Perpres Ojol Terbit, GoTo Sambut Era Baru Transportasi Digital

Keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang transportasi digital menjadi momen penting bagi jutaan pengguna ojek online (ojol) dan layanan pesan-antar makanan di Indonesia. Ibarat rambu lalu lintas yang akhirnya dipasang di persimpangan yang selama bertahun-tahun ramai tanpa aturan jelas, regulasi ini diharapkan menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi driver, konsumen, dan platform penyedia layanan. Bagi masyarakat awam, Perpres ini bukan sekadar dokumen hukum—ia berpotensi mengubah tarif, keamanan, dan cara kerja aplikasi yang setiap hari mereka gunakan untuk beraktivitas.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), induk dari layanan Gojek dan GoFood, menyatakan sikap positif terhadap terbitnya regulasi tersebut. CEO GoTo, Patrick Walujo, secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik langkah pemerintah. Menurutnya, aturan ini menjadi fondasi penting bagi industri transportasi digital yang selama ini tumbuh cepat namun sering menghadapi ketidakpastian aturan. "Kami menyambut baik Perpres No. 27/2026 tentang transportasi digital," ujarnya dalam pernyataan resmi, seperti dikutip dari keterangan pers perusahaan.

Mengapa Perpres Ini Penting bagi Pengguna Harian

Transportasi digital telah menjadi tulang punggung mobilitas di kota-kota besar Indonesia. Data internal ekosistem menunjukkan jutaan perjalanan terjadi setiap hari melalui aplikasi. Namun, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat hubungan antara pengemudi, pengguna, dan platform sering berada di zona abu-abu. Perpres 27/2026 hadir untuk menjawab kebutuhan itu—mengatur mulai dari skema tarif, standar keamanan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

Bagi konsumen, implikasi paling langsung terasa pada aspek keterjangkauan dan keamanan. Regulasi yang jelas diyakini dapat mencegah lonjakan tarif yang tidak wajar sekaligus memastikan standar layanan yang lebih konsisten. Ibarat membeli tiket bioskop, pengguna kini tahu persis apa yang mereka bayar dan layanan apa yang seharusnya mereka terima—tidak lagi bergantung pada kebijakan internal platform semata.

Respons GoTo dan Dinamika Industri

Langkah GoTo menyambut regulasi ini mencerminkan pergeseran sikap industri. Jika sebelumnya banyak platform memilih bermain di ruang kosong regulasi, kini mereka cenderung proaktif agar tidak kehilangan legitimasi di mata publik dan pemerintah. Patrick Walujo menegaskan bahwa keberlanjutan ekosistem hanya bisa tercapai jika semua pihak—pengemudi, konsumen, dan platform—merasa terlindungi. "Ini tentang membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan," tambahnya.

Meski begitu, dunia usaha tentu berharap implementasi aturan tidak menghambat inovasi. Istilah "efisiensi" dan "inovasi" menjadi kata kunci dalam setiap pernyataan korporasi. Regulasi yang terlalu kaku bisa menjadi bumerang, sebaliknya aturan yang fleksibel dapat mendorong pengembangan layanan berbasis machine learning (pembelajaran mesin) untuk pencocokan driver dan penumpang yang lebih cepat.

Dampak pada Driver dan Masa Depan Transportasi Digital

Kelompok yang paling menantikan kejelasan Perpres ini adalah para pengemudi ojol. Selama bertahun-tahun, mereka memperjuangkan kepastian pendapatan, perlindungan kerja, dan mekanisme bagi hasil yang transparan. Regulasi ini dianggap sebagai titik terang, meskipun detail teknisnya masih harus dijabarkan dalam peraturan turunan.

Dari sisi bisnis, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap ketentuan dapat dieksekusi di lapangan. Berbagai pihak menilai pengawasan menjadi kunci. Tanpa pengawasan yang konsisten, aturan sebagus apa pun hanya akan menjadi tumpukan kertas. Namun, dengan komitmen platform besar seperti GoTo yang menyatakan diri siap beradaptasi, industri transportasi digital Indonesia berpotensi memasuki fase yang lebih matang.

Ke depan, publik akan menantikan bagaimana peraturan turunan dirumuskan dan bagaimana dampaknya terhadap tarif serta kualitas layanan. Apa pun hasilnya, Perpres 27/2026 menandai babak baru bahwa teknologi yang menyentuh hajat hidup orang banyak harus tunduk pada kerangka aturan yang melindungi semua pihak, bukan hanya mereka yang memiliki kekuatan modal.