Menkop Gandeng KSP Perkuat Operasionalisasi KDKMP

Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengambil langkah cepat untuk memperkuat aspek operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah resmi diluncurkan. Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan program prioritas Presiden tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

Upaya penguatan itu ditandai dengan dorongan percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum utama operasionalisasi koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi krusial yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bersama PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Salah satu rekomendasi hasil pertemuan tadi adalah perlu untuk segera dikeluarkannya Perpres, draf rancangan Peraturan Presiden untuk operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," ujar Ferry dalam keterangan tertulis yang diterima Terdepan.id, Jumat (26/6/2026).

Ferry menegaskan bahwa percepatan Perpres ini menjadi kunci agar seluruh koperasi desa dan kelurahan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan kegiatan usaha, kemitraan, serta tata kelola yang transparan. Dengan adanya Perpres, KDKMP diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui berbagai sektor, mulai dari pangan, distribusi logistik, hingga layanan keuangan mikro bagi anggota.

Rapat koordinasi yang digelar bersama KSP, Agrinas Pangan Nusantara, dan TNI juga membahas dukungan infrastruktur dan pendampingan teknis bagi koperasi-koperasi tersebut. Sinergi lintas lembaga ini dinilai penting agar program KDKMP tidak hanya berhenti pada seremoni peluncuran, tetapi benar-benar hadir sebagai solusi bagi perekonomian desa yang selama ini masih menghadapi kendala akses permodalan, pemasaran, dan manajemen usaha.

Program KDKMP sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan membangun kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kelurahan melalui kelembagaan koperasi yang profesional. Keberadaan 1.061 koperasi yang sudah diluncurkan diharapkan dapat menjadi titik awal transformasi ekonomi lokal yang berkelanjutan, sejalan dengan visi besar pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

Pihak KSP melalui pertemuan tersebut juga menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal proses percepatan regulasi dan memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang memperlambat operasionalisasi KDKMP. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah serius dalam membangun ekosistem koperasi modern yang berbasis pada potensi dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI yang akan membantu pengawasan dan pendampingan di lapangan, Ferry optimistis KDKMP dapat segera beroperasi penuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional serta peningkatan pendapatan masyarakat desa. "Kita ingin koperasi ini benar-benar hidup dan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di tingkat desa," pungkas Ferry.