekosongan regulasi ini. Prinsip universal health coverage jangan sampai mengorbankan keberlangsungan rumah sakit, yang merupakan ujung tombak pelayanan,” ujarnya dalam diskusi publik Rabu (11/6/2025).

Di tengah ketidakpastian, layanan gawat darurat terus berjalan. Para dokter dan tenaga kesehatan tetap bekerja menyelamatkan nyawa, meski bayang-bayang defisit keuangan menghantui manajemen rumah sakit. Tanpa terobosan kebijakan, dilema ini berpotensi menjadi bumerang bagi kualitas layanan kesehatan nasional dalam jangka panjang.