Komdigi, Polri, Kemenhub Raih Target Setoran PNBP Tertinggi 2027

Setiap tahun, pemerintah menetapkan berapa besar uang yang harus mengalir ke kas negara dari berbagai sumber di luar pajak. Kini tiga institusi besar menjadi pusat perhatian: Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipatok sebagai penyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi pada 2027. Bagi masyarakat awam, angka ini mungkin terasa jauh dari keseharian. Padahal dampaknya sangat dekat: dari antrean pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di kantor polisi hingga tarif layanan di bandara dan pelabuhan, semuanya bersinggungan dengan seberapa besar pendapatan nonpajak yang berhasil dikumpulkan negara.

Apa itu PNBP dan mengapa targetnya penting?

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah seluruh pendapatan yang diterima negara dari aktivitas kementerian atau lembaga, di luar sektor perpajakan. Ibarat rumah tangga, pajak adalah gaji pokok dari pekerjaan utama, sedangkan PNBP adalah pemasukan tambahan dari jasa yang dihitung sendiri. Contohnya sederhana dan sering kita temui: biaya pembuatan SIM, bea penggantian biaya cetak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sewa penggunaan frekuensi telekomunikasi, hingga jasa kebandarudaraan dan kepelabuhanan. Seluruh dana ini masuk ke APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membiayai belanja publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, subsidi energi, hingga operasional layanan pemerintah. Karena itu, semakin tinggi target setoran yang diberikan, semakin besar pula harapan negara terhadap kinerja institusi terkait. Target ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan alat ukur seberapa efektif sebuah lembaga mengelola aset dan layanannya.

Komdigi dan frekuensi: aset tak terlihat yang bernilai besar

Di antara tiga institusi tersebut, Komdigi mendapat peran strategis karena mengelola salah satu aset paling berharga di era digital: spektrum frekuensi. Setiap operator telekomunikasi yang menjalankan jaringan seluler di Indonesia wajib membayar BHP (Biaya Hak Penggunaan) frekuensi, sebuah pungutan yang nilainya bisa sangat besar karena spektrum bersifat terbatas. Ibarat tanah di pusat kota, spektrum frekuensi adalah lahan langka yang disewakan negara kepada perusahaan telekomunikasi. Permintaan akan spektrum dipastikan terus melonjak seiring pengembangan jaringan 5G dan menjamurnya perangkat IoT (Internet of Things), yaitu perangkat pintar yang saling terhubung lewat internet. Semakin banyak frekuensi yang dimanfaatkan operator untuk menghadirkan layanan cepat, semakin besar pula potensi setoran yang bisa ditarik negara. Selain itu, pengembangan layanan digital pemerintah, mulai dari perizinan elektronik hingga pusat data nasional, membuka peluang PNBP baru yang belum pernah ada satu dekade lalu.

Polri dan Kemenhub: layanan masyarakat yang menjadi tulang punggung setoran

Jika Komdigi mengandalkan aset teknologi, Polri dan Kemenhub justru bertumpu pada layanan yang setiap hari bersentuhan langsung dengan warga. Polri memperoleh PNBP dari penerbitan SIM, STNK, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yang volumenya tumbuh seiring bertambahnya jumlah kendaraan di jalan raya. Sementara itu, Kemenhub mengumpulkan pendapatan dari jasa kebandarudaraan, kepelabuhanan, sertifikasi keselamatan, hingga uji tipe kendaraan. Keduanya menunjukkan pola yang menarik: pendapatan negara justru sering datang dari layanan publik yang paling sering dipakai masyarakat. Namun kondisi ini juga membawa tanggung jawab ganda. Institusi harus mampu mengejar target setoran tanpa mengorbankan mutu pelayanan. Warga yang mengurus dokumen atau menunggu layanan transportasi tidak boleh menjadi korban dari ambisi penerimaan negara.

Teknologi menjadi kunci mengejar target tanpa menggerus kualitas

Menghadapi tekanan target yang tinggi, teknologi menjadi senjata utama. Digitalisasi layanan, mulai dari pembayaran nontunai, antrean daring, hingga integrasi data antarinstansi, terbukti mampu menekan kebocoran dan meningkatkan efisiensi pencatatan. Algoritma pengawasan berbasis data juga membantu pemerintah memantau realisasi setoran secara lebih cepat dibanding era manual. Inilah arah implementasi yang paling masuk akal: bukan menaikkan tarif secara membabi buta, melainkan memperbaiki sistem sehingga setiap rupiah yang menjadi hak negara benar-benar tertagih. Namun perlu diingat, target tinggi juga menyimpan risiko. Tekanan untuk mencapai angka bisa mendorong birokrasi mengejar kuantitas dan melupakan kualitas layanan, atau bahkan menimbulkan beban baru bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan dari publik dan penguatan transparansi menjadi syarat mutlak agar target PNBP tidak berubah menjadi alat pembebanan yang kontraproduktif.

Apa artinya bagi warga?

Pada akhirnya, kabar tentang target setoran ini bukan urusan internal pemerintah semata. Bagi warga, angka tersebut adalah peta arah: ke mana birokrasi akan melangkah, layanan mana yang akan dimodernisasi, dan seberapa ketat institusi menjaga integritasnya. Jika dieksekusi dengan benar, target PNBP yang tinggi bisa menjadi pendorong transformasi digital di tubuh birokrasi, menghasilkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Sebaliknya, jika hanya dikejar demi angka, risiko penurunan kualitas layanan dan bertambahnya beban masyarakat selalu mengintai. Yang perlu diawasi bersama adalah keseimbangan: negara mendapat pemasukan yang sehat, sementara warga tetap mendapat layanan yang layak. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, punya peran dalam memastikan target 2027 itu tercapai dengan cara yang benar.