Pemilu di Tengah Perang: Seruan Eks Menhan Ukraina kepada Pemerintah Zelensky

Ketika sebuah negara berperang, pertanyaan terbesarnya bukan hanya soal medan tempur, melainkan juga soal masa depan demokrasinya. Itulah inti dari desakan terbaru yang disuarakan Mykhailo Fedorov, mantan Menteri Pertahanan Ukraina yang sempat dicopot oleh Presiden Volodymyr Zelensky. Ia meminta pemerintah menemukan jalan agar agenda pemilihan umum (pemilu) tetap bisa direalisasikan di tengah invasi Rusia yang masih berlangsung. Seruan ini membuka dilema besar: apakah demokrasi tetap bisa berjalan ketika sebuah negara berada dalam kondisi darurat perang?

Ukraina sebenarnya bukan negara yang asing dengan pemilu. Pada 2019, Zelensky menang telak di putaran kedua dengan dukungan lebih dari 73 persen suara. Namun sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh pada 24 Februari 2022, Ukraina memberlakukan status darurat militer (martial law), sebuah kondisi yang menurut konstitusi negara itu otomatis menunda penyelenggaraan pemilu hingga status tersebut dicabut. Akibatnya, masa jabatan presiden yang secara resmi berakhir pada Mei 2024 otomatis diperpanjang tanpa melalui pemungutan suara.

Kandang hukum dan logistik di balik penundaan

Banyak pihak menganggap penundaan ini wajar, tetapi Fedorov menilai justru di sinilah demokrasi harus diuji. Alasan pertama adalah hukum. Konstitusi Ukraina secara eksplisit melarang pemilu di masa darurat militer, dan mengubah aturan ini di tengah perang bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan mayoritas super di parlemen (Verkhovna Rada) yang saat ini fokus pada urusan pertahanan. Alasan kedua adalah logistik. Bayangkan menggelar pemilu ketika jutaan warga mengungsi ke luar negeri, sebagian wilayah timur dan selatan masih diduduki pasukan Rusia, dan infrastruktur listrik kerap menjadi sasaran serangan.

Ibarat mencoba mengadakan ujian nasional ketika gedung sekolahnya sedang terbakar, begitulah kira-kira gambaran menyelenggarakan pemilu di tengah perang. Namun para pendukung pemilu berargumen justru sebaliknya: memilih pemimpin adalah salah satu cara membuktikan bahwa negara ini tetap hidup dan demokrasinya tidak mati oleh peluru. Desakan semacam ini, menurut sejumlah pengamat politik, menjadi ujian sejauh mana institusi demokrasi mampu bertahan ketika tekanan eksternal begitu besar.

Teknologi: kandidat solusi paling realistis

Di sinilah sisi paling menarik dari perdebatan ini: teknologi. Ukraina sudah memiliki Diia, aplikasi identitas digital milik negara yang dipakai lebih dari 19 juta warga untuk mengakses dokumen, layanan publik, bahkan pendaftaran bisnis. Beberapa pengamat menilai infrastruktur semacam inilah yang bisa menjadi fondasi pemilu berbasis digital.

Ibarat layanan perbankan online (mobile banking) yang memungkinkan transaksi dari mana saja, pemungutan suara elektronik (e-voting) berpotensi menjangkau warga Ukraina di seluruh dunia, termasuk sekitar 6 hingga 8 juta pengungsi yang tersebar di berbagai negara Eropa. Sejumlah negara lain pernah menempuh jalur ini: Estonia misalnya telah menjalankan e-voting sejak 2005, sementara Swiss pernah bereksperimen dengan pemungutan suara digital berbasis enkripsi. Ukraina bahkan sempat menguji coba pemilihan berbasis blockchain sebagai bagian dari pengembangan ekosistem digital pemerintahannya.

Namun implementasi teknologi tidak pernah sesederhana teorinya. Pemilu digital menuntut jaminan keamanan siber (cybersecurity) tingkat tinggi karena hasil pemilu adalah sasaran empuk bagi peretas, terutama yang diduga terkait dengan Rusia. Algoritma enkripsi, verifikasi identitas biometrik, hingga jejak audit yang dapat diperiksa ulang harus dirancang sedemikian rupa agar hasilnya tidak bisa dimanipulasi. Kegagalan dalam satu lapis keamanan saja bisa meruntuhkan seluruh kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Dilema legitimasi dan keamanan pemilih

Di sisi lain, para penentang pemilu di masa perang punya argumen yang tidak kalah kuat. Menyelenggarakan pemungutan suara di kota-kota garis depan seperti Kharkiv atau Zaporizhzhia berarti mempertaruhkan nyawa pemilih dan penyelenggara. Serangan rudal yang menyasar infrastruktur sipil juga bisa mengganggu proses hitung suara, dan keraguan atas keabsahan hasil bisa menjadi bahan bakar baru bagi propaganda lawan.

Ada pula kekhawatiran soal disrupsi informasi. Media sosial dan platform digital yang seharusnya menjadi ruang kampanye yang sehat bisa berubah menjadi ladang misinformasi (berita bohong) yang sengaja disebar untuk memecah belah publik. Di sinilah peran machine learning dan kecerdasan buatan (AI, Artificial Intelligence) menjadi pedang bermata dua: di satu sisi mampu menyaring konten palsu, di sisi lain bisa dipakai untuk membuat konten deepfake yang makin sulit dibedakan dari kenyataan.

Menanti keputusan di tengah ketidakpastian

Sampai saat ini, pemerintah Ukraina belum memberi sinyal jelas kapan pemilu bisa digelar. Zelensky sendiri beberapa kali menegaskan bahwa pemilu baru dapat dilaksanakan setelah perang berakhir atau setidaknya ketika jaminan keamanan minimum sudah terpenuhi. Fedorov, sebagaimana sejumlah pengamat politik, menilai penundaan yang terlalu lama justru bisa menggerus kepercayaan publik terhadap ekosistem politik nasional dan membuka celah bagi lawan untuk meragukan legitimasi pemerintahan.

Terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang pasti: desakan ini telah membuka kembali perdebatan tentang bagaimana sebuah negara mempertahankan demokrasinya di tengah perang. Apakah pemilu di masa perang adalah risiko yang layak diambil, atau justru pengorbanan yang harus ditunda demi keselamatan? Jawabannya tidak akan datang dari pidato, melainkan dari keputusan politik yang matang, diiringi hitungan efisiensi logistik dan teknologi — sementara waktu terus berjalan.