Lombok Tengah — Setahun Kasus Santri Dibakar, Polisi Dalami Dugaan Kelalaian

Lebih dari satu tahun telah berlalu sejak tragedi yang menggegerkan dunia pendidikan pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tiga santri—sebut saja A, B, dan C—tewas setelah diduga dibakar hidup-hidup oleh senior mereka di lingkungan asrama. Namun, hingga kini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus yang menyedot perhatian publik ini. Kepolisian Resor Lombok Tengah mengonfirmasi bahwa arah penyidikan kini bergeser: dari dugaan pembunuhan berencana atau penganiayaan berat yang direncanakan, ke ranah tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Langkah ini diambil setelah serangkaian pemeriksaan saksi dan alat bukti tidak menemukan cukup unsur kesengajaan untuk menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan.

Dalam narasi awal, insiden ini digambarkan sebagai bentuk perpeloncoan brutal—senior yang diduga menyiramkan cairan mudah terbakar ke tubuh juniornya sebagai hukuman, lalu api menyambar dan membakar ketiganya hingga tewas. Namun, penyidik kini menduga bahwa api yang muncul berasal dari aktivitas yang tidak terkendali, bukan dari aksi sengaja membakar. “Kami menemukan indikasi bahwa standar keselamatan dasar di lingkungan pondok tidak dipenuhi. Tidak ada alat pemadam, tidak ada protokol evakuasi, dan pengawasan terhadap barang berbahaya sangat lemah,” ujar seorang penyidik yang enggan disebut namanya. Artinya, penyidikan tidak lagi berburu niat jahat, melainkan mengurai rantai human error dan kelalaian sistemik yang mengubah sebuah peristiwa kelalaian menjadi petaka.

Mengapa Polisi Berbelok ke Pasal Kelalaian?

Secara teknis, membuktikan unsur “kesengajaan” dalam pasal pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340) membutuhkan bukti kuat adanya niat menghilangkan nyawa. Dalam kasus ini, tidak ada saksi yang melihat langsung aksi penyiraman cairan ke tubuh korban dengan maksud membakar. Rekaman yang beredar pun terbatas pada kepanikan pasca-api menyala. Oleh karena itu, polisi mengandalkan konstruksi hukum kelalaian—yang diatur dalam Pasal 359 KUHP—di mana pelaku tidak berniat membunuh, tetapi tindakannya yang ceroboh atau kurang hati-hati menyebabkan kematian orang lain.

“Ketika unsur kesengajaan sulit dibuktikan, jalur kelalaian adalah opsi yang paling logis. Namun, publik sering salah paham bahwa ini berarti pelaku lepas dari tanggung jawab. Justru dengan pasal ini, rantai tanggung jawab bisa ditarik ke atas—ke pengelola pondok yang lalai menyediakan sistem keselamatan,” jelas Dr. Liana Puspasari, ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada, dalam sebuah wawancara virtual.

Perbandingan Opsi Pasal dan Konsekuensinya

Untuk memahami implikasi pergeseran pasal ini, mari kita bandingkan dua jalur hukum yang mungkin diterapkan dalam kasus kematian akibat api di lingkungan pendidikan ini.

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun ancaman hukumannya lebih ringan, pasal kelalaian membuka pintu untuk meminta pertanggungjawaban dari entitas yang lebih luas—termasuk yayasan atau pimpinan pondok—yang sering kali luput ketika kasus hanya menyasar satu individu pelaku. Ini selaras dengan prinsip “systemic failure” dalam investigasi kecelakaan modern: jarang sekali sebuah tragedi disebabkan oleh satu kesalahan tunggal; biasanya, ada rangkaian kelalaian yang saling menyambung.

Membaca Pola: Kelalaian Kolektif di Lembaga Pendidikan

Kasus ini menyerupai fenomena “Swiss cheese model” dalam analisis risiko kecelakaan: tiap lapisan pertahanan (pengawasan, aturan, alat pemadam, pelatihan) memiliki “lubang kelalaian,” dan petaka terjadi saat seluruh lubang tersebut selaras. Di ponpes Lombok tersebut, indikasi kelalaian berlapis sudah terlihat: tidak adanya pengawasan senior oleh asatidz, tidak adanya larangan tegas membawa bahan mudah terbakar ke asrama, serta ketiadaan alat pemadam api ringan (APAR) di lokasi kejadian. Jika pasal kelalaian benar diterapkan, pengadilan akan menguji apakah pengelola pondok memenuhi standar duty of care atau kewajiban menjaga keselamatan para santri.

Hingga berita ini diturunkan, tersangka belum juga diumumkan. Namun, sumber internal kepolisian menyebutkan bahwa berkas penyidikan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dalam waktu dekat, dengan kemungkinan menetapkan lebih dari satu orang sebagai tersangka, baik dari kalangan senior santri maupun pengelola pondok. Masyarakat Lombok dan keluarga korban masih menanti kejelasan hukum yang tak sekadar retorika.