PM Thailand Janji Terbitkan UU Senjata Api Usai Penembakan Sekolah

Bayangkan mengantar anak ke sekolah di pagi hari, lalu beberapa jam kemudian mendengar kabar bahwa tempat belajar itu berubah menjadi lokasi tragedi. Skenario mengerikan inilah yang kembali memicu perdebatan publik di Thailand, setelah insiden penembakan di lingkungan sekolah mengguncang negeri Gajah Putih tersebut. Merespons gelombang kekhawatiran masyarakat, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyampaikan komitmennya untuk mempercepat lahirnya regulasi pengendalian senjata api yang baru.

Dalam pernyataannya pada Jumat (7/8), Anutin menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menunda langkah hukum untuk memperketat kepemilikan senjata api. Janji ini disampaikan di tengah tekanan publik yang meningkat, mengingat Thailand dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kepemilikan senjata api tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Bagi jutaan orang tua, keselamatan anak di sekolah bukan lagi sekadar isu kebijakan, melainkan persoalan hidup dan mati.

Seberapa Besar Masalah Kepemilikan Senjata di Thailand?

Berdasarkan data dari Small Arms Survey, lembaga penelitian independen yang memantau peredaran senjata ringan di seluruh dunia, diperkirakan terdapat sekitar 10 juta pucuk senjata api yang beredar di Thailand. Angka ini setara dengan kurang lebih 15 senjata untuk setiap 100 penduduk — salah satu rasio tertinggi di kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar senjata tersebut diyakini tidak terdaftar secara resmi di kepolisian.

Ibarat membangun bendungan setelah banjir melanda, upaya pengendalian senjata di Thailand kerap baru menguat setelah tragedi besar terjadi. Padahal, catatan kepolisian setempat menunjukkan bahwa kasus kekerasan bersenjata api terjadi hampir setiap hari di berbagai wilayah, mulai dari konflik pribadi, sengketa bisnis, hingga kejahatan terorganisir.

Deretan Tragedi yang Mengguncang Negeri Gajah Putih

Insiden terbaru ini bukanlah yang pertama. Pada Oktober 2022, publik Thailand berduka ketika seorang mantan polisi menyerang pusat penitipan anak di Provinsi Nong Bua Lamphu, menewaskan 36 orang, mayoritas anak-anak balita. Setahun berselang, tepatnya Oktober 2023, seorang remaja berusia 14 tahun melepaskan tembakan di pusat perbelanjaan Siam Paragon di jantung Kota Bangkok, menewaskan dua orang dan melukai lima lainnya.

Sebelumnya, pada Februari 2020, seorang prajurit militer mengamuk di Kota Nakhon Ratchasima dan menewaskan 29 orang dalam serangan di mal Terminal 21 — salah satu penembakan massal paling mematikan dalam sejarah modern Thailand. Rangkaian peristiwa ini membentuk pola yang sulit diabaikan: akses yang longgar terhadap senjata api berkorelasi kuat dengan tragedi yang terus berulang.

Apa Isi Rancangan Regulasi Baru?

Meski rincian resmi belum dipublikasikan secara lengkap, sejumlah poin yang beredar di kalangan pengamat kebijakan publik mencakup beberapa hal penting. Pertama, memperketat syarat perizinan kepemilikan, termasuk kewajiban pemeriksaan kesehatan mental dan penelusuran latar belakang kriminal yang lebih mendalam. Kedua, memperpendek masa berlaku izin sehingga pemilik senjata wajib memperbarui dokumennya lebih sering. Ketiga, memperberat hukuman bagi kepemilikan senjata ilegal, yang selama ini dinilai terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera.

Sebagai catatan, payung hukum utama yang mengatur senjata api di Thailand saat ini adalah Undang-Undang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Kembang Api, dan Senjata Tiruan yang telah berlaku sejak 1947. Usianya yang hampir delapan dekade membuat banyak pihak menilai regulasi tersebut sudah tidak relevan dengan tantangan keamanan era modern.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Menulis aturan di atas kertas adalah satu hal; menegakkannya adalah perkara lain. Pengamat keamanan menilai tantangan terbesar justru terletak pada pendataan jutaan senjata ilegal yang sudah telanjur beredar di masyarakat. Program amnesti — kebijakan pengampunan bagi warga yang menyerahkan senjata secara sukarela — pernah ditempuh pemerintah sebelumnya dengan hasil yang bervariasi antarwilayah.

Selain itu, budaya kepemilikan senjata yang mengakar di sebagian daerah, ditambah maraknya perdagangan senjata melalui platform daring, membuat pengawasan semakin rumit. Pemerintah dituntut melibatkan kepolisian, lembaga pendidikan, hingga penyedia layanan internet agar penegakan aturan benar-benar berjalan efektif dan tidak berhenti di tataran wacana.

Bagi keluarga korban dan jutaan orang tua di Thailand, janji sang perdana menteri kini dinanti pembuktiannya. Publik akan menilai apakah regulasi baru ini benar-benar lahir dan ditegakkan, atau sekadar menjadi janji politik yang menguap begitu sorotan media meredup. Yang pasti, keselamatan anak-anak di sekolah seharusnya bukan lagi barang tawar.