Sherly Tjoanda: Profil dan Kinerja Gubernur Maluku Utara

Profil Singkat

Sherly Tjoanda lahir di Ternate, Maluku Utara, pada 14 Juni 1978. Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado, dan meraih gelar Magister Manajemen dari universitas yang sama. Sebelum terjun ke politik, ia berkarier selama lebih dari 18 tahun di sektor perbankan dan keuangan, termasuk menduduki posisi senior di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Pengalaman profesionalnya membentuk perspektif teknokratis yang kental dalam setiap kebijakan ekonomi yang ia ambil sebagai kepala daerah. Pada Pilkada Serentak 2024, ia terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025–2030.

Karier dan Riwayat Jabatan

Perjalanan karier Sherly Tjoanda dimulai dari dunia korporasi. Selama hampir dua dekade, ia menduduki berbagai posisi strategis di industri jasa keuangan, dengan spesialisasi pada pembiayaan investasi dan pengelolaan risiko. Rekam jejaknya di sektor perbankan memberinya modal pemahaman mendalam tentang kebutuhan dunia usaha — mulai dari akses permodalan, simplifikasi birokrasi, hingga urgensi kepastian hukum bagi investor. Jabatan publik pertamanya adalah sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada 2020–2023, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur dengan platform ekonomi inklusif berbasis hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak dilantik pada Februari 2025, Gubernur Sherly Tjoanda langsung mengakselerasi sejumlah program yang menjadi tulang punggung perekonomian provinsi ini. APBD Maluku Utara tahun anggaran 2025 tercatat mencapai Rp5,8 triliun, dengan porsi belanja modal sebesar 34 persen — angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Alokasi tersebut difokuskan pada infrastruktur konektivitas, terutama pembangunan dan perluasan pelabuhan laut di Sofifi, Morotai, dan Obi, guna menopang logistik industri pertambangan dan pertanian.

"Visi saya sederhana: Maluku Utara harus berhenti menjadi sekadar pemasok bahan mentah. Kita harus berani masuk ke rantai nilai global melalui hilirisasi di dalam negeri," tegas Sherly dalam forum Indonesia Investment Forum 2025 di Jakarta.

Tonggak penting lainnya adalah peluncuran Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) digital 2.0 pada kuartal kedua 2025. Sistem ini memangkas waktu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari rata-rata 21 hari kerja menjadi maksimal tujuh hari kerja. Hingga akhir 2025, realisasi investasi di luar sektor migas dan pertambangan tercatat naik 23,7 persen year-on-year, dengan sumbangan signifikan dari sektor perhotelan dan pengolahan hasil laut.

Tim Percepatan Investasi yang dibentuk Gubernur Sherly juga berhasil mengamankan komitmen investasi senilai Rp14,2 triliun untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai. Proyek ini disiapkan sebagai pusat logistik dan industri pengolahan tuna, rumput laut, dan produk turunan kelapa.

Tantangan dan Harapan

Meskipun kinerja investasi menunjukkan tren positif, Maluku Utara masih menghadapi persoalan klasik: ketimpangan antara pusat pertumbuhan industri dan ekonomi rakyat di pulau-pulau terluar. Efek tetesan dari investasi besar di sektor nikel dan emas belum sepenuhnya dirasakan oleh petani pala, nelayan, atau pelaku UMKM di kabupaten kepulauan. Keterbatasan pasokan listrik di beberapa wilayah juga menjadi catatan bagi investor yang mempertimbangkan ekspansi manufaktur ke provinsi ini.

Gubernur Sherly menyadari ini dan mulai mendorong model Public-Private-Community Partnership untuk proyek energi baru terbarukan berbasis surya dan biomassa di pulau-pulau kecil. Ia juga menginisiasi program Kredit Usaha Rakyat dengan suku bunga nol persen yang dikolaborasikan dengan BUMD dan bank pembangunan daerah, menargetkan 50.000 pelaku usaha mikro pada 2026.

Dengan fondasi kebijakan yang kian solid dan komunikasi bisnis-pemerintah yang semakin cair, ekspektasi terhadap kepemimpinan Sherly Tjoanda masih tinggi. Para pelaku bisnis dan investor kini menanti sejauh mana visi hilirisasi dan digitalisasi perizinan Maluku Utara dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.