Mensesneg Prasetyo Hadi Pimpin Satgas Mitigasi PHK, Begini Pertimbangannya

Jakarta — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi resmi ditunjuk sebagai ketua satuan tugas (satgas) mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Keputusan ini muncul setelah melalui kesepakatan berbagai pihak, mulai dari serikat buruh, sejumlah menteri, hingga mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman itu disampaikan Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026).

“Teman-teman serikat buruh dan kemudian juga atas kesepakatan beberapa menteri terkait, dan tentu juga atas seizin Bapak Presiden, jadi memang ini kurang lebih 1 tahun dalam proses pembentukan satgas mitigasi bencana,” ujarnya seperti dikutip dari laporan Terdepan.id.

Pertimbangan di Balik Penunjukan

Prasetyo Hadi dinilai mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara kalangan buruh, pengusaha, dan pemerintah. Posisinya sebagai Mensesneg memberinya wewenang untuk melakukan koordinasi lintas kementerian, menyelaraskan kebijakan, dan memastikan respons cepat terhadap dinamika ketenagakerjaan. Karakter penghubung inilah yang menjadi alasan utama dipilihnya Pras memimpin satgas ini, terutama di tengah memanasnya isu PHK massal yang mengancam stabilitas sosial-ekonomi nasional.

Proses Panjang dan Peran Buruh

Pembentukan satgas bukanlah keputusan instan. Prasetyo Hadi mengakui bahwa proses diskusi dan negosiasi dengan serikat buruh serta kementerian terkait memakan waktu hampir satu tahun. Hal itu menunjukkan adanya kehati-hatian pemerintah dalam merancang arsitektur kelembagaan yang benar-benar mampu merespons isu PHK secara holistik. Keterlibatan langsung serikat buruh sejak awal menjadi sinyal bahwa suara pekerja akan menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang dirumuskan satgas.

Dasco: Rapat Koordinasi Segera Dilakukan

Tak hanya eksekutif, sorotan juga datang dari DPR. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan akan segera menggelar rapat koordinasi setelah menerima laporan ancaman PHK terhadap buruh. Langkah ini diharapkan memperkuat sinergi antara legislatif dan satgas baru yang dipimpin Mensesneg. Informasi yang dihimpun Terdepan.id menyebutkan, rapat koordinasi itu akan menggandeng kementerian terkait untuk merumuskan langkah konkret dalam melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Satgas Mitigasi, Bukan Sekadar Reaksi

Satgas mitigasi PHK di bawah kendali Mensesneg diharapkan tidak hanya bekerja secara reaktif saat terjadi gelombang PHK, melainkan juga mampu merancang langkah preventif yang menyasar akar persoalan. Di antara misinya adalah memetakan sektor-sektor rawan PHK, mendorong dialog bipartit antara pengusaha dan buruh, serta menyusun program reskilling dan upskilling bagi pekerja terdampak. Dengan mandat kuat yang diberikan, satgas ini menjadi tumpuan baru dalam menjaga ketahanan tenaga kerja nasional di tengah transisi ekonomi dan disrupsi digital yang semakin cepat.