Prabowo Resmikan Lima Bendungan, AHY Perkuat Swasembada Pangan

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan lima bendungan secara serentak dalam sebuah seremoni yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi langsung kepala negara, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur air ini menjadi fondasi kokoh bagi swasembada pangan, air, dan energi nasional.

Lima bendungan yang diresmikan—yakni Meninting (NTB), Sadawarna (Jawa Barat), Tiro (Aceh), Tugu (Jawa Timur), dan Karangnongko (Jawa Tengah)—merupakan proyek strategis nasional yang digarap sejak 2019. Total kapasitas tampung gabungan mencapai 1,2 miliar meter kubik, cukup untuk mengairi lebih dari 75.000 hektare lahan pertanian dan menyediakan air baku bagi 4,7 juta jiwa. Dengan rampungnya kelima bendungan, indeks ketahanan air Indonesia diproyeksikan naik dari 5,2 menjadi 6,1 poin dalam skala nasional.

Lompatan Infrastruktur Air untuk Kedaulatan Pangan

Pembangunan bendungan-bendungan ini bukan sekadar pencapaian teknik sipil. AHY, dalam sambutannya, menekankan bahwa langkah ini selaras dengan visi besar Presiden Prabowo untuk melepaskan ketergantungan impor pangan pada 2028. “Air adalah darah pertanian. Dengan pengelolaan air yang tepat, kita bisa meningkatkan produktivitas hingga tiga kali lipat dan menekan biaya produksi petani,” kata AHY di hadapan ratusan undangan dan warga setempat.

“Saya mendampingi Bapak Presiden hari ini bukan sekadar seremoni. Kita menyaksikan sejarah: lima bendungan raksasa siap mengairi sawah, menyalurkan listrik, dan menopang kebutuhan air baku jutaan keluarga. Inilah wujud nyata kedaulatan pangan yang kita impikan,” tegas AHY, yang juga mantan calon wakil presiden.

Bendungan Meninting sendiri akan menjadi andalan di NTB dengan kapasitas tampung 12,8 juta meter kubik dan potensi listrik mikrohidro sebesar 2×1,2 megawatt. Sementara itu, Bendungan Sadawarna di Jawa Barat—yang merupakan terbesar di antara kelima proyek—mampu menampung 465 juta meter kubik air, sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir di wilayah pantura.

Integrasi Tata Ruang dan Reforma Agraria

Keterlibatan Kementerian ATR/BPN dalam proyek ini terletak pada penataan ruang dan pengamanan lahan. AHY menyebutkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan 12.000 sertifikat tanah bagi warga yang terdampak pembangunan, memastikan tidak ada konflik agraria yang menghambat operasional bendungan. “Kita buktikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan beriringan dengan keadilan sosial. Tanah warga kami lindungi, hak mereka kami akui,” ujarnya.

Di sisi energi, kelima bendungan juga dilengkapi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan total kapasitas terpasang 15,3 megawatt, yang akan dialirkan ke jaringan PLN setempat. Ini sejalan dengan target bauran energi terbarukan nasional sebesar 23 persen pada 2025 yang kini terus digenjot.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang turut hadir menyatakan bahwa multi-fungsi bendungan ini akan menjadi model pembangunan serupa di 20 lokasi lain hingga 2030. “Kita tidak bisa terus bergantung pada musim. Infrastruktur air yang masif adalah jawaban atas tantangan perubahan iklim yang kian ekstrem,” ujarnya.

Harapan dan Dampak bagi Masyarakat

Warga sekitar Bendungan Meninting menyambut antusias. Salah seorang petani asal Lombok Barat, Mustafa, mengaku sudah puluhan tahun mengandalkan tadah hujan. “Dulu kalau kemarau panjang, kami hanya bisa pasrah. Sekarang ada bendungan, kami optimistis panen bisa dua kali setahun,” ungkapnya. Harapan serupa mengalir dari petani di Jawa Barat dan Aceh yang selama ini terkendala irigasi.

Pemerintah menargetkan tambahan luas tanam padi sebesar 300.000 hektare pada 2027 berkat optimalisasi air dari kelima bendungan. Jika target itu tercapai, Indonesia diprediksi mampu mengurangi impor beras hingga 2 juta ton per tahun, sekaligus memperkuat posisi tawar di pasar global.

Dengan dukungan penuh Kementerian ATR/BPN dalam aspek legal dan spasial, serta sinergi lintas kementerian, proyek bendungan ini menjadi tonggak penting menuju kemandirian pangan dan energi yang berkelanjutan.