Pemerintah Bidik Pemilik Properti Ganda, Teknologi Pajak Jadi Ujung Tombak

Bagi jutaan keluarga Indonesia, rumah kontrakan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan juga mesin penghasil pendapatan pasif yang kerap diwariskan lintas generasi. Kini, model investasi semacam itu berpotensi berubah arah. Pemerintah tengah menyiapkan perluasan basis perpajakan dengan menyasar wajib pajak yang memiliki lebih dari satu properti. Langkah ini bisa berdampak langsung pada pemilik kos, kontrakan petak, hingga harga sewa yang harus dibayar jutaan penyewa di berbagai kota besar.

Mengapa ini penting bagi pembaca awam? Karena kebijakan pajak properti menyentuh hampir semua lapisan masyarakat, bukan hanya konglomerat real estat. Ibarat jaring ikan yang diperlebar, pemerintah tidak lagi mengandalkan penerimaan dari segelintir wajib pajak kakap, tetapi mulai menjangkau pemilik aset skala menengah yang selama ini berada di luar radar. Bagi penyewa, muncul kekhawatiran beban pajak baru akan dialihkan ke harga sewa. Bagi pemilik, margin keuntungan berpotensi tergerus signifikan.

Apa yang Sebenarnya Direncanakan Pemerintah

Secara garis besar, rencana ini merupakan bagian dari strategi menaikkan rasio pajak Indonesia yang saat ini hanya berkisar 10 hingga 11 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), salah satu yang terendah di antara negara anggota G20. Sebagai perbandingan, rata-rata rasio pajak negara maju anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development/Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) menembus angka di atas 30 persen. Dengan membidik pemilik lebih dari satu properti, pemerintah berharap potensi penerimaan dari sektor sewa tanah dan bangunan yang selama ini belum tergali optimal bisa masuk ke kas negara.

Perlu dicatat, pajak atas penghasilan sewa sebenarnya bukan barang baru. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat 2 dengan tarif final 10 persen dari nilai bruto sewa. Masalahnya, kepatuhan pelaporan di lapangan masih rendah. Banyak pemilik kontrakan skala kecil dan menengah tidak melaporkan penghasilan sewanya dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), sehingga potensi pajak menguap begitu saja.

Teknologi Data Menjadi Tulang Punggung Kebijakan

Di sinilah teknologi memainkan peran kunci. Otoritas pajak kini mengandalkan Coretax Administration System, platform administrasi perpajakan digital yang mulai beroperasi penuh sejak awal 2025. Sistem ini mengintegrasikan seluruh data wajib pajak dalam satu ekosistem, mulai dari pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. Ditambah kebijakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang kini merangkap fungsi sebagai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), kepemilikan aset seseorang menjadi jauh lebih mudah dilacak secara digital.

Ibarat kamera pengawas yang terhubung ke satu ruang kendali, algoritma pada sistem ini mampu melakukan pencocokan data (data matching) antara laporan penghasilan dengan data pihak ketiga, seperti catatan perbankan, akta notaris, hingga data pertanahan. Pengembangan lebih lanjut bahkan membuka peluang penggunaan machine learning (pembelajaran mesin) untuk mendeteksi anomali, misalnya wajib pajak dengan aset berlimpah tetapi melaporkan penghasilan sangat kecil. Implementasi teknologi semacam ini menjanjikan efisiensi pengawasan yang mustahil dicapai secara manual.

Dampak bagi Ekosistem Properti dan Platform Digital

Kebijakan ini juga diprediksi mengguncang ekosistem proptech (property technology/teknologi properti). Platform sewa properti digital, marketplace kost, hingga aplikasi manajemen kontrakan kemungkinan akan diminta menjadi kanal data bagi otoritas pajak. Disrupsi semacam ini bisa menjadi pedang bermata dua: di satu sisi memaksa formalisasi bisnis sewa yang selama ini berjalan informal, di sisi lain menambah beban kepatuhan bagi pelaku usaha rintisan. Para pemilik properti yang terdaftar di platform digital akan menjadi kelompok pertama yang mudah teridentifikasi sistem.

Kalangan pengamat menilai langkah ini sulit dihindari. \"Perluasan basis pajak dengan dukungan data digital adalah keniscayaan. Persoalannya bukan lagi apakah pemerintah bisa mendeteksi aset, tetapi kapan datanya tersambung penuh,\" ujar seorang pengamat kebijakan publik dari sebuah lembaga penelitian ekonomi di Jakarta.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meski ambisius, implementasi kebijakan ini menyimpan sejumlah tantangan. Pertama, kualitas data pertanahan yang belum sepenuhnya bersih; masih banyak properti tercatat atas nama anggota keluarga berbeda atau bahkan belum bersertifikat. Kedua, risiko penolakan dari masyarakat kelas menengah yang menganggap rumah kontrakan sebagai dana pensiun, bukan bisnis besar. Ketiga, kekhawatiran bahwa beban pajak baru pada akhirnya ditanggung penyewa melalui kenaikan harga sewa, terutama di kawasan padat seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada dua hal: kematangan infrastruktur teknologi pajak dan komunikasi publik yang transparan. Inovasi digital memang mempermudah negara mendeteksi aset, tetapi tanpa desain tarif yang adil dan masa transisi yang jelas, perluasan basis pajak berisiko memicu resistensi. Bagi jutaan pemilik kontrakan di seluruh Indonesia, beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu bagaimana aturan baru ini akhirnya diterapkan.