Menteri Rini Tegaskan ZI Bukan Soal Predikat tapi Perubahan Budaya Kerja

Pemerintah resmi menutup periode pengusulan Zona Integritas (ZI) tahun 2026 pada 30 Juni 2026. Langkah ini menandai dimulainya proses evaluasi ketat untuk menentukan unit kerja yang layak menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberikan penekanan tegas bahwa pembangunan ZI tidak boleh terjebak dalam formalitas administratif semata. Menurutnya, esensi utama dari Zona Integritas adalah transformasi mendasar yang menyentuh langsung kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Integritas harus menjadi budaya, memberikan dampak langsung bagi masyarakat

Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam keterangan tertulis yang diterima Terdepan.id, Rabu (8/7/2026). Ia menjelaskan bahwa pembangunan ZI merupakan fondasi awal yang krusial untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan pada jalur yang tepat dan berkelanjutan.

Rini mengingatkan bahwa keberhasilan membangun ZI bukan ditentukan oleh satu faktor tunggal. Dibutuhkan konsistensi tinggi dari seluruh jajaran dalam mengelola perubahan secara menyeluruh, mulai dari aspek manajemen, akuntabilitas, pengawasan, hingga pelayanan publik. Tanpa konsistensi tersebut, predikat WBK dan WBBM hanya akan menjadi label kosong tanpa makna.

Evaluasi terhadap unit kerja yang mengusulkan ZI akan menitikberatkan pada bukti konkret perubahan budaya kerja, bukan sekadar kelengkapan dokumen. Indikator yang dinilai mencakup efektivitas sistem pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari birokrasi yang bersih.

Dengan berakhirnya masa pengusulan, Kementerian PANRB akan memulai rangkaian penilaian lapangan yang melibatkan Tim Penilai Nasional. Proses ini diharapkan mampu menjaring unit-unit kerja yang benar-benar telah mentransformasi budaya birokrasinya ke arah yang lebih berintegritas dan berorientasi pada pelayanan, sejalan dengan visi reformasi birokrasi nasional yang ditekankan Menteri Rini kepada seluruh jajaran pemerintahan, sebagaimana dilaporkan oleh Terdepan.id.