Jurus PGE mendanai proyek panas bumi hingga bisnis non-listrik

Panas bumi adalah salah satu "harta karun" energi yang paling lama mengendap di Indonesia. Sebagai negara dengan potensi panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW) — atau hampir 40 persen dari total potensi dunia — Indonesia seharusnya berada di garis depan transisi energi. Namun faktanya, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai sekitar 2,4 GW. Di sinilah peran PGE (Pertamina Geothermal Energy), anak usaha PT Pertamina yang mengelola sebagian besar wilayah kerja panas bumi di Tanah Air, menjadi penting. Perusahaan ini tengah menunjukkan jurus baru: bagaimana mendanai proyek panas bumi yang mahal, sekaligus melebarkan sayap ke bisnis non-listrik. Mengapa strategi ini menarik untuk disimak? Karena jawabannya ikut menentukan seberapa cepat Indonesia bisa meninggalkan ketergantungan pada batu bara.

Ibarat seperti membangun jalan tol bawah tanah, proyek panas bumi menuntut biaya sangat besar di awal. Satu sumur eksplorasi bisa menelan dana puluhan juta dolar, tanpa jaminan pasti menemukan uap panas yang layak. Ditambah lagi, masa pengembalian investasinya panjang, bisa mencapai 7 hingga 10 tahun, sementara tarif jual listrik sering diatur ketat oleh pemerintah. Kombinasi inilah yang membuat perbankan konvensional kerap ragu menyalurkan kredit. Karena itu, inovasi pendanaan bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci utama agar pengembangan panas bumi terus bergulir.

Jurus Pertama: Mendulang Dana dari Bursa dan Instrumen Hijau

Salah satu langkah paling mencolok adalah penawaran saham perdana atau IPO (Initial Public Offering) yang dilakukan PGE pada awal 2023 di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PGEO. Aksi korporasi ini tercatat sebagai salah satu IPO terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus membuka akses perusahaan ke dana segar dari pasar modal — sumber pendanaan yang jauh lebih fleksibel dibanding pinjaman bank. Selain itu, PGE juga memanfaatkan instrumen utang hijau seperti obligasi dan sukuk berkelanjutan (green bonds), yang biasanya menawarkan biaya lebih menarik karena proyeknya dinilai ramah lingkungan.

Strategi lainnya adalah berbagi risiko lewat kemitraan. Alih-alih menanggung sendiri seluruh biaya eksplorasi, PGE mengajak mitra strategis — baik perusahaan energi asing maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) — dalam skema kerja sama pengembangan. Pendekatan ini mirip patungan: modal terbagi, risiko terbagi, tapi keuntungan pun ikut terbagi. Pemerintah turut membantu lewat lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan insentif fiskal, sehingga beban di awal proyek tidak sepenuhnya ditanggung perusahaan.

Ekspansi Non-Listrik: Panas Bumi Tanpa Turbin

Selain menjual listrik, PGE mulai memandang panas bumi dari sisi lain: panasnya itu sendiri. Inilah yang disebut bisnis non-listrik atau pemanfaatan langsung (direct use). Teknologi ini tidak memerlukan turbin pembangkit, melainkan memanfaatkan uap atau air panas untuk kebutuhan lain. Contohnya, produksi hidrogen hijau (green hydrogen), bahan bakar masa depan yang dibuat dari energi bersih, hingga pengeringan hasil pertanian seperti kopi, bawang, dan cengkeh menggunakan panas bumi.

Potensinya nyata. Di kawasan sekitar PLTP, uap yang selama ini terbuang bisa dialihkan untuk rumah kaca pertanian, budidaya ikan, wisata pemandian air panas, bahkan ekstraksi mineral seperti silika dan lithium — bahan baku baterai kendaraan listrik. Diversifikasi ini memberi pendapatan baru di luar penjualan listrik yang tarifnya diatur, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi lokal. Dengan kata lain, satu sumber energi bisa menghidupi banyak industri sekaligus.

Tantangan yang Masih Menghadang

Kendati strateginya menjanjikan, tantangan tetap nyata. Biaya eksplorasi yang tinggi, risiko sumur gagal, dan proses perizinan yang panjang masih menjadi hambatan klasik pengembangan panas bumi di Indonesia. Di sisi bisnis non-listrik, pasar hidrogen hijau dan produk turunan lainnya juga belum sepenuhnya matang, sehingga dibutuhkan komitmen jangka panjang dan dukungan kebijakan agar investasinya masuk akal secara ekonomi.

Terlepas dari itu, arah yang dipilih PGE layak diapresiasi. Dengan mengombinasikan pendanaan kreatif lewat pasar modal, instrumen hijau, dan kemitraan, serta membuka lini bisnis di luar listrik, perusahaan ini tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga membangun ketahanan bisnis. Jika berhasil, model ini bisa menjadi cetak biru bagi pengembang energi terbarukan lain di Indonesia — dan pada akhirnya mempercepat perjalanan negeri ini menuju energi bersih yang lebih terjangkau bagi semua orang.