Jangkauan MBG Papua Meluas, 32 Ribu Penerima Manfaat Tercatat Semester I-2026

Jakarta, Terdepan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menunjukkan perkembangan menggembirakan. Badan Gizi Nasional (BGN) perwakilan Nabire melaporkan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2026, sebanyak 32.002 penerima manfaat telah menikmati layanan MBG. Angka ini menjadi bukti konkret bahwa upaya perluasan jangkauan di wilayah timur Indonesia tidak sekadar wacana. Perluasan ini bukan perkara mudah. Provinsi Papua dan Papua Tengah memiliki kontur geografis yang menantang: pegunungan terjal, rawa-rawa, serta ribuan kampung yang tersebar di pulau-pulau kecil. Distribusi makanan bergizi menuntut rantai pasok yang efisien sekaligus adaptif terhadap cuaca ekstrem. BGN Nabire mengandalkan dapur umum bergerak dan kerja sama dengan pemerintah kampung untuk menyalurkan paket makanan hingga ke daerah pedalaman. “Kami memastikan setiap kiriman tetap segar saat tiba di meja anak-anak sekolah dan kelompok rentan,” ujar Kepala BGN Nabire, Marsel Asyerem, saat dihubungi melalui sambungan radio, Senin (8/7).

Analisis: Menjawab Kebutuhan Gizi di Ujung Timur Indonesia

Angka 32.002 penerima hanyalah puncak gunung es. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru menunjukkan bahwa prevalensi stunting di sejumlah kabupaten Papua masih di atas 30 persen—jauh di atas rata-rata nasional yang kini menyentuh 18 persen. Program MBG dirancang sebagai intervensi langsung untuk menekan angka tersebut. Satu porsi makanan yang disalurkan mengandung minimal 400–500 kalori dengan komposisi seimbang antara karbohidrat, protein, sayur, dan buah lokal. Di Nabire, menu dirotasi secara berkala dengan memanfaatkan hasil tangkapan laut seperti ikan cakalang dan sagu sebagai sumber energi khas Papua.

Efektivitas program tidak hanya diukur dari jumlah penerima, melainkan juga konsistensi penyaluran. BGN Nabire menargetkan distribusi bergilir ke 73 kampung di wilayah kerja mereka. Hingga Juni, sebanyak 48 kampung telah dijangkau secara rutin minimal tiga kali seminggu. Sisanya masih dalam proses pemetaan jalur logistik dan koordinasi dengan tokoh adat setempat. Siti Nurhasanah, ahli gizi dari Universitas Cenderawasih, menilai strategi ini tepat. “MBG harus berjalan selaras dengan kebiasaan makan masyarakat adat. Kalau hanya memberikan roti dan susu—yang asing di sana—risiko penolakan tinggi,” tegasnya. Keterlibatan mama-mama Papua dalam proses memasak di dapur umum menjadi salah satu kunci penerimaan sosial.

Tantangan dan Peta Jalan Selanjutnya

Sektor logistik tetap menjadi pekerjaan rumah terberat. Sebagian besar titik distribusi hanya bisa dicapai menggunakan perahu motor atau pesawat perintis. Biaya pengiriman bisa membengkak hingga tiga kali lipat dibandingkan wilayah Jawa. BGN Nabire menyiasatinya dengan menggandeng Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai pemasok bahan mentah, sekaligus memangkas mata rantai distribusi. Model ini tidak hanya menekan ongkos, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. “Di Kampung Wati, omzet BUMK naik 40 persen sejak menjadi pemasok rutin MBG,” tambah Marsel Asyerem.

Target jangka pendek yang dicanangkan adalah melipatgandakan penerima manfaat menjadi 60.000 orang pada akhir 2026. Fokus perluasan diarahkan ke wilayah Pegunungan Tengah dan pesisir selatan yang selama ini minim sentuhan program serupa. Untuk mencapai itu, BGN Nabire berencana membuka dua dapur umum tambahan di Kabupaten Dogiyai dan Deiyai. Kolaborasi dengan TNI-AD juga dipererat untuk menjamin keamanan distribusi di daerah rawan konflik. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 78 miliar dalam APBN Perubahan 2026 guna mendukung percepatan MBG di Papua.

MBG bukan sekadar urusan perut kenyang. Ia adalah pintu masuk perbaikan kualitas sumber daya manusia Papua dalam jangka panjang. Dengan cakupan yang terus meluas, harapan mencetak generasi Papua yang lebih sehat dan cerdas bukan lagi mimpi di siang bolong.