Jakarta - Anggota Komisi II DPR yang juga menjabat Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera, menyoroti fenomena dua kepala da

Mardani menyebut peristiwa OTT yang terjadi secara back to back ini sebagai sebuah musibah yang harus segera diurai akar masalahnya. Baginya, kejadian beruntun tersebut adalah alarm bahwa pendekatan p

Jul 08, 2026 - 04:51

0 0

Jakarta - Anggota Komisi II DPR yang juga menjabat Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera, menyoroti fenomena dua kepala da

Mardani menyebut peristiwa OTT yang terjadi secara back to back ini sebagai sebuah musibah yang harus segera diurai akar masalahnya. Baginya, kejadian beruntun tersebut adalah alarm bahwa pendekatan pemberantasan korupsi yang ada belum cukup efektif dalam menyentuh persoalan fundamental yang melahirkan para koruptor. Ia bahkan menggunakan istilah “vampir” untuk menggambarkan pelaku korupsi yang terus menerus menghisap uang negara tanpa henti.

Akar Masalah: Keserakahan dan Biaya Politik Tinggi

Dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (5/7/2026), Mardani menegaskan bahwa siklus korupsi akan terus berulang jika penyebab mendasarnya tidak segera dibenahi. Menurut dia, ada dua faktor krusial yang menjadi biang keladi langgengnya praktik rasuah di Indonesia.

“Ini musibah. Selama ini kita tidak menyelesaikan akar masalah. Mulai dari keserakahan dan high cost politic (politik berbiaya tinggi), harus dibenahi dengan seksama,” ujar Mardani.

Pernyataan ini menggarisbawahi realitas bahwa banyak kepala daerah yang terjerat korupsi justru merupakan produk dari sistem politik yang mewajibkan modal besar untuk bisa terpilih. Biaya kampanye yang membengkak, ujar politisi PKS itu, kerap memicu praktik balas budi melalui korupsi setelah menjabat.

Cara Mengatasi “Vampir” Korupsi

Metafora “vampir” yang dilontarkan Mardani bukan sekadar label dramatis. Vampir digambarkan sebagai makhluk yang akan terus hidup dan menghisap darah korbannya sebelum tertangkap dan dimusnahkan. Sama halnya dengan koruptor yang akan terus merugikan keuangan negara jika tidak ada upaya sistemik untuk menghentikan siklusnya.

Untuk menghentikan para “vampir” ini, Mardani mendorong pembenahan total pada sistem politik dan penegakan hukum. Ia menekankan perlunya reformasi pendanaan partai politik dan pengawasan ketat terhadap aliran dana kampanye. Tanpa itu, kata dia, OTT hanya akan menjadi peristiwa yang berulang tanpa menyelesaikan sumber penyakitnya.

Mardani juga meminta KPK untuk tidak melulu berfokus pada penindakan, tetapi juga melakukan langkah pencegahan yang lebih masif. Edukasi antikorupsi, transparansi anggaran daerah, dan keterlibatan masyarakat sipil dinilai sebagai senjata ampuh untuk mematikan “vampir” sebelum sempat beraksi.

Kasus dua bupati yang tertangkap tangan ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat rasuah dalam beberapa tahun terakhir. Publik pun berharap agar momentum ini tidak sekadar jadi siklus “tangkap, tahan, ganti, dan ulang,” melainkan titik balik perbaikan sistem yang menyeluruh.