London — Prince William Puji Menhut Raja Antoni Perkuat Polhut

Pujian dari luar negeri kembali mengalir untuk kinerja Kementerian Kehutanan Indonesia. Kali ini datang dari Pangeran William, pewaris takhta Kerajaan Inggris yang selama ini dikenal vokal menyuarakan isu konservasi dan perubahan iklim. Dalam sesi diskusi bertema The Future of Tropical Forests yang digelar Royal Foundation di London, Selasa (5/6/2026), Pangeran William secara khusus menyebut langkah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sebagai “contoh keberanian kebijakan yang langka.” Pujian itu merujuk pada program penguatan Polisi Kehutanan (Polhut) yang digulirkan secara agresif sepanjang kuartal pertama 2026.

Menurut laporan yang dirilis Kementerian Kehutanan, jumlah personel Polhut telah bertambah dari sebelumnya hanya 12.800 orang menjadi 22.500 personel per Mei 2026. Kenaikan hampir 76% ini adalah yang terbesar dalam sejarah Korps Polhut sejak dibentuk lebih dari enam dekade lalu. Pangeran William dalam pidatonya menyebut penambahan ini sebagai “sinyal kuat bahwa Indonesia sungguh-sungguh ingin mengakhiri era impunitas di kawasan hutan.” Ia juga menyoroti langkah Menhut yang membuka jalur rekrutmen dari masyarakat adat setempat, sebuah kebijakan yang menurutnya mampu menciptakan rasa kepemilikan kolektif terhadap hutan.

Apresiasi dari Pangeran William ini selaras dengan pujian yang sebelumnya disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo. Hashim menyebut bahwa di bawah kepemimpinan Menhut Raja Juli Antoni, paradigma penjagaan hutan bergeser dari sekadar reaktif menjadi preventif. “Dulu Polhut seperti pemadam kebakaran—hanya datang setelah api sudah membesar. Sekarang dengan penambahan personel dan teknologi pemantauan drone, kita bisa memotong rantai pembalakan liar sebelum kayunya keluar dari tepi hutan,” ujar Hashim dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur, pekan lalu.

Penguatan Polhut bukan hanya soal jumlah. Kementerian Kehutanan juga melakukan modernisasi dengan membekali 4.500 personel di pos-pos strategis menggunakan sistem pemantauan berbasis LoRaWAN yang terhubung dengan satelit. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini aktivitas illegal logging tanpa tergantung sinyal seluler yang selama ini menjadi kendala utama di pedalaman.

Analisis: Mengapa Intervensi Polhut Jadi Kunci Deforestasi?

Laju deforestasi Indonesia memang menurun dalam lima tahun terakhir, namun titik rawan di Sumatra, Kalimantan, dan Papua masih jadi sumber kehilangan tutupan hutan yang signifikan. Data Kementerian Kehutanan mencatat sepanjang 2025 masih terjadi kehilangan hutan alam seluas 310.000 hektare, dengan sekitar 42% di antaranya diduga kuat akibat kegiatan ilegal. Dalam konteks itulah penguatan personel Polhut menjadi krusial. Kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Indonesia memiliki rasio ideal satu personel Polhut untuk setiap 2.500 hektare. Sebelum penguatan, rasio itu berada di angka 1:4.700 hektare, jauh dari kata memadai. Kini, dengan 22.500 personel, rasio menyempit menjadi sekitar 1:2.900 hektare, mendekati rekomendasi minimum.

Dr. Natalia Kusuma, pakar kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), menyebut kebijakan ini sebagai langkah tepat yang harus diikuti oleh peningkatan kapasitas penyidikan. “Menambah personel itu baik, tapi harus dibarengi dengan pelatihan teknis dan payung hukum yang kuat. Polhut bukan sekadar penjaga hutan, mereka juga penyidik pegawai negeri sipil yang bisa membawa kasus ke pengadilan. Selama ini banyak kasus yang kandas di meja hijau karena kelemahan alat bukti,” jelas Natalia. Hal ini diamini oleh Kementerian Kehutanan yang pada Maret lalu meluncurkan program sertifikasi penyidikan lingkungan bagi 2.000 personel Polhut senior.

Dampak dini dari penguatan mulai terlihat. Dalam triwulan pertama 2026, operasi penindakan yang dilakukan Polhut meningkat 147% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah tangkapan kayu ilegal dan alat berat yang disita juga naik hampir dua kali lipat. Pemerintah mengklaim keberadaan Polhut yang lebih masif di lapangan telah menciptakan efek gentar (deterrence effect) sehingga intensitas perambahan menurun di beberapa blok rawan.

Namun, tantangan besar masih menanti. Wilayah hutan adat yang perizinannya rumit dan kawasan perbatasan yang sulit dijangkau memerlukan pendekatan lebih dari sekadar penegakan hukum. Menhut Raja Juli Antoni sendiri mengakui bahwa penambahan personel hanyalah salah satu pilar. “Kami sedang merancang integrasi data spasial dengan Badan Informasi Geospasial dan BRIN agar setiap inci hutan kita punya digital twin. Jadi, jika ada perubahan tutupan lahan, kami bisa langsung mengerahkan Polhut dalam hitungan jam, bukan hari,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/6/2026).

Dukungan internasional seperti dari Pangeran William memberikan bobot diplomatik yang berharga. Dalam skema pendanaan iklim global seperti Green Climate Fund, rekam jejak kebijakan yang diakui aktor internasional memperkuat posisi tawar Indonesia untuk mengakses hibah dan pinjaman lunak. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam forum terpisah menyatakan bahwa kredibilitas kebijakan kehutanan adalah aset diplomasi keuangan yang tak ternilai. “Investor global semakin concern dengan ESG. Kalau kita bisa tunjukkan bahwa hutan kita semakin terjaga, cost of fund untuk proyek-proyek hijau kita bisa lebih murah,” ujarnya.

Pertanyaan ke depan adalah sejauh mana momentum ini bisa dipertahankan. Penambahan personel dalam jumlah besar membutuhkan dukungan logistik, pelatihan berkelanjutan, dan pengawasan internal agar tidak muncul masalah penyalahgunaan wewenang. Di sinilah ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan Raja Juli Antoni, yang akan dinilai bukan hanya oleh Istana maupun Pangeran William, tetapi oleh 270 juta rakyat Indonesia yang berharap hutan tropisnya tetap menjadi paru-paru dunia.