Jokowi Minta PSI Kawal Prabowo-Gibran 2 Periode, Politikus PDIP Bilang Gini

Jakarta, Terdepan.id – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengungkapkan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan amanat khusus kepada partainya untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode. Permintaan itu disampaikan Jokowi dalam sejumlah kesempatan internal partai, menandai semakin eratnya sang mantan presiden dengan partai yang dinakhodai putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Sebelumnya, dalam berbagai forum, Jokowi menyebut posisinya di PSI saat ini adalah sebagai “motivator”. Namun pernyataan Bestari Barus menegaskan bahwa peran tersebut tidak sekadar seremonial, melainkan sarat arahan politik strategis. Pihak PSI pun, kata Bestari, siap menjalankan instruksi itu secara penuh dan menggerakkan seluruh struktur partai untuk memastikan stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menanggapi hal tersebut, politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan bahwa partainya belum memikirkan Pemilu 2029. Kepada Terdepan.id, Sabtu (20/6/2026), ia menegaskan, fokus PDIP saat ini justru mengarah pada konsolidasi akar rumput sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“PDI Perjuangan belum berpikir soal Pemilu 2029. Instruksi dari Ibu Ketua Umum, kami harus gerak di akar rumput, menangis dan tertawa bersama rakyat. Menjadi solusi di tangan persoalan ekonomi, politik, dan sosial di masyarakat,” ujar Guntur Romli.

Pernyataan Guntur seakan menepis spekulasi bahwa PDIP akan menyusun siasat politik dini untuk menghadapi kontestasi berikutnya. Di tengah posisinya yang kini berada di luar lingkaran utama koalisi pemerintahan, partai berlambang banteng itu terkesan memilih memperkuat basis massa ketimbang sibuk mengkalkulasi peta koalisi.

Sikap PDIP itu semakin kontras dengan langkah Jokowi yang mulai merajut pengaruh lewat PSI. Pengamat politik menilai, manuver Jokowi merupakan bagian dari strategi pasca-kekuasaan untuk menjaga keberlanjutan agenda-agenda strategisnya, seperti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan hilirisasi industri. Keberadaan Gibran di posisi wakil presiden pun dianggap sebagai aset penting bagi kubu Jokowi dalam memastikan pengaruh itu tetap terjaga hingga 2029, bahkan 2034.

Meski demikian, belum ada respons resmi dari Istana maupun dari Prabowo-Gibran sendiri terkait permintaan yang diutarakan Bestari Barus. Dinamika politik diperkirakan akan terus menghangat, terutama karena masa pemerintahan Prabowo-Gibran masih sangat panjang dan ruang manuver partai-partai belum sepenuhnya terpetakan. Yang jelas, sinyal dari PSI dan PDIP kali ini memperlihatkan dua kutub strategi yang berbeda dalam membaca lanskap politik nasional.

Publik kini menunggu langkah konkret PSI sebagai partai yang dibebani misi “pengawalan dua periode” oleh Jokowi, sekaligus mencermati apakah PDIP akan benar-benar setia pada jalur kerakyatan yang digaungkan Megawati, atau pada akhirnya ikut terseret dalam gelombang politik elektoral yang tak terelakkan.