Andi Sumangerukka: Profil dan Kinerja Gubernur Sulawesi Tenggara

Profil Singkat

Mayor Jenderal TNI (Purn.) Andi Sumangerukka bukan nama asing di koridor birokrasi. Dikenal sebagai mantan Panglima Kodam VII/Wirabuana, Andi Sumangerukka resmi memegang kendali Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara menyusul kemenangan di Pilkada 2024. Transformasi dari seorang tentara menjadi kepala daerah membawa perspektif keamanan yang kental dalam pendekatan ekonominya—sebuah modal penting mengingat Sultra adalah lumbung nikel nasional yang sarat dinamika konflik agraria dan kepentingan investasi asing.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menduduki jabatan sipil, Andi Sumangerukka menghabiskan lebih dari tiga dekade di TNI Angkatan Darat. Puncak kariernya sebagai Pangdam VII/Wirabuana menempatkannya sebagai penjaga stabilitas Kawasan Timur Indonesia. Karier politiknya dimulai sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana ia mulai memahami secara detil seluk-beluk postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra. Pengabdiannya di posisi Sekda menjadi batu loncatan yang membuatnya maju sebagai calon gubernur dengan narasi "Pembangunan dari Pinggiran". Ia bukan teknokrat murni, tetapi kombinasi ketegasan komando dan kalkulasi stabilitas membuatnya cepat beradaptasi dengan tata kelola pemerintahan.

Kinerja dan Program Unggulan

Di bawah kepemimpinan Andi Sumangerukka, APBD Sultra 2025-2026 mengalami refocusing signifikan. Target pendapatan daerah dipatok di kisaran Rp5,2 triliun dengan belanja yang diarahkan secara agresif untuk konektivitas kawasan industri dan kemudahan berusaha. Gubernur Sumangerukka memperkenalkan paket kebijakan "Sultra Investment Fast Track", sebuah janji pemangkasan perizinan dari 60 hari menjadi 7 hari untuk investasi di atas Rp100 miliar, khususnya di sektor hilirisasi non-nikel.

"Kita tidak bisa lagi hanya menjual tanah dan air. Investor harus kita perlakukan sebagai mitra strategis yang dilindungi. Tidak ada lagi premanisme dan biaya siluman. Keamanan adalah produk utama kami," ujar Andi Sumangerukka dalam forum bisnis Makassar.

Fokus utama kebijakan ekonomi Andi Sumangerukka tertuju pada tiga pilar:

• Hilirisasi Pertambangan: Mendorong percepatan pembangunan smelter nikel di Konawe dan Morosi, sembari memperketat pengawasan ekspor ore ilegal yang selama ini menggerus potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
• Pengembangan Kawasan Industri Konawe (KIK): Memastikan ketersediaan listrik dan air baku melalui koordinasi intensif dengan investor pembangkit listrik swasta dan Perusahaan Daerah Air Minum.
• Revitalisasi UMKM Maritim: Mengucurkan dana bergulir tanpa bunga bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap di Wakatobi dan Bau-Bau untuk menekan disparitas ekonomi antara daratan dan kepulauan.

Dalam iklim bisnis, Indeks Kemudahan Berusaha Sultra menunjukkan tren membaik dengan implementasi sistem OSS yang lebih terintegrasi di tingkat provinsi. Andi Sumangerukka juga mendorong pembangunan infrastruktur Jalan Poros Kendari-Morosi sebagai jalur logistik vital. Proyek ini, yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp450 miliar dari APBD murni, diklaim mampu memotong waktu tempuh logistik dari tambang ke pelabuhan hingga 40%.

Dari sisi investasi, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Sultra pada triwulan pertama 2026 dilaporkan mencapai Rp9,1 triliun, melonjak 14% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh ekspansi di sektor feronikel dan industri dasar.

Tantangan dan Harapan

Meski optimisme tinggi, rezim Andi Sumangerukka tidak steril dari rintangan. Konflik lahan ulayat antara masyarakat adat dan perusahaan tambang raksasa masih menjadi bom waktu yang memerlukan pendekatan non-militer. Pelaku usaha di level menengah masih mengeluhkan ketimpangan infrastruktur dasar antara pusat kota Kendari dan daerah penyangga. Pelaku bisnis berharap gubernur tidak hanya mengandalkan figur ketegasan, tetapi juga membangun transparansi data: sebuah neraca komoditas daerah yang rigid agar prediktabilitas bisnis tetap terjaga. Mampukah sang jenderal purnawirawan menyulap "tanah nikel" ini menjadi primadona investasi yang berkeadilan? Arah kebijakan 2025-2026 merupakan uji kompetensi sesungguhnya.