Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 30,16 Triliun untuk Penanganan 136 Perlintasan Sebidang

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian terkait telah menyusun rencana strategis untuk menangani 136 titik perlintasan sebidang kereta api di seluruh Indonesia. Proyek ambisius ini diproyeksikan membutuhkan total anggaran mencapai Rp 30,16 triliun dan akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2044.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, mengungkapkan bahwa identifikasi nasional telah dilakukan terhadap 136 titik perlintasan sebidang yang berada di jalan nasional. Penanganan ini menjadi prioritas mengingat tingginya angka kecelakaan dan kemacetan yang kerap terjadi di sekitar area perlintasan kereta api.

Empat Tahap Penanganan Hingga 2044

Berdasarkan laporan yang diterima Terdepan.id, proyek penanganan ini akan dibagi ke dalam empat tahap pengerjaan. Untuk tahap pertama, pemerintah menargetkan penyelesaian 39 titik perlintasan sebidang yang akan didanai melalui skema pinjaman luar negeri. Pelaksanaan konstruksi tahap awal ini dijadwalkan berlangsung pada periode 2025-2030.

Pemilihan skema pembiayaan pinjaman luar negeri menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan. Langkah ini juga diharapkan dapat menarik investasi dan kerja sama internasional dalam pengembangan infrastruktur perkeretaapian nasional.

Fokus Penanganan di Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam program ini. Tercatat terdapat 42 simpang sebidang yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, dengan rincian 14 titik berada di jalan nasional dan 28 titik lainnya merupakan jalan provinsi.

Triono Junoasmono menjelaskan bahwa dari total titik tersebut, tiga lokasi akan segera dikerjakan dalam waktu dekat. Ketiga titik tersebut meliputi perlintasan Rajapolah di Tasikmalaya, Bulak Kapal di Bekasi, dan Slamet Riyadi di Cirebon. Ketiganya dinilai memiliki tingkat urgensi tinggi karena volume lalu lintas yang padat serta frekuensi perjalanan kereta api yang cukup tinggi.

Penanganan perlintasan sebidang ini tidak hanya berfokus pada pembangunan flyover atau underpass, tetapi juga mencakup pemasangan sistem peringatan dini, peningkatan marka jalan, serta penataan ulang manajemen lalu lintas di sekitar area perlintasan. Pemerintah berharap dengan selesainya seluruh tahapan proyek ini, angka kecelakaan di perlintasan sebidang dapat ditekan secara signifikan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan semakin terjamin.