Ade Sugianto: Profil dan Kinerja Bupati Tasikmalaya

Ade Sugianto: Profil dan Kinerja Bupati Tasikmalaya

Ade Sugianto adalah Bupati Tasikmalaya yang menjabat sejak 26 April 2021, setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Ia merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sebelumnya telah malang melintang di birokrasi dan politik lokal Tasikmalaya. Sebelum menjadi bupati definitif, Ade Sugianto menjabat sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2016–2021 mendampingi Uu Ruzhanul Ulum. Ketika Uu Ruzhanul Ulum terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat pada 2018, Ade Sugianto naik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tasikmalaya hingga akhir masa jabatan. Kini ia memimpin Kabupaten Tasikmalaya bersama Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin untuk periode 2021–2024, mengusung visi pembangunan yang bertumpu pada infrastruktur, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat.

Profil dan Latar Belakang

Ade Sugianto lahir di Tasikmalaya pada 12 November 1973. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, kemudian melanjutkan studi Strata 1 di Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya. Gelar magister ia raih dari Universitas Galuh Ciamis, memperkuat bekal akademisnya di bidang pemerintahan dan pembangunan. Karier politik Ade Sugianto dimulai dari bawah. Ia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya selama dua periode, yakni 2004–2009 dan 2009–2014. Di parlemen lokal, ia dikenal sebagai legislator vokal yang konsisten menyuarakan aspirasi petani dan masyarakat pedesaan. Pada Pilkada 2015, Ade Sugianto mendampingi Uu Ruzhanul Ulum sebagai calon wakil bupati dan menang telak. Duet ini memimpin Tasikmalaya hingga 2018, saat Uu Ruzhanul Ulum mundur karena terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Sejak September 2018, Ade Sugianto resmi menjadi Plt Bupati Tasikmalaya. Pengalaman sebagai pelaksana tugas inilah yang mematangkan kepemimpinannya sebelum akhirnya terpilih sebagai bupati definitif pada Pilkada 2020 dengan perolehan suara lebih dari 50 persen.

Program Unggulan dan Kinerja

Sejak dilantik menjadi bupati, Ade Sugianto menggencarkan sejumlah program prioritas yang terangkum dalam visi “Tasikmalaya Bangkit, Maju, dan Sejahtera.” Salah satu capaian paling menonjol adalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Pada tahun 2022–2023, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi lebih dari 300 kilometer jalan kabupaten yang tersebar di 39 kecamatan. Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp 180 miliar yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jalan-jalan penghubung sentra produksi pertanian menjadi prioritas utama untuk membuka akses ekonomi warga. Di sektor pertanian, Ade Sugianto meluncurkan program “Petani Mandiri, Tasikmalaya Lumbung Pangan.” Program ini mencakup bantuan bibit unggul, pupuk bersubsidi tepat sasaran, dan pembangunan 25 unit irigasi perdesaan pada 2022. Hasilnya, produksi padi Kabupaten Tasikmalaya pada 2023 tercatat mencapai 640 ribu ton gabah kering giling, meningkat sekitar 8 persen dibanding tahun sebelumnya. Kabupaten Tasikmalaya kini menjadi salah satu penyumbang beras terbesar di Jawa Barat. Program unggulan kedua adalah universal health coverage (UHC) melalui Jaminan Kesehatan Tasikmalaya (Jamkes Tasik). Per akhir 2023, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 95,8 persen dari total penduduk, melampaui target nasional. Pemkab mengalokasikan dana sharing sekitar Rp 60 miliar per tahun untuk membayar iuran warga miskin dan rentan.

Tantangan dan Kontroversi

Meski mencatat sejumlah capaian, kepemimpinan Ade Sugianto tidak luput dari kritik. Persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023 menempatkan Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat, yakni sekitar 410 ribu jiwa atau 10,2 persen dari total populasi kabupaten. Angka ini menjadi ironi di tengah derasnya pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang sebagai solusi pemerataan ekonomi. Pengamat kebijakan publik menilai program pembangunan masih terlalu berorientasi fisik dan belum cukup kuat menjangkau kantong-kantong kemiskinan di wilayah selatan dan pegunungan. Kontroversi lain mencuat terkait alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri dan perumahan di wilayah utara Tasikmalaya. Sejumlah organisasi petani mengkritik lambannya Pemkab dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di sisi tata kelola pemerintahan, Ade Sugianto juga menghadapi sorotan atas sejumlah mutasi jabatan di lingkup ASN yang dinilai sarat muatan politis menjelang akhir masa jabatannya. Namun demikian, Ade Sugianto secara terbuka membantah adanya intervensi politik dalam rotasi pejabat dan menyatakan bahwa seluruh kebijakan kepegawaian telah sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara. Dinamika ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Ade Sugianto, sebagaimana kepala daerah lainnya, merupakan perpaduan antara capaian konkret dan tantangan yang menuntut penyelesaian berkelanjutan.