Reformasi Ekonomi Nigeria: Pasar Berpesta, Rakyat Menanggung Beban

Apa yang terjadi di Nigeria saat ini bukan sekadar berita ekonomi dari negeri yang jauh. Sebagai negara berpenduduk terbesar di Afrika dengan lebih dari 220 juta jiwa sekaligus salah satu kekuatan ekonomi utama benua itu, setiap kebijakan yang diambil pemerintahannya berdampak pada harga energi dunia, arus investasi global, dan menjadi cermin bagi negara berkembang lain—termasuk Indonesia—yang tengah menimbang langkah reformasi serupa.

Ibarat seperti sebuah kapal besar yang dibelokkan secara mendadak, perekonomian Nigeria kini terguncang hebat di satu sisi, namun dipuji pasar di sisi lain. Sejak dilantik pada 29 Mei 2023, Presiden Bola Tinubu langsung mengambil dua langkah berani: mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah membebani anggaran negara selama puluhan tahun, serta melepas nilai tukar naira ke mekanisme pasar bebas.

Kebijakan Berani yang Mengguncang Negeri

Selama beberapa dekade, subsidi BBM membuat harga bensin di Nigeria termasuk yang termurah di dunia. Namun kebijakan itu menelan dana hingga 10 miliar dolar AS per tahun—uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Tinubu menghapusnya tepat pada hari pertama menjabat, bahkan sebelum kabinetnya terbentuk.

Langkah kedua adalah liberalisasi nilai tukar. Bank sentral Nigeria (Central Bank of Nigeria/CBN) melepas patokan kurs tetap dan membiarkan naira mengambang mengikuti permintaan pasar. Akibatnya, nilai mata uang itu anjlok dari sekitar 460 naira per dolar AS menjadi sempat menembus 1.500 naira per dolar AS—depresiasi lebih dari 60 persen dalam waktu kurang dari dua tahun.

Investor Berpesta, Pasar Memberi Apresiasi

Bagi komunitas investor, langkah ini bak angin segar. Indeks saham acuan Bursa Efek Nigeria, NGX All-Share Index, mencatatkan kenaikan signifikan dan sempat menjadi salah satu bursa dengan kinerja terbaik di dunia sepanjang 2023 hingga awal 2024. Aliran modal asing kembali masuk setelah bertahun-tahun menghindar akibat distorsi kurs ganda yang membuat investor sulit menghitung risiko secara wajar.

Lembaga keuangan global seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia memberikan dukungan terbuka terhadap arah kebijakan ini. Bank sentral juga menaikkan suku bunga acuan secara agresif hingga ke level 27,5 persen demi menjinakkan inflasi sekaligus menarik minat pembeli obligasi. Sejumlah perusahaan energi dan teknologi finansial (financial technology/fintech) mulai melirik kembali ekosistem bisnis Nigeria yang sempat mereka tinggalkan.

Rakyat Menjerit di Tengah Lonjakan Harga

Namun di balik pesta pasar modal, jutaan warga menghadapi kenyataan pahit. Penghapusan subsidi membuat harga bensin melonjak lebih dari 200 persen dalam hitungan minggu. Karena transportasi publik dan generator listrik rumah tangga bergantung pada BBM, efeknya menjalar ke seluruh harga kebutuhan pokok.

Inflasi sempat menembus 34 persen pada pertengahan 2024—level tertinggi dalam hampir tiga dekade—dengan inflasi pangan bahkan melampaui 40 persen. Harga beras, roti, dan minyak goreng naik dua hingga tiga kali lipat. Bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan, makan tiga kali sehari kini terasa seperti kemewahan.

Ketidakpuasan itu memuncak dalam gelombang demonstrasi bertagar #EndBadGovernance pada Agustus 2024, ketika ribuan warga turun ke jalan di Lagos, Abuja, dan kota-kota besar lainnya menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Pemerintah merespons dengan menaikkan upah minimum nasional dari 30.000 naira menjadi 70.000 naira per bulan, namun serikat pekerja menilai kenaikan itu masih jauh dari cukup mengingat depresiasi mata uang yang terus berlangsung.

Kesenjangan yang Kian Lebar

Para ekonom menyebut fenomena ini sebagai reformasi dua kecepatan: sektor keuangan pulih lebih dulu, sementara daya beli masyarakat tertinggal jauh di belakang. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Nigeria memang bertahan di kisaran 3 persen, namun angka itu belum terasa di dapur rumah tangga.

Pemerintah Tinubu berargumen bahwa penderitaan saat ini adalah harga yang harus dibayar untuk stabilitas jangka panjang. Program bantuan tunai bersyarat dan distribusi pangan telah digelar, meski cakupannya masih terbatas. Pertanyaan besarnya: berapa lama rakyat bisa bersabar sebelum hasil reformasi benar-benar mereka rasakan?

Bagi negara berkembang lain, Nigeria menjadi studi kasus nyata bahwa implementasi reformasi struktural—sekalipun benar secara teori ekonomi—menuntut jaring pengaman sosial yang kuat. Tanpa itu, kesenjangan antara pasar yang berpesta dan rakyat yang merana hanya akan semakin lebar, dan stabilitas yang dijanjikan justru bisa menjauh.