PTUN Jakarta Tolak Gugatan PLK, Aset Pemprov Jabar Aman

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara resmi menolak gugatan yang dilayangkan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) terhadap Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentang pencabutan status badan hukum perkumpulan tersebut. Putusan ini secara hukum mengamankan aset-aset yang selama ini dikuasai dan dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk lahan dan gedung eks sekolah yang sebelumnya menjadi polemik panjang.

Duduk Perkara: Pencabutan Badan Hukum PLK

Kemenkumham mencabut status badan hukum PLK pada Oktober tahun lalu setelah melalui audit kepatuhan yang menemukan bahwa perkumpulan tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai badan hukum. Dalam berkas pemeriksaan disebutkan, PLK dinilai tidak melaporkan perubahan kepengurusan dan alamat selama lebih dari 10 tahun serta tidak memiliki kegiatan yang sesuai dengan anggaran dasarnya. Pencabutan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2018.

Merasa dirugikan, PLK mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan dalih bahwa tindakan Kemenkumham bersifat sewenang-wenang dan berpotensi menghilangkan hak historis perkumpulan atas aset-aset yang telah dikelola sejak era kolonial. PLK menuntut agar keputusan pencabutan dibatalkan dan status badan hukumnya dipulihkan.

Persidangan dan Pertimbangan Hakim

Dalam persidangan yang berlangsung selama lima bulan, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Mariana Simanjuntak mendengarkan keterangan saksi ahli dari kedua pihak. Pihak Kemenkumham menghadirkan bukti administratif seperti laporan pengawasan internal dan surat teguran yang tidak ditanggapi PLK. Sementara itu, PLK mengklaim bahwa ketidakaktifan mereka disebabkan oleh kekosongan pengurus dan sengketa internal yang belum selesai.

Namun, majelis hakim menilai bahwa gugatan PLK tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam putusan setebal 87 halaman, hakim menyatakan bahwa pencabutan badan hukum merupakan kewenangan diskresi pemerintah yang telah ditempuh sesuai prosedur. Ibarat seperti SIM yang tidak diperpanjang selama bertahun-tahun, status legal suatu entitas bisa gugur dengan sendirinya bila kewajiban administrasi diabaikan.

“Penetapan ini memperkuat posisi Pemprov Jabar sebagai pengelola sah atas aset-aset yang sebelumnya disengketakan. Dengan demikian, kami dapat melanjutkan program pemanfaatan lahan untuk kepentingan umum tanpa hambatan hukum,” ujar Kepala Biro Hukum Pemprov Jabar.

Implikasi dan Aset yang Terselamatkan

Ditolaknya gugatan PLK berdampak langsung pada kejelasan status sedikitnya enam bidang tanah dan bangunan yang terletak di Bandung, Cimahi, dan Sumedang. Sejak 2018, Pemprov Jabar menguasai aset-aset tersebut sebagai bagian dari kebijakan penertiban aset organisasi masyarakat yang tidak aktif. Tanah-tanah ini rencananya akan dialihfungsikan untuk pembangunan ruang terbuka hijau, rumah sakit umum daerah, dan sekolah negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian mendesak.

Kemenkumham menyambut baik putusan ini sebagai yurisprudensi positif dalam penegakan ketertiban organisasi perkumpulan. Sementara itu, kuasa hukum PLK menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Meski demikian, selama proses banding bergulir, putusan PTUN Jakarta tetap berlaku (inkracht) dan aset Pemprov Jabar tetap terlindungi.

[TAGS]: PTUN Jakarta, PLK, Pemprov Jabar, Kemenkumham, sengketa aset [SOCIAL_TWEET]: PTUN Jakarta tolak gugatan PLK! Aset Pemprov Jabar aman dari klaim sepihak. Kemenkumham dinilai sah cabut badan hukum. [SOCIAL_FB]: PTUN Jakarta memenangkan Kemenkumham dalam sengketa pencabutan badan hukum PLK. Aset Pemprov Jabar di Bandung, Cimahi, dan Sumedang kini berstatus jelas. Baca selengkapnya. [SOCIAL_TG]: Gugatan PLK ditolak PTUN Jakarta. Aset Pemprov Jabar selamat, akan digunakan untuk ruang publik dan rumah sakit. [SOCIAL_THREADS]: PLK kalah di PTUN. Aset Jabar tidak jadi diambil alih pihak swasta. Sekarang saatnya tanah-tanah terbengkalai itu diubah jadi taman kota dan RS.