Dokter Tifa: Dakwaan JPU Lemah, Sidang Tak Layak Lanjut

Proses hukum bisa dibaca seperti sebuah sistem yang berjalan di atas kode prosedural. Jika fondasinya mengandung cacat logika, maka seluruh bangunan persidangan patut dipertanyakan. Inilah yang disuarakan oleh Dokter Tifa, terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Ia menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengandung error in persona dan error in objecto—dua istilah hukum yang secara teknis bisa diandaikan sebagai bug fatal dalam pipeline peradilan.

Membedah "Bug" Prosedural: Error In Persona dan Error In Objecto

Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, jika sebuah fungsi dipanggil dengan parameter yang tidak sesuai, sistem akan melempar exception—proses berhenti untuk mencegah output yang korup. Doktrin error in persona bekerja dengan logika serupa. Ia terjadi ketika subjek yang didakwa bukanlah pihak yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dituduhkan. Seolah-olah sistem mengirim paket data ke alamat IP yang keliru; informasi itu mungkin sampai, tetapi penerima yang dituju tidak berkaitan dengan substansi pesan.

Sementara itu, error in objecto menunjuk pada kekeliruan fundamental dalam mendeskripsikan objek perkara. Jaksa mungkin menuduhkan suatu perbuatan, tetapi perbuatan itu tidak memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan. Dalam analogi pemrograman berorientasi objek, ini mirip memanggil metode pada kelas yang tidak memilikinya—sebuah NullReferenceException yang membatalkan seluruh eksekusi. Kedua istilah ini adalah fondasi verifikasi input dalam hukum acara pidana; jika salah satunya terbukti, dakwaan bisa batal demi hukum.

"Dakwaan JPU error in persona dan error in objecto. Sidang tidak bisa lagi dilanjutkan," tegas Dokter Tifa dalam persidangan.

Validasi Input: Mengapa Dakwaan Harus Diuji di Awal Proses?

Konsep fail-fast dalam rekayasa sistem mengajarkan bahwa deteksi dini atas ketidakberesan adalah mekanisme pertahanan yang krusial. Daripada memproses data cacat hingga menghasilkan keputusan yang tidak sah, lebih baik menghentikan pipeline sedari awal. Di persidangan, dakwaan adalah input primer yang menentukan seluruh arah pemeriksaan. Jika input ini cacat secara struktural—entah karena salah menunjuk subjek atau salah mengkonstruksi objek—maka melanjutkan sidang hanya akan memperbesar kesalahan dan berpotensi melanggar hak terdakwa.

Dokter Tifa, yang selama ini lantang mengkritisi dugaan kejanggalan pada ijazah Presiden Jokowi, menilai bahwa konstruksi dakwaan terhadap dirinya tidak tepat sasaran. Tanpa keselarasan antara subjek hukum, deskripsi perbuatan, dan pasal yang didakwakan, fondasi prosedural perkara menjadi rapuh—seperti membangun aplikasi di atas skema basis data yang rusak. Pengadilan kini dituntut untuk memverifikasi klaim ini pada tahap eksepsi, sebelum masuk ke pokok perkara.

Jejak Digital dan Risiko Kegagalan Verifikasi

Isu ijazah yang melatarbelakangi kasus ini telah bergulir lama di ranah digital. Berbagai analisis forensik dokumen, pembandingan metadata, hingga perdebatan soal rantai kustodi beredar luas di media sosial. Namun, terlepas dari kebenaran material dokumen itu sendiri, celah prosedural yang disuarakan Dokter Tifa membuka diskusi lebih dalam: bahwa di era informasi, kesalahan validasi sering kali menjadi titik kegagalan paling awal dan paling merusak. Prinsip garbage-in, garbage-out berlaku mutlak, baik pada sistem teknologi maupun sistem peradilan.

Pengadilan bertindak layaknya sebuah server yang memproses permintaan dari berbagai pemohon—dalam hal ini, jaksa. Setiap permintaan harus melewati lapisan middleware verifikasi: apakah identitas pengirim sah? Apakah payload permintaan sesuai dengan skema yang berlaku? Apakah parameter-parameter yang dilewatkan benar? Jika salah satu lapis gagal, respons yang dikeluarkan adalah menolak permintaan—bukan memprosesnya hingga merugikan pihak yang keliru disebut.

Keberatan prosedural seperti ini bukanlah taktik pengelakan, melainkan bentuk quality assurance terhadap integritas proses hukum. Di banyak yurisdiksi, keberatan semacam ini diuji secara saksama karena menyangkut legitimasi seluruh rangkaian persidangan. Jika pengadilan mengabulkan, maka perkara bisa dihentikan prematur—sebuah "early termination" yang sepadan dengan proteksi crash dalam sistem operasi modern. Jika ditolak, sidang berlanjut ke pembuktian materi, tetapi dengan catatan bahwa fondasi proseduralnya telah diuji dan dinyatakan valid.

Di tengah tren kriminalisasi ekspresi digital, kasus ini menjadi pengingat bahwa logika dan presisi bukan monopoli dunia teknologi. Hukum, seperti kode, adalah sistem yang dibangun di atas aturan ketat. Satu ketidakcocokan kecil di level fundamental bisa merembet menjadi ketidakadilan sistemik.