suwandi-tan
Kesehatan sebuah negara tidak hanya diukur dari banyaknya rumah sakit atau kecanggihan alat medis, tetapi juga dari kemampuannya menjamin ketersediaan obat bagi seluruh warganya. Selama ini, Indonesia masih menggantungkan kebutuhan bahan baku obat pada impor. Kini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah terobosan melalui program Mandiri Farmasi dan Alkes: memangkas 20% impor bahan baku obat sekaligus memperkuat produksi vaksin yang menyasar 4,5 juta balita. Ibarat dapur rumah tangga, jika selama ini bumbu masakan harus dibeli dari luar negeri, kini pemerintah mulai memasak sendiri dengan bahan baku yang diproduksi di dalam negeri.
Langkah ini bukan sekadar janji di atas kertas. Angka 20% dipilih sebagai target awal yang realistis, bukan angka yang muluk-muluk. Artinya, dari total kebutuhan bahan baku obat nasional, seperlimanya akan dipenuhi oleh produksi dalam negeri dalam kurun waktu yang telah direncanakan. Bagi masyarakat awam, dampaknya mungkin tidak langsung terasa. Namun dalam jangka panjang, kebijakan ini menentukan dua hal besar: harga obat yang lebih terjangkau dan ketersediaan obat yang tidak lagi mudah goyah oleh gejolak politik atau gangguan logistik di negara pengekspor.
Memahami Angka di Balik Target 20%
Sebelum membahas lebih dalam, ada satu istilah teknis yang wajib dipahami: bahan baku obat, atau dalam industri farmasi disebut API (Active Pharmaceutical Ingredients), yaitu zat aktif yang menentukan khasiat sebuah obat. Tanpa API, obat yang Anda konsumsi di apotek tidak akan pernah ada. Sayangnya, mayoritas kebutuhan API nasional, diperkirakan sekitar 90%, masih diimpor, terutama dari China dan India. Ketergantungan setinggi ini membuat harga obat di Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah, biaya angkut, hingga kebijakan ekspor negara asal.
Dengan target pengurangan impor sebesar 20%, pemerintah ingin menurunkan angka ketergantungan itu secara bertahap namun pasti. Di sisi lain, target produksi vaksin untuk 4,5 juta balita menjadi penanda bahwa program ini menyentuh kelompok paling rentan. Vaksin adalah salah satu instrumen kesehatan paling murah dan paling efektif untuk mencegah penyakit. Kemandirian di bidang vaksin berarti Indonesia tidak perlu lagi antre di pasar global saat wabah melanda, pelajaran pahit yang pernah dirasakan banyak negara ketika pandemi menyerang dunia.
Mengapa Indonesia Begitu Bergantung pada Impor?
Pertanyaan besarnya: mengapa selama ini Indonesia lebih memilih membeli daripada memproduksi? Jawabannya berlapis. Pertama, membangun pabrik bahan baku obat membutuhkan investasi raksasa: teknologi tinggi, riset bertahun-tahun, dan standar mutu internasional yang ketat. Membeli dari luar, dalam jangka pendek, memang lebih murah dan lebih cepat. Kedua, harga obat impor yang kompetitif membuat produk lokal sulit bersaing tanpa dukungan kebijakan. Ketiga, riset dan pengembangan (research and development) di bidang farmasi dalam negeri masih terbatas, sehingga inovasi produk baru banyak lahir dari laboratorium luar negeri.
Kondisi ini membuat Indonesia terjebak dalam posisi pembeli, bukan pencipta. Padahal, sektor farmasi adalah salah satu industri dengan nilai strategis tertinggi. Saat pandemi melanda, negara-negara yang mandiri di bidang obat dan vaksin jauh lebih tenang menghadapi krisis. Merekalah yang bisa memprioritaskan warganya sendiri sebelum melayani permintaan global. Indonesia belajar dari pengalaman itu, dan program Mandiri Farmasi dan Alkes adalah jawabannya.
Ekosistem Mandiri Farmasi dan Alkes
Penting untuk dipahami bahwa program ini bukan sekadar membangun pabrik obat biasa. Istilah Mandiri Farmasi dan Alkes merujuk pada kemandirian di dua sektor sekaligus: farmasi (obat) dan alkes (alat kesehatan, seperti alat suntik, ventilator, hingga alat diagnostik). Keduanya saling terkait dalam satu ekosistem. Tanpa alat kesehatan produksi dalam negeri, obat yang diproduksi di dalam negeri pun akan kesulitan didistribusikan dan digunakan secara optimal di rumah sakit.
Kemandirian ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor: industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, hingga tenaga kesehatan. Pemerintah juga perlu menyiapkan insentif bagi produsen lokal, mempercepat perizinan, dan memastikan standar mutu produk dalam negeri setara dengan produk impor. Tanpa standar yang ketat, kemandirian hanya akan menghasilkan produk yang tidak dipercaya masyarakat, padahal kepercayaan adalah modal utama dalam dunia kesehatan.
Dampak yang Akan Dirasakan Masyarakat
Apa arti semua ini bagi Anda dan keluarga? Pertama, harga obat berpotensi turun. Ketika bahan baku diproduksi di dalam negeri, biaya logistik dan pajak impor berkurang, sehingga harga jual obat bisa lebih murah. Kedua, ketersediaan obat menjadi lebih stabil. Tidak ada lagi kekhawatiran obat kosong di pasaran gara-gara kapal pengangkut terlambat atau embargo dari negara pengekspor. Ketiga, program vaksin untuk 4,5 juta balita memastikan anak-anak Indonesia tetap terlindungi dari penyakit yang seharusnya bisa dicegah, seperti campak, polio, dan difteri.
Tentu, perjalanan menuju kemandirian farmasi tidak akan instan. Membangun pabrik, melatih peneliti, dan membuktikan mutu produk membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun arahnya sudah jelas dan targetnya sudah ditegaskan. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya berhenti menjadi pasar bagi produk asing, tetapi juga berpotensi menjadi pemain dalam rantai pasok obat global. Pada akhirnya, yang diuntungkan bukan hanya pemerintah atau industri, melainkan jutaan keluarga yang membutuhkan obat dengan harga terjangkau dan ketersediaan yang pasti.
Comments (0)