Mendagri Sebut Penguatan Program Bedah Rumah Wujud Keberpihakan Pemerintah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Program ini secara khusus menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki hunian layak, sehingga kehadiran negara dirasakan langsung oleh warga yang paling membutuhkan.

Tito mengungkapkan bahwa cakupan program bedah rumah tahun ini mengalami peningkatan signifikan di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu menjadi indikator kuat bahwa pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sektor paling dasar, yaitu tempat tinggal. "Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto sangat-sangat peduli dengan rakyat kecil. Ini adalah contoh kecil ya dari kepedulian beliau, yang mungkin nggak banyak terbaca, program bedah rumah," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Terdepan.id, Rabu (24/6/2026).

Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto sangat-sangat peduli dengan rakyat kecil. Ini adalah contoh kecil ya dari kepedulian beliau, yang mungkin nggak banyak terbaca, program bedah rumah.

Komitmen untuk Hunian Layak

Program BSPS sendiri merupakan inisiatif yang telah berjalan lama, namun mendapat penekanan baru dalam hal percepatan dan ketepatan sasaran. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk material bangunan dan pendampingan teknis agar masyarakat dapat memperbaiki atau membangun rumah mereka secara swadaya. Konsep gotong royong menjadi fondasi utama, di mana warga turut serta dalam proses pembangunan sehingga rasa memiliki terhadap hunian yang layak semakin kuat.

Peningkatan alokasi program ini diyakini akan berdampak langsung pada penurunan angka rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai daerah. Selain memperbaiki kondisi fisik tempat tinggal, bedah rumah juga menyentuh aspek kesehatan dan martabat keluarga penerima manfaat. Rumah yang sehat dan layak menjadi prasyarat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena lingkungan tempat tinggal yang baik memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan penghuninya.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Di samping memberikan manfaat langsung bagi penerima bantuan, program bedah rumah juga menggerakkan roda ekonomi lokal. Material bangunan yang digunakan sebagian besar dipasok oleh toko-toko dan pemasok di tingkat desa atau kecamatan. Tenaga kerja pun kerap berasal dari warga sekitar, sehingga menciptakan efek pengganda ekonomi di komunitas setempat.

Kementerian Dalam Negeri, sebagai institusi yang membawahi pemerintah daerah, akan terus mendorong sinkronisasi antara program pusat dan daerah agar pelaksanaan bedah rumah berjalan efektif. Peran pemerintah daerah dinilai krusial dalam melakukan verifikasi data calon penerima, sehingga bantuan benar-benar tersalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan.

Komitmen pemerintah untuk melanjutkan dan memperkuat program ini mengirim pesan tegas bahwa pembangunan inklusif dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar warga. Rumah yang layak bukan sekadar aset fisik, melainkan fondasi bagi keluarga untuk tumbuh dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Demikian laporan ini disampaikan oleh Terdepan.id.