Menko Pangan Soroti Nasib Buruh Tani: Saatnya Kembalikan Hak dan Kesejahteraan Mereka

Jakarta, Terdepan.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengangkat isu krusial terkait transformasi struktur agraria di Indonesia. Dalam sebuah forum koordinasi nasional, Zulhas menyoroti bahwa mayoritas petani Indonesia kini lebih tepat disebut sebagai buruh tani karena kehilangan akses terhadap lahan garapan. Kondisi ini dinilainya sebagai bukti nyata belum optimalnya pemberdayaan petani dalam dua dekade terakhir.

Mengacu pada data historis, Zulhas membandingkan era ketahanan pangan masa lalu dengan situasi saat ini. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia dikenal sebagai negara swasembada yang tidak bergantung pada impor bahan pangan pokok. Namun pada tahun 2024, fakta menunjukkan Indonesia justru mengimpor beras, gula, bahkan kedelai—bahan baku utama pembuatan tempe dan tahu yang sangat identik dengan konsumsi rakyat. “Data-data itu menunjukkan artinya tidak ada pemberdayaan kepada petani kita,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).

“Bapak lihat Google, tanya BPS, bisa dicek, kalau tahun 2000-an, petani kita itu punya kebun, punya lahan sawah, sekarang Bapak-Ibu boleh cek, 70% petani Indonesia berubah menjadi buruh tani.”

Dari Pemilik Lahan Menjadi Buruh

Pernyataan Zulhas menyiratkan adanya pergeseran kepemilikan lahan secara masif yang terjadi dalam dua dekade. Transformasi dari petani pemilik lahan menjadi buruh tani tidak hanya menggerus kesejahteraan, tetapi juga menciptakan kerentanan baru di sektor pangan. Buruh tani tidak memiliki kendali atas proses produksi, mulai dari pemilihan komoditas hingga akses pasar. Mereka kerap menjadi pihak paling dirugikan saat harga jual anjlok atau biaya produksi melonjak, sementara keuntungan terbesar dinikmati pemilik modal dan tengkulak.

Analisis dari laporan Terdepan.id yang merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai sumber menunjukkan bahwa fenomena ini dipicu oleh kombinasi alih fungsi lahan pertanian ke sektor industri dan properti, kebijakan agraria yang belum berpihak, serta minimnya akses petani terhadap pembiayaan dan teknologi. Ketergantungan pada impor pangan semakin memperburuk posisi tawar petani lokal, membuat mereka semakin terpinggirkan dari rantai pasok pangan nasional.

Mengembalikan Hak dan Kedaulatan Pangan

Zulhas menegaskan perlunya langkah strategis untuk mengembalikan hak dan kesejahteraan petani, termasuk melalui reforma agraria yang sesungguhnya, penguatan kelembagaan petani, dan jaminan pasar bagi produk lokal. Kedaulatan pangan, menurutnya, hanya dapat tercapai jika petani kembali menjadi subjek utama dalam ekosistem pertanian, bukan sekadar buruh yang bekerja di atas tanah sendiri namun bukan miliknya.

Dengan menyoroti masalah ini di tingkat koordinasi nasional, pemerintah diharapkan segera menyusun peta jalan yang konkret. Tak hanya sekadar retorika, melainkan kebijakan yang mampu menghentikan laju degradasi status petani dan memulihkan martabat mereka sebagai penyangga utama ketahanan pangan bangsa.