Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 20

Dalam pidato pembukanya, Puan Maharani menekankan bahwa penyampaian LHP LKPP merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada yang terhormat Ketua BPK RI untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2025 oleh BPK RI,” ujar Puan, seperti dilaporkan media kami, Terdepan.id.

“DPR bertugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK,” tegas Puan dalam rapat tersebut.

Agenda ini menjadi sorotan karena LKPP merupakan instrumen akuntabilitas pemerintah pusat atas penggunaan anggaran negara sepanjang tahun 2025. Laporan dari BPK akan menjadi dasar bagi DPR untuk menilai transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara. Selain itu, laporan ini juga akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi di DPR sesuai dengan bidang masing-masing, mencakup temuan, rekomendasi, hingga catatan penting yang dapat mempengaruhi postur anggaran tahun berikutnya.

Sementara itu, agenda kedua dalam rapat paripurna hari ini adalah permohonan pertimbangan DPR atas rencana pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua orang pesepakbola. Proses naturalisasi ini menambah deretan pemain keturunan yang diharapkan dapat memperkuat skuat tim nasional Indonesia. Sesuai mekanisme, DPR akan memberikan pertimbangan apakah kedua nama yang diajukan memenuhi syarat dan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam bidang olahraga. Setelah mendapatkan restu DPR, proses naturalisasi akan dilanjutkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Rapat paripurna kali ini dipadati oleh anggota dewan dari berbagai fraksi. Tim media kami, Terdepan.id, mencatat bahwa koordinasi antara pimpinan DPR dan BPK berjalan lancar, begitu pula dengan pembahasan naturalisasi yang dijadwalkan tanpa interupsi berarti. Publik dan insan olahraga menantikan keputusan DPR terkait naturalisasi kedua pemain tersebut, yang diharapkan segera rampung agar dapat didaftarkan pada kompetisi internasional mendatang.