Netanyahu Bandingkan Gaza dengan Korea Utara Soal Kebebasan Keluar Wilayah

Kebebasan untuk bepergian keluar-masuk wilayah adalah hak dasar yang kerap luput dari perhatian publik, padahal dampaknya langsung menyentuh kehidupan jutaan orang, mulai dari akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga peluang ekonomi. Hak itulah yang kini menjadi sorotan dunia setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan pernyataan kontroversial yang membandingkan kondisi warga Jalur Gaza dengan penduduk Korea Utara, negara yang dikenal paling tertutup di muka bumi. Pernyataan tersebut dengan cepat memicu perdebatan luas, baik di kalangan pemerhati hak asasi manusia maupun komunitas internasional.

Dalam pernyataannya, Netanyahu menyinggung fakta bahwa penduduk Gaza praktis tidak memiliki keleluasaan untuk meninggalkan wilayah kantong pesisir tersebut. Ia mengaitkan kondisi itu dengan Korea Utara, negara yang selama puluhan tahun membatasi ketat pergerakan warganya ke luar negeri. Bagi sebagian pihak, analogi ini dinilai ganjil karena situasi Gaza sangat berbeda: pembatasan pergerakan di sana bukan semata-mata keputusan pemerintah setempat, melainkan hasil dari blokade bertahun-tahun yang melibatkan Israel dan Mesir.

Konteks di Balik Pernyataan Netanyahu

Pernyataan Perdana Menteri Israel itu muncul di tengah diskusi mengenai masa depan Jalur Gaza pasca konflik yang berkepanjangan. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah Israel mengemukakan gagasan bahwa warga Gaza yang ingin pergi seharusnya diberi kebebasan untuk melakukannya. Gagasan semacam ini menuai reaksi beragam, karena sebagian pihak menilai retorika tersebut berpotensi menormalisasi wacana relokasi massal terhadap lebih dari dua juta jiwa yang tinggal di wilayah seluas sekitar 365 kilometer persegi itu.

Para pengamat Timur Tengah menilai perbandingan dengan Pyongyang menyederhanakan persoalan yang jauh lebih rumit. Korea Utara adalah negara berdaulat yang secara internal menutup diri dari dunia, sementara Gaza adalah wilayah yang perbatasannya dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Perbedaan mendasar ini membuat analogi tersebut dianggap menyesatkan oleh banyak kritikus.

Kondisi Pergerakan Warga Gaza Sesungguhnya

Sejak tahun 2007, Jalur Gaza berada di bawah blokade darat, laut, dan udara yang diberlakukan setelah Hamas mengambil alih kekuasaan di wilayah itu. Dua pintu perbatasan utama menjadi satu-satunya akses keluar, yakni perlintasan Erez di sisi Israel dan perlintasan Rafah di sisi Mesir. Keduanya beroperasi dengan pembatasan ketat, dan izin keluar hanya diberikan dalam kondisi tertentu seperti kebutuhan medis darurat atau urusan kemanusiaan.

Akibatnya, jutaan warga Gaza menghabiskan hampir seluruh hidupnya tanpa pernah meninggalkan wilayah tersebut. Organisasi hak asasi manusia bahkan kerap menyebut Gaza sebagai penjara terbuka terbesar di dunia karena keterbatasan ruang gerak yang ekstrem. Tingkat pengangguran yang tinggi, pasokan listrik yang terbatas, dan akses air bersih yang minim memperparah kondisi kemanusiaan di sana. Perang yang berkecamuk sejak Oktober 2023 membuat situasi semakin memburuk, dengan sebagian besar infrastruktur rusak berat dan warga terpaksa mengungsi berkali-kali di dalam wilayah yang sama.

Korea Utara sebagai Simbol Isolasi Ekstrem

Di sisi lain, Korea Utara memang menjadi lambang isolasi paling ekstrem di era modern. Warga negara Korea Utara memerlukan izin resmi dari pemerintah untuk bepergian ke luar negeri, dan izin semacam itu nyaris mustahil diperoleh rakyat biasa. Mereka yang nekat melarikan diri menghadapi risiko hukuman berat jika tertangkap dan dipulangkan. Sistem pengawasan yang ketat membuat hanya segelintir orang yang berhasil keluar setiap tahunnya.

Namun, para analis menekankan bahwa menyamakan dua situasi yang berbeda secara fundamental dapat mengaburkan akar persoalan. Isolasi Korea Utara adalah kebijakan internal rezimnya sendiri, sedangkan keterbatasan pergerakan warga Gaza merupakan konsekuensi dari konflik geopolitik dan kebijakan blokade yang melibatkan negara-negara tetangganya.

Reaksi dan Kritik dari Berbagai Pihak

Pernyataan Netanyahu menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Para pembela hak asasi manusia menilai perbandingan tersebut justru menyoroti ironi, sebab pembatasan pergerakan di Gaza sebagian besar merupakan hasil kebijakan yang dijalankan pemerintahnya sendiri bersama Mesir. Menyamakan Gaza dengan Korea Utara, menurut mereka, mengabaikan tanggung jawab Israel sebagai pihak yang mengendalikan sebagian besar akses keluar-masuk wilayah tersebut.

Sementara itu, sejumlah pihak memandang pernyataan itu sebagai bagian dari upaya membangun narasi dukungan terhadap gagasan pemindahan sukarela warga Gaza. Wacana semacam ini sebelumnya telah ditolak keras oleh negara-negara Arab dan berbagai organisasi internasional, yang menegaskan bahwa solusi apa pun harus menghormati hak warga Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) berulang kali menekankan bahwa pemindahan paksa penduduk dari wilayah pendudukan bertentangan dengan hukum humaniter internasional.

Apa pun interpretasinya, pernyataan ini kembali menempatkan isu kebebasan bergerak warga Gaza di bawah sorotan dunia. Bagi jutaan orang yang tinggal di sana, perdebatan retoris di panggung politik internasional berbanding jauh dengan realitas sehari-hari: hidup di wilayah yang pintunya tertutup rapat, tanpa kepastian kapan mereka bisa menentukan arah masa depannya sendiri.