Suhardi Duka: Profil dan Kinerja Gubernur Sulawesi Barat

Profil Singkat

Suhardi Duka lahir di Mamuju, 9 Mei 1968. Ia adalah Gubernur Sulawesi Barat periode 2025–2030, terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Sebelum memimpin provinsi, ia dikenal sebagai birokrat dan kepala daerah yang fokus pada percepatan pembangunan wilayah tertinggal. Berlatar belakang pendidikan di bidang pemerintahan dan manajemen, Suhardi membawa visi “Sulbar Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing” yang bertumpu pada transformasi ekonomi berbasis potensi lokal.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Suhardi dimulai sebagai aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Mamuju. Ia kemudian menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mamuju sebelum terpilih sebagai Bupati Mamuju Tengah periode 2016–2021. Di bawah kepemimpinannya, Mamuju Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5 persen dan berhasil meningkatkan status dari daerah tertinggal menjadi daerah berkembang. Pengalaman tersebut menjadi modal politiknya untuk maju di tingkat provinsi, mengusung janji menggenjot investasi dan membenahi birokrasi.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak dilantik pada Februari 2025, Suhardi langsung mendorong penyusunan APBD 2025 sebesar Rp2,7 triliun—naik 8 persen dari tahun sebelumnya—dengan prioritas pada infrastruktur konektivitas, ketahanan pangan, dan pengembangan kawasan industri. Anggaran belanja modal dipatok minimal 25 persen, sinyal jelas bahwa rezim ini ingin mempercepat pembangunan fisik.

Dalam 100 hari pertama, ia meresmikan tiga proyek strategis: jalan lingkar Mamuju–Topoyo sepanjang 68 km yang memangkas waktu tempuh, revitalisasi Pelabuhan Perikanan Belang-Belang untuk memperkuat rantai dingin ekspor tuna, serta ground breaking Kawasan Industri dan Pelabuhan (KIP) Pasangkayu yang diharapkan menampung industri pengolahan sawit dan nikel hilir. Semua proyek tersebut diklaim mampu menyerap investasi swasta hingga Rp1,2 triliun pada tahun pertama.

Kebijakan perizinan menjadi perhatian utama. Suhardi menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 3/2025 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbasis digital, yang memangkas waktu perizinan usaha dari 21 hari menjadi maksimal 5 hari kerja untuk sektor unggulan—padi, kakao, kelapa sawit, dan perikanan tangkap. Langkah ini mendorong peningkatan izin prinsip baru sebesar 37 persen pada kuartal I 2025, didominasi investor lokal di sektor pangan dan logistik.

Bidang tata kelola keuangan, ia menerapkan e-budgeting terintegrasi untuk menekan kebocoran dan memastikan realisasi belanja daerah di atas 90 persen per akhir tahun. Hasilnya, pada triwulan pertama 2025, realisasi belanja modal sudah mencapai 18 persen, tertinggi dalam sejarah regional Sulbar.

“Kami tidak hanya butuh anggaran besar, tapi eksekusi cepat dan berdampak. Setiap rupiah APBD harus terlihat hasilnya di lapangan—entah itu jalan, irigasi, atau listrik,” tegas Suhardi dalam forum investor Makassar.

Di sisi pendapatan asli daerah, ia mengoptimalkan pajak daerah dengan digitalisasi monitoring wajib pajak restoran, hotel, dan hiburan, sehingga PAD triwulan I 2025 melonjak 22 persen year-on-year mencapai Rp98 miliar.

Tantangan dan Harapan

Kemudahan berusaha masih menjadi pekerjaan rumah. Peringkat ease of doing business Sulbar pada 2024 berada di posisi 31 dari 34 provinsi, tersendat akibat terbatasnya akses energi listrik dan jaringan logistik darat. Suhardi menyadari itu dan telah mengalokasikan Rp600 miliar untuk pembangunan gardu induk dan jaringan transmisi 150 kV, serta mempercepat pembebasan lahan untuk jalan provinsi yang terputus.

Harapan pelaku usaha terletak pada konsistensi reformasi birokrasi dan kepastian regulasi. Jika proyek KIP Pasangkayu berjalan mulus dan konektivitas listrik teratasi, sektor industri pengolahan—kakao menjadi cokelat artisan, rumput laut menjadi karaginan, hingga smelter ferronikel skala kecil—dapat tumbuh signifikan. Investor jangka pendek disarankan mencermati sektor logistik dan energi terbarukan yang menjadi prioritas berikutnya di APBD 2026.

Dengan modal pengalaman sebagai kepala daerah yang berhasil mendongkrak status wilayah, Suhardi Duka diharapkan mampu mengulang capaian tersebut di level provinsi. Kolaborasi dengan swasta, trans