Damar Juniarto dan AM Hendropriyono Dorong Platform Digital Bertanggung Jawab

Di tengah gempuran era digital, dua sosok penting dari ranah jurnalisme dan pertahanan negara muncul sebagai penyeimbang. Damar Juniarto, Koordinator Bidang Kerja Sama Komite Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB), dan AM Hendropriyono, Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer sekaligus Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Profesor Emeritus Universitas Pertahanan Indonesia, sama-sama menggarisbawahi urgensi tata kelola platform digital yang bertanggung jawab. Keduanya hadir bukan sekadar sebagai figur, melainkan sebagai representasi kolaborasi lintas sektor yang kini menjadi kebutuhan mutlak.

Misi KTP2JB: Menjamin Jurnalisme Berkualitas di Era Algoritma

Komite yang dikoordinasikan Damar Juniarto ini lahir dari keresahan banyak pihak terhadap degradasi kualitas informasi. KTP2JB berfungsi sebagai jembatan antara pengelola platform digital, pemerintah, dan insan pers untuk memastikan bahwa algoritma tidak lagi mendiskriminasi konten jurnalistik mendalam.

“Kami mendorong platform seperti Google, Meta, dan X untuk lebih transparan dalam kebijakan distribusi konten. Kerja sama ini bukan hanya soal regulasi, tetapi tentang komitmen moral,” ujar Damar dalam sebuah diskusi terbatas.

Fokus utama komite adalah tiga pilar: transparansi algoritma, perlindungan hak cipta jurnalistik, dan insentif bagi konten berkualitas. Data internal menunjukkan bahwa 78% pengguna internet di Indonesia lebih sering terpapar konten ringan tanpa verifikasi. Kondisi ini membuat jurnalisme investigasi kalah bersaing dengan konten viral yang minim fakta. Damar menekankan bahwa tanpa intervensi kebijakan, ekosistem informasi akan semakin terfragmentasi dan mudah dimanipulasi.

Perspektif Pertahanan: AM Hendropriyono dan Ancaman Disinformasi

Di sisi lain, AM Hendropriyono membawa sudut pandang ketahanan nasional. Dengan pengalaman panjang di dunia intelijen dan militer, ia melihat disinformasi sebagai “serangan non-kinetik yang bisa melumpuhkan sendi-sendi demokrasi”.

“Platform digital adalah medan tempur baru. Kalau kita tidak bertanggung jawab, informasi palsu bisa menjadi senjata yang lebih mematikan daripada peluru,” tegas Hendropriyono.

Ia menyoroti bahwa platform global sering kali mengabaikan konteks lokal ketika menerapkan kebijakan konten. Akibatnya, narasi yang dapat memecah belah bangsa justru mendapatkan panggung luas. Hendropriyono mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan tinggi pertahanan, untuk memperkuat literasi digital berbasis kebangsaan. Baginya, kolaborasi antara sipil dan militer dalam menghadapi ancaman siber bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis.

Kolaborasi Multisektor: Saat Jurnalisme dan Pertahanan Bertemu

Pertemuan pandangan antara Damar Juniarto dan AM Hendropriyono menandai babak baru sinergi antara civic society dan sektor pertahanan. KTP2JB tidak bergerak sendiri; masukan dari pakar keamanan nasional memperkaya kerangka regulasi yang sedang diperjuangkan. Salah satu usulan konkret adalah pembentukan tim verifikasi cepat yang melibatkan jurnalis, akademisi intelijen, dan pengelola platform untuk meminimalisir penyebaran hoaks pada momen-momen krusial seperti pemilu atau bencana alam.

Riset terbaru yang dipaparkan dalam forum terbatas menyebut bahwa 64% konten disinformasi di Indonesia bersumber dari platform media sosial besar. Sementara itu, hanya 12% dari platform tersebut yang memiliki mekanisme pelaporan yang responsif terhadap konten jurnalistik yang sah. Angka-angka ini menjadi dasar kuat bagi KTP2JB untuk mendorong standar operasional yang lebih ketat.

AM Hendropriyono menambahkan bahwa pendekatan hukum militer dan intelijen dapat memberikan efek gentar bagi aktor-aktor yang sengaja menggunakan platform digital untuk menggerogoti keutuhan bangsa. Sementara Damar Juniarto tetap konsisten menyuarakan bahwa kebebasan pers harus tetap dijaga; regulasi jangan sampai menjadi alat pembungkaman. “Keseimbangan adalah kunci. Kami ingin platform bertanggung jawab, bukan pemerintah yang mengontrol narasi,” ujarnya.

Dengan momentum ini, publik berharap rekomendasi yang dihasilkan dari kolaborasi para tokoh tersebut bisa segera terwujud dalam kebijakan nyata. Ketahanan informasi adalah pondasi kedaulatan digital, dan Indonesia membutuhkan lebih banyak figur yang menjembatani sektor-sektor yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.