Prabowo Akui Gaji Guru-PNS Belum Optimal, Soroti Kebocoran Rp 2.500 Triliun

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa kesejahteraan guru dan pegawai negeri sipil (PNS) masih jauh dari kata baik. Dalam sebuah acara penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), ia menyebut rendahnya gaji aparatur negara tersebut disebabkan oleh kebocoran anggaran yang masif.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026). Ia menekankan bahwa masalah gaji guru dan PNS bukan semata karena kurangnya perhatian pemerintah, melainkan karena uang negara yang terus bocor.

Kebocoran Ekonomi Capai Rp 2.500 Triliun

Prabowo mengungkapkan, kebocoran ekonomi di Indonesia mencapai angka fantastis sekitar US$ 150 miliar atau setara dengan Rp 2.500 triliun per tahun. Angka tersebut, menurutnya, membuat anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara menjadi sangat terbatas.

"Kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, karena uangnya nggak ada, diambil terus," ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa praktik pengambilan uang negara secara tidak sah ini telah berlangsung lama dan harus segera dihentikan. Presiden berjanji akan melakukan perbaikan menyeluruh agar dana pembangunan dan kesejahteraan bisa tepat sasaran.

Komitmen Pemerintah Tutup Celah Kebocoran

Prabowo menyatakan komitmennya untuk menutup celah-celah kebocoran tersebut. Ia menyadari bahwa tanpa perbaikan serius, mimpi menaikkan gaji guru dan PNS akan sulit terwujud. Oleh karena itu, pemerintah akan menggencarkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik korupsi serta inefisiensi anggaran.

Menurut laporan Terdepan.id, pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kesejahteraan tenaga pendidik yang kerap dianggap belum layak. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa gaji guru honorer masih jauh di bawah standar hidup layak, sementara PNS golongan rendah juga menghadapi tekanan ekonomi serupa.

Prabowo menegaskan bahwa perbaikan tidak bisa dilakukan secara instan, namun ia memastikan bahwa arah kebijakan akan difokuskan pada penyehatan sistem keuangan negara. "Dengan menutup kebocoran, kita punya ruang fiskal untuk meningkatkan gaji dan kesejahteraan, tanpa harus menambah beban utang baru," tambahnya.

Harapan dari Kalangan Pendidik dan PNS

Pernyataan ini mendapat respons positif dari kalangan pendidik dan PNS. Mereka berharap janji tersebut segera diwujudkan dalam kebijakan konkret. Seorang guru di Jakarta, saat dihubungi Terdepan.id, menyatakan bahwa selama ini gaji yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mendidik generasi penerus.

Kebocoran ekonomi yang disebut Prabowo mencakup praktik korupsi, penyelundupan, penggelapan pajak, hingga inefisiensi dalam proyek pemerintah. Dengan besaran mencapai Rp 2.500 triliun per tahun, angka itu setara dengan lebih dari separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika berhasil ditangani, dana tersebut bisa dialokasikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk gaji guru dan PNS.

Langkah selanjutnya, menurut informasi yang dihimpun Terdepan.id, adalah pembentukan tim khusus untuk mengaudit kebocoran dan memperkuat sistem digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir kebocoran di masa mendatang sehingga janji kenaikan gaji bukan sekadar retorika.